Pernyataan ini dikeluarkan menyusul terjadinya lonjakan antrean wajib pajak di berbagai kantor pelayanan pajak (KPP) pada akhir tahun.

Banyak warga mengantre sejak pagi hari karena adanya pemahaman yang keliru bahwa kegagalan aktivasi sebelum pergantian tahun akan memicu sanksi administratif.

DJP menjelaskan bahwa akun Coretax merupakan sistem baru pengganti DJP Online yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2024.

Meskipun mulai digunakan secara resmi per 1 Januari 2025, DJP memberikan ruang adaptasi bagi wajib pajak untuk melakukan migrasi akun secara bertahap tanpa perlu merasa panik.

Wajib pajak tetap diperbolehkan melakukan aktivasi akun Coretax dan permintaan kode otorisasi pada tahun 2026. Syarat utamanya adalah aktivasi tersebut dilakukan sebelum wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2025.

Selama kewajiban pelaporan SPT dipenuhi tepat waktu, tidak ada sanksi yang dikenakan hanya karena keterlambatan aktivasi akun di tahun 2025.

Selain aktivasi, DJP mengimbau wajib pajak untuk memastikan kepemilikan dua dokumen penting, yakni Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak dan Surat Penerbitan Kode Otorisasi.

Kedua dokumen tersebut kini dapat diunduh secara mandiri melalui menu “Portal Saya” pada laman Coretax menggunakan NIK dan kata sandi masing-masing, sehingga warga tidak perlu mengantre di kantor pajak hanya untuk mencetak dokumen.

Dengan adanya pengumuman ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kanal informasi resmi dan melakukan aktivasi secara mandiri melalui sistem borderless yang disediakan. Coretax DJP dirancang sebagai one-stop application untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dari hulu ke hilir tanpa menambah beban bagi wajib pajak.

The post Aktivasi Coretax Ternyata Tidak 31 Desember 2025 Kemarin? appeared first on Info Mojokerto.

Untuk melakukan aktivasi, Wajib Pajak harus memiliki NPWP atau NIK yang sudah terdaftar di sistem DJP. Kemudian, Wajib Pajak dapat mengikuti langkah-langkah aktivasi yang telah disediakan oleh DJP, yaitu dengan mengisi data pribadi, melakukan verifikasi identitas, dan membuat kata sandi baru.

Aktivasi akun Coretax sangat penting karena akan menjadi platform utama untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak yang tidak melakukan aktivasi akun Coretax tidak akan dapat mengakses layanan perpajakan online.

DJP telah menyediakan panduan aktivasi akun Coretax yang dapat diakses melalui situs resmi DJP. Panduan tersebut menjelaskan langkah-langkah aktivasi akun Coretax secara detail dan mudah diikuti.

Wajib Pajak yang telah memiliki akun DJP Online dapat melakukan aktivasi akun Coretax dengan menggunakan NPWP atau NIK yang sudah terdaftar. Sedangkan Wajib Pajak yang belum memiliki akun DJP Online dapat melakukan registrasi akun Coretax terlebih dahulu.

Aktivasi akun Coretax juga dapat dilakukan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat. Wajib Pajak dapat membawa dokumen yang diperlukan, seperti KTP dan NPWP.

Dengan melakukan aktivasi akun Coretax, Wajib Pajak dapat menikmati kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan. DJP juga menyediakan layanan bantuan aktivasi akun Coretax bagi Wajib Pajak yang memerlukan.

Jadi, jangan tunggu lagi! Lakukan aktivasi akun Coretax sekarang dan nikmati kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

The post Aktivasi Akun Coretax: Langkah Penting untuk Lapor SPT Tahunan appeared first on Info Mojokerto.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston, Puri, pada Kamis 18 Desember2025 pagi ini, menjadi momentum penguatan digitalisasi transaksi guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan bahwa implementasi ETPD merupakan instrumen krusial dalam reformasi birokrasi.

Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan strategi nyata untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“ETPD adalah bagian dari strategi membangun tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan. Melalui perluasan transaksi nontunai, kita memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Barra tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gus Barra turut mengapresiasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Mojokerto.

Berkat kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Mojokerto berhasil meraih predikat Terbaik II TP2DD kategori kabupaten wilayah Jawa–Bali pada Championships TP2DD Tahun 2025.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah, menjelaskan bahwa optimalisasi pajak tidak lepas dari sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Bapenda Provinsi Jatim, Notaris/PPAT, hingga perangkat desa. “Seluruhnya terus kami dorong berbasis transaksi nontunai untuk efisiensi pemungutan pajak dan retribusi,” jelasnya.

Pemkab Mojokerto memberikan berbagai penghargaan Championship ETPD, di mana RSUD Prof. Dr. Soekandar meraih peringkat terbaik I. Penghargaan juga diberikan kepada instansi dengan realisasi retribusi terbaik yang dipuncaki oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta apresiasi realisasi PBB-P2 Buku 1, 2, dan 3 yang diraih oleh enam kecamatan, dengan Kecamatan Pungging di posisi terbaik I.

Tak hanya bagi birokrasi, apresiasi juga diberikan kepada sepuluh Notaris/PPAT berkinerja terbaik, dengan peringkat pertama diraih oleh Juni Sulistiawati, S.H., M.Kn. Sebagai bentuk syukur dan dorongan kepatuhan, Pemkab Mojokerto turut melakukan pengundian hadiah bagi wajib pajak patuh berupa sejumlah unit sepeda motor, sepeda gunung, hingga televisi LED.

Melalui agenda ini, Gus Barra berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat seiring dengan kemudahan transaksi digital, demi mendukung pembangunan Kabupaten Mojokerto yang berkelanjutan.

The post Sukses Raih Peringkat II Nasional TP2DD, Pemkab Mojokerto Guyur Penghargaan untuk Pejuang Pajak appeared first on Info Mojokerto.

Kegiatan pembinaan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Timur Ruli Ario Wibowo, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, serta seluruh pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Albarra menyampaikan peran vital pengelola keuangan dalam roda pemerintahan, di mana setiap aktivitas anggaran pada akhirnya bertujuan menghadirkan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.

“Pengelolaan keuangan bukan sekadar kewajiban dan pekerjaan, tetapi amanah besar yang menentukan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat. Setiap angka dan dokumen memiliki dampak langsung terhadap pembangunan yang efektif dan berkeadilan,” tegas Bupati.

Bupati menyatakan bahwa kegiatan pembinaan tersebut merupakan sarana produktif untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan, sekaligus upaya strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, beliau menekankan pentingnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi yang terus berkembang.

Laporan keuangan Sekretariat Daerah disinggung sebagai bagian krusial dalam keberhasilan Kabupaten Mojokerto mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 kali berturut-turut, dan komitmen tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan. Bupati juga meminta agar temuan bersifat administratif yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait pelaksanaan APBD Tahun 2024 dijadikan perhatian dan pembelajaran.

“Temuan tersebut bukan semata catatan korektif, tetapi pengingat agar kita terus meningkatkan ketertiban, ketelitian, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada,” ujarnya.

Mengingat kompleksitas kinerja Sekretariat Daerah yang menunjang capaian program pembangunan, Bupati Albarra menekankan bahwa ketelitian dan kecermatan harus menjadi prioritas utama, sebab kerja keuangan adalah kerja detail.

Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Mojokerto untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas, mendorong seluruh bagian Sekretariat Daerah untuk bekerja lebih disiplin, teliti, dan bertanggung jawab, termasuk pada ruang lingkup kerja Bupati dan Wakil Bupati.

Bupati Muhammad Albarra mengakhiri sambutannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengelola keuangan atas dedikasi mereka di tengah padatnya aktivitas pemerintahan.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal terpenting bagi pemerintah. Mari bekerja lebih disiplin, lebih teliti, dan lebih bertanggung jawab,” pungkasnya.***

The post Tekankan Integritas dan Akuntabilitas Publik, Bupati Mojokerto Gelar Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah appeared first on Info Mojokerto.

