Lima Pergantian Menteri Strategis

Presiden Prabowo melakukan perubahan pada lima posisi menteri:

1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa (menggantikan Sri Mulyani Indrawati)

2. Menteri Koperasi dan UKM: Ferry Juliantono (menggantikan Budi Arie Setiadi)

3. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI): Mukhtarudin (menggantikan Abdul Kadir Karding)

4. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: (akan diumumkan lebih lanjut)

5. Menteri Pemuda dan Olahraga: (akan diumumkan lebih lanjut)

Profil Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa merupakan ekonom senior yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Latar belakangnya dalam kebijakan moneter dan fiskal diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Dampak bagi Mojokerto

Kebijakan reshuffle ini diperkirakan akan berpengaruh pada:

• Alokasi anggaran transfer ke daerah untuk program infrastruktur Mojokerto

• Kebijakan fiskal untuk mendukung UMKM lokal khususnya sektor furniture dan kerajinan

• Program perlindungan TKI sebagai salah satu kabupaten pengirim pekerja migran

Harapan Pelaku Usaha Mojokerto

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mojokerto, Budi Santoso, menyampaikan:
“Kami berharap menteri keuangan baru dapat melanjutkan program insentif fiskal untuk UMKM dan memperluas akses pembiayaan dengan suku bunga kompetitif.”

Kebijakan yang Ditunggu

Beberapa program prioritas yang diharapkan dari menteri baru:

• Digitalisasi sistem perpajakan UMKM

• Penyederhanaan regulasi perizinan usaha

• Penguatan program padat karya tunai di daerah

Jadwal Kerja Menteri Baru

Para menteri baru diharapkan segera:

• Melakukan serah terima jabatan dalam minggu ini

• Menyusun program kerja 100 hari

• Melakukan kunjungan kerja ke daerah termasuk Jawa Timur

The post Reshuffle Kabinet 2025: Menteri Keuangan Sri Mulyani Digantikan Purbaya Yudhi Sadewa appeared first on Info Mojokerto.

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui pasar modal dan penguatan investasi sektor riil. Perusahaan-perusahaan yang menerima pembagian laba berupa dividen dapat memanfaatkan fasilitas ini sebagai upaya efisiensi pajak sekaligus kontribusi terhadap pembangunan.

Tidak Dikenai Pajak Selama Diinvestasikan

Berdasarkan regulasi terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak badan atau orang pribadi, dapat tidak dikenai pajak penghasilan dengan syarat diinvestasikan kembali di Indonesia. Salah satu bentuk investasi yang dimaksud adalah pembelian obligasi, baik milik pemerintah maupun obligasi korporasi yang memenuhi ketentuan.

Dengan demikian, alih-alih dikenai pajak dividen yang biasanya berkisar antara 10% hingga 15%, perusahaan dapat menghindari pemotongan pajak apabila mendayagunakan dana tersebut sebagai instrumen investasi produktif.

“Perusahaan yang cerdas akan memilih mengalihkan dividen ke obligasi sebagai bentuk investasi aman dengan keuntungan tetap, sekaligus bebas pajak,” ujar salah satu praktisi keuangan yang berdomisili di Mojokerto.

Solusi Bagi Arus Kas dan Pertumbuhan Aset

Tidak hanya soal efisiensi pajak, langkah ini juga dianggap sebagai cara strategis untuk menjaga arus kas perusahaan tetap stabil. