Langkah ini diambil sebagai strategi strategis untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

Bupati Mojokero, Muhammad Albarraa, menegaskan bahwa perubahan regulasi ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan upaya menjawab kebutuhan pembangunan yang kian dinamis. Kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi masyarakat.

Dalam pendapat akhirnya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra tersebut menekankan pentingnya korelasi antara pungutan daerah dengan mutu layanan yang diterima warga.

“Perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tegasnya.

Kebijakan baru ini diproyeksikan menjadi tonggak penting dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Dengan aturan yang lebih mutakhir, Pemkab Mojokerto optimistis mampu membiayai berbagai program prioritas yang menyentuh kepentingan khalayak luas.

Selain berfokus pada pendapatan, regulasi ini juga diarahkan untuk menciptakan tata kelola pajak yang lebih transparan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah Kabupaten Mojokerto ke depan.

Penetapan arah kebijakan ini dilakukan dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto yang digelar di Gedung Graha Whicesa pada Selasa (31/3) siang. Seluruh fraksi di parlemen memberikan pendapat akhir mereka yang menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Rapat yang berlangsung selama tiga setengah jam tersebut juga membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. DPRD memberikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi atas kinerja eksekutif selama satu tahun berjalan demi perbaikan di masa mendatang.

Merespons masukan legislatif, Gus Barra menyatakan apresiasinya terhadap kontrol yang diberikan oleh dewan.

“Kami menyampaikan terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan DPRD Kabupaten Mojokerto terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025. Hal ini menjadi masukan berharga bagi kami dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,” ujarnya.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam rapat tersebut juga ditandai dengan penyampaian hasil Reses III Tahun 2025 dan Reses I Tahun 2026. Data aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan akuntabel.

Rangkaian agenda diakhiri dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama, termasuk pembahasan mengenai penyertaan modal daerah pada BUMD. Gus Barra berharap sinergi ini semakin kuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

The post Optimalkan Pendapatan Daerah, Raperda Pajak dan Retribusi Mojokerto Resmi Disetujui appeared first on Info Mojokerto.

Data tersebut dipaparkan langsung oleh figur yang akrab disapa Gus Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto di Graha Whicesa, Kamis (5/3/2026).

Agenda ini berfokus pada Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 terkait Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam laporannya, Gus Bupati merinci bahwa per 31 Desember 2025, total PAD yang dikantongi Bumi Majapahit mencapai Rp2.824.854.150.800,90. Angka ini menunjukkan surplus jika dibandingkan dengan target awal sebesar Rp2.766.828.619.998.

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan di dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) adalah sebesar Rp.2.766.828.619.998,-, dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 2.824.854.150.800,90,-, dengan tingkat capaian sebesar 102,10%,” beber Gus Bupati di hadapan anggota legislatif.

Kesuksesan di sektor pendapatan ini berbanding lurus dengan indikator makro ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada 2025 tercatat sebesar 5,56 persen, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 5,29 persen. Selain itu, indeks Gini (rasio ketimpangan) juga berhasil ditekan menjadi 0,315 dari angka sebelumnya 0,337.

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,56% dimana angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 5,29%, dan indeks gini tahun 2025 sebesar 0,315 dimana angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya, yaitu 0,337,” urainya.

Bupati Albarraa, yang hadir didampingi Wakil Bupati Moch. Rizal Octavian, menegaskan bahwa pencapaian dana daerah yang melimpah ini merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap kemandirian fiskal ini menjadi pemicu inovasi pembangunan di masa mendatang.

“Penghargaan yang setinggi-tingginya kami berikan kepada semua pihak khususnya segenap anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, semoga kontribusi nyata yang diberikan selama ini dapat menghasilkan dampak positif dan memicu munculnya inovasi-inovasi lanjutan yang lebih dinamis terhadap tuntutan perubahan guna mewujudkan pembangunan di segala bidang yang lebih baik lagi,” tandasnya.

The post PAD Kabupaten Mojokerto 2025 Tembus Rp2,8 Triliun appeared first on Info Mojokerto.

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, menegaskan dukungannya terhadap langkah strategis ini dalam acara Konsultasi Publik yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan akademisi.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mempertegas identitas wilayah kabupaten yang selama ini pusat pemerintahannya masih berada di wilayah administrasi Kota Mojokerto.

Ayni Zuroh menyoroti bahwa rencana pemindahan ini bukanlah wacana baru, melainkan amanat yang sudah ada sejak tahun 1992 namun terus mengalami kendala dalam realisasinya.

Ia berharap di bawah kepemimpinan saat ini, cita-cita yang sudah tertunda selama puluhan tahun tersebut dapat segera terwujud. Fokus utama dari pemindahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi birokrasi dan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat secara lebih merata.

Berdasarkan hasil studi kelayakan (Feasibility Study) yang dilakukan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Kecamatan Mojosari menempati urutan pertama sebagai lokasi calon ibu kota terpilih, mengungguli Kecamatan Kutorejo dan Puri.

Ayni menekankan pentingnya mengikuti hasil kajian ilmiah tersebut untuk memastikan titik lokasi yang paling optimal. Ia menyatakan bahwa skor tertinggi mencerminkan bahwa Mojosari adalah titik terbaik dari berbagai elemen teknis dan strategis.

Dukungan penuh diberikan oleh legislatif guna memastikan proses ini berjalan tanpa hambatan hukum di kemudian hari. Ayni menegaskan bahwa seluruh anggota dewan telah bersepakat, menepis isu adanya ketidakharmonisan dalam rencana besar ini.

“Saya ingin semua anggota DPRD ini sudah sepakat. Kami tidak menghambat, namun kami harus memastikan semua tahapan sesuai dengan undang-undang yang berlaku supaya tidak gagal lagi seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya,” ujar Ayni Zuroh dengan tegas.

Tujuan utama dari perpindahan ini, menurut Ayni, bermuara pada dua hal: peningkatan kinerja pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memusatkan kantor-kantor pemerintahan dalam satu lokasi yang strategis, koordinasi antarinstansi diharapkan menjadi lebih cepat dan terpadu. Hal ini dianggap sebagai kunci utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan pada masa mendatang.

Meskipun mendukung penuh, Ketua DPRD juga mengingatkan bahwa proses ini merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan ketelitian tinggi, mulai dari perencanaan hingga penyusunan road map pelaksanaan. Ia meminta Bupati untuk segera menugaskan pejabat terkait guna menindaklanjuti rekomendasi dari tim ahli.

“Ayo dihitung dengan jeli, kita rencanakan dan buat komitmen besarnya supaya kita tahu kapan ini akan selesai seluruhnya,” tambahnya mengingatkan pentingnya transparansi waktu pengerjaan.

Menutup pernyataannya, Ayni Zuroh mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, akademisi, hingga masyarakat sipil, untuk berkolaborasi mengawal proses pemindahan ibu kota ini.

Ia meyakini bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi Kabupaten Mojokerto untuk memiliki pusat pemerintahan sendiri. Semangat kolaboratif ini diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat di bumi Majapahit tersebut.

The post DPRD Kabupaten Mojokerto Dorong Realisasi Pemindahan Ibu Kota ke Mojosari Setelah Dinanti 34 Tahun appeared first on Info Mojokerto.

Rombongan mahasiswa diterima langsung oleh Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, dengan sambutan hangat dari Sumardi, salah satu anggota komisi tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai praktik tata kelola pemerintahan dan proses legislasi di tingkat provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa mendapatkan penjelasan mendalam mengenai fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dijalankan DPRD Jawa Timur, khususnya di bidang hukum, pemerintahan, dan kebijakan publik.

Dalam sambutannya, Sumardi menyampaikan apresiasi atas inisiatif STIE Al-Anwar Mojokerto yang aktif memperkenalkan mahasiswa pada dunia pemerintahan.

“Kegiatan seperti ini penting agar mahasiswa memahami bagaimana mekanisme pengambilan kebijakan publik dilakukan. Harapan kami, generasi muda bisa ikut berperan dalam pembangunan daerah, terutama di bidang tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Rombongan mahasiswa juga berkesempatan melakukan sesi dialog interaktif dengan anggota Komisi A. Beberapa pertanyaan yang diajukan mahasiswa menyoroti isu transparansi kebijakan publik, peran DPRD dalam pengawasan anggaran daerah, serta sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan di Jawa Timur.

Salah satu mahasiswa peserta, menyebut kegiatan ini memberikan wawasan baru yang tak didapat di ruang kuliah.

“Kami bisa melihat langsung bagaimana kerja nyata DPRD dalam menyusun dan mengawasi kebijakan. Ini menambah pemahaman kami tentang hubungan antara teori pemerintahan dan praktik di lapangan,” ungkapnya.

Kegiatan kuliah tandang ini juga menjadi bagian dari program pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang diterapkan STIE Al-Anwar Mojokerto untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap sistem birokrasi dan dinamika lembaga pemerintahan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa STIE Al-Anwar Mojokerto semakin siap menghadapi tantangan dunia kerja, khususnya di bidang ekonomi publik, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

The post Mahasiswa STIE Al-Anwar Mojokerto Kunjungi Komisi A DPRD Jatim, Bahas Isu Hukum dan Pemerintahan appeared first on Info Mojokerto.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, dan disambut hangat oleh jajaran Sekretariat DPRD.

Dalam sambutannya, Hikmah Bafaqih menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan kuliah tandang yang dinilai sebagai langkah positif bagi mahasiswa untuk memahami secara langsung proses legislasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

“Mahasiswa harus memiliki wawasan luas tentang bagaimana kebijakan publik dibentuk. Melalui kegiatan seperti ini, kalian dapat melihat langsung dinamika politik dan pemerintahan di tingkat provinsi,” ujar Hikmah.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyerahan cinderamata dari pihak kampus STIE Al-Anwar kepada Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur, Moh Ali Kuncoro, sebagai simbol kerja sama dan penghargaan atas penerimaan yang baik.

Setelah itu, rombongan mahasiswa turut berkesempatan mengikuti jalannya sidang paripurna DPRD Jawa Timur untuk menyaksikan langsung proses pengambilan keputusan politik di ruang sidang utama.

Salah satu mahasiswa peserta, Meyta Putri Pamungkasari, mengungkapkan rasa senangnya dapat mengikuti kegiatan ini.

“Kami sangat senang bisa belajar langsung di lingkungan DPRD Jawa Timur. Pengalaman ini membuka wawasan kami tentang bagaimana sistem pemerintahan bekerja secara nyata,” ujarnya.

Melalui kegiatan kuliah tandang ini, STIE Al-Anwar Mojokerto berharap dapat memperkuat sinergi antara dunia pendidikan tinggi dengan lembaga legislatif dalam mencetak generasi muda yang berwawasan kebangsaan dan memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan daerah.

The post Mahasiswa STIE Al-Anwar Kunjungi DPRD Jawa Timur, Disambut Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih appeared first on Info Mojokerto.

Bupati Albarra mengungkapkan, Pemkab Mojokerto akan menyikapi penurunan TKD sebesar Rp281 miliar dengan langkah-langkah penyesuaian fiskal yang cermat dan terukur.

“Kami menyikapi penurunan TKD sebesar Rp281 miliar dengan langkah penyesuaian fiskal yang strategis. Fokus kami tetap pada pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan,” tegasnya di Gedung Graha Whicesa, Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto.

Menanggapi pandangan fraksi, Bupati yang akrab disapa Gus Barra itu menegaskan, Pemkab Mojokerto telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, mulai dari refocusing belanja, efisiensi operasional, hingga penajaman prioritas pembangunan agar tetap sejalan dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten Mojokerto.

“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan postur APBD 2026 dengan mengoptimalkan belanja modal yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah,” jelas Gus Barra.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa seluruh masukan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD telah ditelaah secara cermat dan ditanggapi dalam dua bentuk dokumen, yaitu ringkasan jawaban eksekutif yang disampaikan dalam sidang dan lampiran jawaban rinci untuk masing-masing fraksi.

“Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembahasan Raperda APBD 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Barra menekankan bahwa transformasi digital pemerintahan bukan sekadar penerapan aplikasi, melainkan perubahan menyeluruh menuju tata kelola berbasis data terintegrasi. Untuk memperkuat PAD, Pemkab Mojokerto menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pemutakhiran data, modernisasi sistem perpajakan, serta menjalin kerja sama strategis dengan DJP, DJPK, dan Kejaksaan Negeri Mojokerto.

“Saat ini Pemkab Mojokerto tengah menyusun Arsitektur Pemerintahan Digital (Pemdi) dan Peta Rencana Pemdi 2025–2029 sebagai pondasi dalam transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi,” ungkapnya.

Menutup penyampaiannya, Bupati Albarra menyampaikan apresiasi atas sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, sekaligus berharap pembahasan Raperda APBD 2026 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Mojokerto.

“Kami berharap pembahasan bersama ini dapat mengoptimalkan fungsi anggaran dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Mojokerto,” pungkasnya.

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, jajaran perangkat daerah, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto, serta perwakilan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

The post Tekanan Fiskal Meningkat, Bupati Mojokerto Pastikan Anggaran Stabil dan Layanan Publik Tetap Prima appeared first on Info Mojokerto.

Acara pengajian ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang diinisiasi oleh anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.

Ketua DPRD Mojokerto, Ayni Zuroh, mengatakan kegiatan tersebut sepenuhnya dibiayai oleh para anggota dewan tanpa menggunakan anggaran APBD.

“Kegiatan Ngaji Bareng ini merupakan kegiatan tahunan yang diinisiasi oleh kita semua DPRD Kabupaten Mojokerto, alhamdulillah tidak pakai anggaran dari APBD, murni dari kami,” ujar Ayni.

Menurut Ayni, kehadiran KH. Anwar Zahid di Mojokerto diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Selain itu, pengajian ini juga dijadikan momentum syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjalin ukhuwah, persaudaraan dan persatuan antar semua elemen masyarakat, ini juga sebagai rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala kepada bangsa Indonesia,” tambahnya.

Bupati Mojokerto Muhammad Al Barraa yang turut hadir dalam kesempatan itu juga menyampaikan pesannya. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dan doa dari seluruh masyarakat dalam membangun Kabupaten Mojokerto agar lebih maju dan sejahtera.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Mochammad Reza Oktavian, jajaran Forkopimda Mojokerto Raya, pimpinan OPD, serta para tokoh agama dan organisasi keagamaan setempat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan keagamaan ini.

Dengan lantunan ceramah khas KH. Anwar Zahid, suasana pengajian berlangsung khidmat namun penuh gelak tawa. Jamaah yang hadir tampak antusias mengikuti hingga acara berakhir, menandakan kerinduan masyarakat Mojokerto akan siraman rohani yang menyejukkan.

The post HUT RI ke-80, DPRD Kabupaten Mojokerto Ngundang KH. Anwar Zahid appeared first on Info Mojokerto.

Kegiatan yang digelar di lingkungan kampus ini diikuti puluhan mahasiswa sebagai upaya meningkatkan literasi politik dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber dari kalangan legislatif dan aktivis kepemudaan, yakni Agus Fauzan, anggota DPRD Mojokerto dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), serta Defy Firman, penggerak komunitas literasi politik dan pemerhati isu kepemudaan.

Dalam pemaparannya, Agus Fauzan mengingatkan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam ruang-ruang strategis demokrasi, terutama proses legislasi.

Ia menyampaikan bahwa generasi muda memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan jika dibekali pemahaman dan kemauan untuk terlibat.

“Mimpi boleh sederhana, tapi tekad harus luar biasa,” ungkap Agus Fauzan. “Pemuda harus masuk dalam proses legislasi agar kebijakan yang dibuat tidak jauh dari kebutuhan generasi penerus.”

Sementara itu, Defy Firman menyoroti pentingnya meningkatkan literasi politik mahasiswa agar lebih peka terhadap isu-isu kebangsaan dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pragmatis.

“Generasi muda jangan hanya jadi penonton. Kesadaran politik adalah pondasi agar tidak mudah dimanipulasi oleh kepentingan jangka pendek,” tegasnya dalam sesi penyampaian materi.

Seminar ini menjadi bagian dari upaya STIE Al Anwar untuk menguatkan peran pendidikan tinggi dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam ilmu ekonomi, tetapi juga sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Melalui forum ini, mahasiswa diajak memahami bagaimana proses legislasi berlangsung, pentingnya partisipasi dalam sistem demokrasi, serta cara mengkritisi kebijakan secara bijak dan konstitusional.

Kegiatan berlangsung dinamis dan interaktif, di mana mahasiswa terlibat aktif dalam diskusi serta menyampaikan pertanyaan seputar dinamika politik lokal dan nasional. Seminar ini diharapkan dapat menjadi langkah awal pembentukan kesadaran politik yang sehat dan konstruktif di lingkungan perguruan tinggi.

The post STIE Al Anwar Mojokerto Gelar Seminar Legislasi, Bekali Mahasiswa Wawasan Politik dan Demokrasi appeared first on Info Mojokerto.

Agenda ini juga menjadi momentum penyampaian proyeksi fiskal tahun 2026, yang mencerminkan dinamika fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi nasional.

Rapat berlangsung di ruang Graha Whicesa DPRD Kabupaten Mojokerto dan dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan DPRD, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, serta jajaran perangkat daerah.

Selain mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi, rapat juga membahas laporan Badan Anggaran DPRD, penandatanganan persetujuan bersama, dan penyampaian Nota Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Bupati Mojokerto menyampaikan bahwa perubahan APBD 2025 merupakan bentuk respons terhadap dinamika fiskal yang terus bergerak cepat di tengah tahun.

“Perubahan ini bukan sekadar koreksi angka, tetapi mencerminkan penyesuaian arah kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat,” ujarnya.

Proyeksi 2026: Pendapatan Menurun, PAD Naik

Dalam paparannya, Gus Bupati menyampaikan proyeksi keuangan daerah untuk tahun 2026 yang mengalami pergeseran. Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp 2,67 triliun, turun sekitar 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh belum adanya rincian resmi mengenai pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah.

Meski begitu, terdapat kabar positif dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab Mojokerto memproyeksikan kenaikan PAD sebesar Rp 36 miliar, yang didorong oleh peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi, dan sumber-sumber sah lainnya. Ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

Belanja dan Pembiayaan: Fokus pada Efisiensi

Belanja daerah untuk tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 2,76 triliun, atau turun 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan strategi efisiensi anggaran dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah justru mengalami kenaikan, yakni mencapai Rp 87,8 miliar, menunjukkan adanya ruang fiskal yang dimanfaatkan untuk menutup selisih belanja dan pendapatan, serta menopang program-program strategis daerah.

Komitmen terhadap Transparansi dan Tata Kelola Baik

Gus Bupati menegaskan bahwa Pemkab Mojokerto berkomitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata. Kita juga terus mendorong sinergi antara eksekutif dan legislatif demi pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tegasnya.

Pengesahan Raperda P-APBD 2025 dan penyampaian KUA-PPAS 2026 ini menjadi bagian dari perencanaan fiskal yang adaptif dan berbasis data, dengan fokus utama pada efektivitas anggaran, peningkatan PAD, dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

The post DPRD Mojokerto Sahkan Raperda P-APBD 2025, Ini Fokusnya appeared first on Info Mojokerto.