Capaian Rp 61,6 miliar tersebut merepresentasikan 86,54% dari total target penerimaan BPHTB yang telah ditetapkan oleh Pemkab Mojokerto untuk tahun anggaran 2025. Target tahunan yang harus dipenuhi oleh Bapenda Mojokerto di sektor BPHTB ini adalah sebesar Rp 71,2 miliar.

Nurul Istiqomah secara eksplisit menyatakan bahwa capaian yang mengesankan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama yang sangat baik dari seluruh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) se-Kabupaten Mojokerto.

“Capaian ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh PPAT dan PPATS. Melalui kegiatan ini, besar harapan kami sinergi yang telah terbangun dapat semakin kuat sehingga sampai dengan akhir tahun 2025 penerimaan BPHTB dapat mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan,” jelas Nurul Istiqomah.

Melalui kegiatan rapat koordinasi ini, Kepala Bapenda mengungkapkan harapan besar agar sinergi yang telah terbangun selama ini dapat semakin diperkuat. Tujuannya adalah memastikan bahwa realisasi penerimaan BPHTB dapat mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebelum akhir tahun 2025.

Untuk mendukung peningkatan penerimaan dan kualitas layanan, Bapenda Kabupaten Mojokerto terus berupaya melakukan transformasi digital. Beberapa inovasi terdepan yang menjadi andalan dalam pengelolaan pajak daerah adalah Sistem Informasi Pajak Daerah Online (SIPANJOL) dan Geographic Information System Electronic Layout (GISEL).

“Seluruh inovasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain percepatan pelayanan, kejelasan informasi, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto,” tambahnya.

Kepala Bapenda menjelaskan bahwa inovasi-inovasi berbasis digital ini dirancang untuk mempermudah tugas PPAT/PPATS dalam membantu wajib pajak. Melalui sistem ini, proses penghitungan dan pembayaran BPHTB dapat dilakukan secara elektronik, yang tidak hanya mempercepat pelayanan tetapi juga meningkatkan akurasi data perpajakan.

Pada akhirnya, Nurul Istiqomah menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa seluruh inovasi yang diluncurkan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat. Dampak tersebut mencakup percepatan pelayanan, kejelasan informasi, serta peningkatan signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

The post Capaian BPHTB Mojokerto Sentuh 86,54%, Bapenda Optimis 100% Lewat Transformasi Digital appeared first on Info Mojokerto.

Gus Barra menjelaskan lebih lanjut bahwa penerimaan yang diperoleh dari BPHTB memiliki peran vital dalam memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas daerah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, perluasan layanan kesehatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan.

“BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan penting untuk memperkuat APBD Kabupaten Mojokerto. Dari penerimaan ini, kita dapat membiayai berbagai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, perluasan layanan kesehatan, hingga peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Bupati.

Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menyampaikan apresiasi yang tinggi dan mendalam atas kontribusi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).

Beliau mengakui bahwa selama ini, para mitra kerja tersebut telah menjadi bagian yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam upaya berkelanjutan Pemkab Mojokerto untuk meningkatkan PAD.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra menekankan bahwa kunci utama untuk mengelola pendapatan daerah secara strategis dan akuntabel adalah melalui penguatan sinergi dan harmonisasi data. Kolaborasi yang erat antara Pemerintah Daerah dengan PPAT/PPATS sangat krusial untuk memastikan tertibnya layanan pertanahan dan menjamin keadilan bagi masyarakat wajib pajak.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Daerah, PPAT/PPATS, dan pihak terkait lainnya, Gus Barra menyatakan keyakinannya bahwa target PAD yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 tidak hanya akan tercapai, melainkan juga berpotensi untuk terlampaui.

“Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, PPAT/PPATS, dan seluruh pemangku kepentingan, saya yakin target PAD tahun 2025 dapat tercapai bahkan terlampaui. Inti dari rapat koordinasi ini, saya berharap PAD dari BPHTB semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak,” tegasnya.

Bupati menegaskan bahwa inti dari penyelenggaraan rapat koordinasi dengan para PPAT/PPATS ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari BPHTB. Peningkatan ini, menurutnya, membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat dalam proses pemungutan dan pelayanan pertanahan.

