Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah berupaya maksimal untuk menghindari pemotongan tersebut.

Menurut Teguh, besarnya pengurangan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp316 miliar memaksa pemerintah daerah melakukan koreksi drastis di berbagai sektor.

“Pemangkasan dari pusat ini sangat signifikan, sehingga mau tidak mau kami harus melakukan penyesuaian di hampir seluruh pos anggaran,” ujar Teguh dalam audiensi di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Rabu (24/12).

Berikut adalah rincian penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemkab Mojokerto untuk menutup defisit tersebut:

• Sektor ASN: Pemotongan pada pos gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp40,4 miliar.
• Sektor Desa: Penyesuaian Dana Desa (DD) sebesar Rp42,9 miliar dan ADD sebesar Rp30 miliar, serta Bantuan Keuangan (BK) desa Rp18 miliar.
• Sektor Lainnya: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dikoreksi sebesar Rp30,1 miliar.
• Internal Pemerintahan: Pemangkasan perjalanan dinas DPRD sebesar hampir Rp33 miliar serta rasionalisasi kegiatan visi-misi bupati senilai Rp78 miliar.

Selain melakukan efisiensi, Pemkab Mojokerto juga mengoptimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Rencana awal SiLPA sebesar Rp78 miliar ditingkatkan menjadi Rp140 miliar, atau terdapat penambahan sebesar Rp62 miliar untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Teguh menekankan bahwa kebijakan ini diambil secara menyeluruh dan berkeadilan.

“Jadi tidak hanya ADD yang dikoreksi. ASN dan program pembangunan strategis juga ikut terkena dampak. Kami berharap ke depan ada tambahan alokasi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki kondisi ini,” pungkasnya.

Dialog tersebut diakhiri dengan suasana kondusif, di mana para kepala desa dan perangkat desa mendapatkan gambaran utuh mengenai keterbatasan ruang fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah demi menjaga stabilitas pemerintahan desa di masa mendatang.

The post Dampak Pusat Pangkas Rp316 M, Sekdakab Mojokerto: Tak Hanya ADD, TPP ASN dan Dinas DPRD Juga Dikoreksi appeared first on Info Mojokerto.

Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama perwakilan desa di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Rabu (24/12) siang, menyusul aksi damai terkait penurunan nominal Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam keterangannya, Bupati menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mengalami koreksi total akibat pemotongan transfer dana dari pemerintah pusat sebesar Rp316 miliar.

Pemangkasan tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) Rp176,3 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp85 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik Rp10,2 miliar, serta Dana Desa (DD) sebesar Rp42,9 miliar.

“Meskipun ADD 2026 turun sebesar Rp30 miliar, hal itu tidak akan berimbas pada siltap. Kami mencatat ada 71 desa yang mengalami kekurangan siltap senilai total Rp1,7 miliar, dan kami berkomitmen untuk mencarikan solusi anggarannya,” tegas Gus Barra.

Dampak efisiensi ini juga dirasakan secara luas di lingkungan Pemkab Mojokerto. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terpaksa meniadakan TPP ke-13 dan ke-14 bagi ASN, mengurangi perjalanan dinas ASN maupun DPRD hingga Rp33 miliar, serta melakukan rasionalisasi kegiatan visi-misi bupati sebesar Rp78 miliar.

Selain efisiensi belanja, Pemkab juga menambah proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari Rp78 miliar menjadi Rp140 miliar untuk menyeimbangkan neraca keuangan.

Langkah-langkah ekstrem ini diambil guna memastikan hak-hak aparatur desa tetap terlindungi di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Audiensi tersebut berakhir kondusif dengan kesepahaman antara pihak pemerintah daerah dan perangkat desa mengenai kondisi keuangan daerah yang sedang terkontraksi oleh kebijakan fiskal nasional.

The post Bupati Mojokerto Jamin Siltap Perangkat Desa Aman Meski ADD 2026 Turun appeared first on Info Mojokerto.

Mereka menuntut pengembalian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dinilai mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran mendatang.

Massa aksi mulai memadati area gerbang Pemkab Mojokerto sejak pagi hari dengan membawa berbagai atribut tuntutan. Orasi secara bergantian dilakukan untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan anggaran yang dianggap merugikan operasional pemerintahan desa dan kesejahteraan perangkat desa.

“Kami datang ke sini untuk menuntut hak desa. Penurunan ADD ini sangat berdampak pada kelancaran pelayanan publik di tingkat desa serta penghasilan tetap (Siltap) rekan-rekan perangkat,” teriak salah satu koordinator aksi dalam orasinya.

Poin utama yang menjadi keberatan para Kades adalah adanya selisih anggaran ADD yang cukup mencolok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut mereka, pemotongan atau penyesuaian nilai ADD tersebut menghambat pelaksanaan program kerja desa yang sudah direncanakan dalam Musrenbangdes.

AKD Mojokerto mendesak agar Bupati segera mengevaluasi kembali skema pembagian dana perimbangan tersebut. Mereka berharap besaran ADD dikembalikan ke angka ideal yang mampu menopang kebutuhan birokrasi dan pembangunan skala desa tanpa harus mengorbankan kesejahteraan perangkat.

Perwakilan massa aksi akhirnya ditemui oleh pejabat terkait di lingkup Sekretariat Daerah untuk melakukan mediasi. Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemkab Mojokerto menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan regulasi yang berlaku dari pemerintah pusat.

Meskipun demikian, pihak pemerintah daerah berjanji akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan melakukan kajian teknis lebih lanjut mengenai formulasi ADD agar tetap proporsional dan tidak memberatkan pihak desa.

Aksi demonstrasi ini berjalan dengan pengawalan ketat dari aparat Polres Mojokerto dan Satpol PP. Meskipun sempat terjadi ketegangan saat massa mencoba merangsek masuk ke dalam gedung, situasi secara umum terkendali dan massa membubarkan diri dengan tertib setelah poin-poin kesepakatan awal dalam mediasi disampaikan.

Para Kades menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses pembahasan anggaran ini. Jika tuntutan pengembalian besaran ADD tidak segera dipenuhi atau ditemukan solusi yang adil, mereka mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar.

Dari data yang ditemukan bahwa memang tahun 2026 akan terjadi pemangkasan ADD Kabupaten Mojokerto. Alokasi dana desa (ADD) tahun 2026 di Kabupaten Mojokerto terpangkas sebesar Rp 30 miliar dari tahun 2025 sebesar Rp 139,108 miliar.

The post Tuntut Pengembalian Besaran ADD, Ratusan Kades dan Perangkat Desa Geruduk Kantor Pemkab Mojokerto appeared first on Info Mojokerto.