Penekanan Bupati pada sinergi dan harmonisasi data juga ditujukan untuk memastikan bahwa layanan pertanahan yang diberikan kepada masyarakat berjalan secara tertib dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkab Mojokerto untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

The post Gus Barra Tegaskan BPHTB Pilar Utama PAD: Biayai Infrastruktur dan Layanan Publik Mojokerto appeared first on Info Mojokerto.

Acara yang berlangsung di Aston Mojokerto Hotel & Conference Center ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto, M. Rizal Octavian. Aplikasi E-BMD merupakan bagian dari komitmen Pemkab untuk menciptakan sistem pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, dan terintegrasi, sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah, menjelaskan bahwa tujuan utama penerapan E-BMD adalah menyajikan data aset daerah yang akurat dan mutakhir, menertibkan administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang daerah.

Dalam sambutannya, Wabup Rizal menegaskan bahwa pengelolaan aset (BMD) adalah fondasi penting penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan penerapan E-BMD tidak hanya bergantung pada aplikasi, melainkan pada perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh aparatur.

“Transformasi digital bukan hanya soal penerapan aplikasi, tetapi juga perubahan pola pikir. Saya mengajak seluruh ASN untuk beradaptasi, belajar, dan menggunakan aplikasi ini dengan sungguh-sungguh,” ujar Rizal.

Pemkab Mojokerto menargetkan bahwa penyusunan neraca aset LKPD 2025 akan menjadi semakin presisi, yang diharapkan dapat mendukung upaya Pemkab meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali pada audit mendatang. Wabup Rizal berharap aplikasi E-BMD dapat dioptimalkan secara konsisten di seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan peluncuran ini diikuti oleh sekitar 114 peserta, termasuk pejabat penatausahaan keuangan, pengurus barang, dan operator E-BMD, serta menghadirkan narasumber dari Kemendagri dan Universitas Indonesia.

The post Digitalisasi Aset Mojokerto Dimulai: E-BMD Diluncurkan Demi Akurasi Neraca LKPD 2025 appeared first on Info Mojokerto.

Bupati Albarra mengungkapkan, Pemkab Mojokerto akan menyikapi penurunan TKD sebesar Rp281 miliar dengan langkah-langkah penyesuaian fiskal yang cermat dan terukur.

“Kami menyikapi penurunan TKD sebesar Rp281 miliar dengan langkah penyesuaian fiskal yang strategis. Fokus kami tetap pada pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan,” tegasnya di Gedung Graha Whicesa, Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto.

Menanggapi pandangan fraksi, Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu menegaskan, Pemkab Mojokerto telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, mulai dari refocusing belanja, efisiensi operasional, hingga penajaman prioritas pembangunan agar tetap sejalan dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten Mojokerto.

“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan postur APBD 2026 dengan mengoptimalkan belanja modal yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah,” jelas Gus Barra.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa seluruh masukan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD telah ditelaah secara cermat dan ditanggapi dalam dua bentuk dokumen, yaitu ringkasan jawaban eksekutif yang disampaikan dalam sidang dan lampiran jawaban rinci untuk masing-masing fraksi.

“Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembahasan Raperda APBD 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Barra menekankan bahwa transformasi digital pemerintahan bukan sekadar penerapan aplikasi, melainkan perubahan menyeluruh menuju tata kelola berbasis data terintegrasi. Untuk memperkuat PAD, Pemkab Mojokerto menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pemutakhiran data, modernisasi sistem perpajakan, serta menjalin kerja sama strategis dengan DJP, DJPK, dan Kejaksaan Negeri Mojokerto.

“Saat ini Pemkab Mojokerto tengah menyusun Arsitektur Pemerintahan Digital (Pemdi) dan Peta Rencana Pemdi 2025–2029 sebagai pondasi dalam transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi,” ungkapnya.

Menutup penyampaiannya, Bupati Albarra menyampaikan apresiasi atas sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, sekaligus berharap pembahasan Raperda APBD 2026 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Mojokerto.

“Kami berharap pembahasan bersama ini dapat mengoptimalkan fungsi anggaran dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Mojokerto,” pungkasnya.

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, jajaran perangkat daerah, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, serta perwakilan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

The post Tekanan Fiskal Meningkat, Bupati Mojokerto Pastikan Anggaran Stabil dan Layanan Publik Tetap Prima appeared first on Info Mojokerto.

Sistem Informasi Akuntansi, menurut Romney dan Steinbart (2018), merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data keuangan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan manajerial. Melalui penerapan SIA, setiap transaksi pengeluaran dapat dicatat secara otomatis dan terintegrasi, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan pengendalian kas perusahaan.

Siklus pengeluaran sendiri mencakup proses pemesanan barang, penerimaan, pencatatan utang, hingga pembayaran kas. Menurut Krismiaji (2015), penerapan sistem yang baik pada siklus ini dapat mengurangi risiko penyimpangan serta mempercepat alur administrasi keuangan.

Dosen akuntansi Mulyadi (2016) juga menegaskan bahwa efisiensi keuangan tercapai ketika hasil maksimal dapat diperoleh dengan sumber daya minimal. Dalam praktiknya, penerapan SIA terbukti mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memperkuat kejujuran dan tanggung jawab pengelola keuangan. Sistem ini membuat setiap pengeluaran mudah dilacak sehingga peluang terjadinya kecurangan (fraud) dapat ditekan.

Pandangan senada disampaikan oleh Yulia Puspitasari, mahasiswa semester 5 STIE Al-Anwar Mojokerto, yang menilai bahwa penerapan SIA bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan strategi penting dalam membangun budaya kerja yang efisien dan akuntabel.

“Sistem Informasi Akuntansi bukan hanya alat bantu, tetapi pondasi penting bagi perusahaan untuk membangun tata kelola keuangan yang transparan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Yulia juga menjelaskanagar dunia usaha, termasuk perusahaan skala menengah, mulai berinvestasi dalam pengembangan SIA yang handal. Menurutnya, sistem yang kuat akan membantu perusahaan menghadapi tantangan persaingan ekonomi dan menjaga kestabilan finansial jangka panjang.

Melalui penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang terintegrasi dalam siklus pengeluaran, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi potensi kesalahan, serta menjaga integritas laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis.

The post Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi untuk Efisiensi Keuangan Perusahaan appeared first on Info Mojokerto.

Salah satu langkah nyata dilakukan dengan menggandeng Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Mojokerto melalui kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, yang berlangsung di Pendopo Graha Maja Tama, Rabu (30/7/2025) pagi.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya kader GP Ansor, mengenai dampak negatif dari konsumsi rokok ilegal baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun hukum.

Pasalnya, meskipun konsumsi rokok di Indonesia cukup tinggi, kontribusi cukai terhadap penerimaan negara belum optimal karena masih banyaknya produk rokok ilegal yang beredar.

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, membuka acara tersebut secara langsung.

Ia menegaskan pentingnya menggandeng elemen masyarakat, terutama organisasi keagamaan dan kepemudaan seperti GP Ansor, dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif hingga ke tingkat akar rumput.

“Sudah sangat tepat jika sosialisasi ini dilakukan bersama GP Ansor, karena mereka memiliki struktur organisasi yang rapi hingga ke level desa. Ini penting untuk menjangkau masyarakat secara luas dan efektif,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan bahwa mengonsumsi rokok ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara karena menghilangkan potensi penerimaan dari cukai.

Padahal, dana dari cukai rokok yang legal akan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk pembangunan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Rokok legal memberi kontribusi nyata. Dana cukai ini bukan sekadar angka, tapi akan kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan dan program pembangunan daerah,” tambahnya.

Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 52 Tahun 2024, yang mengatur teknis penegakan hukum dan pemanfaatan DBHCHT secara lebih terarah dan edukatif. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Mojokerto juga melibatkan perwakilan dari Bea Cukai Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto.

GP Ansor sendiri menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan mereka untuk menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.

Dengan edukasi yang tepat dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan kesadaran akan bahaya rokok ilegal dapat meningkat, dan masyarakat bisa lebih bijak dalam memilih produk konsumsi yang legal, aman, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

The post Pemkab Mojokerto dan Ansor Berangus Rokok Ilegal Dimulai dengan Edukasi appeared first on Info Mojokerto.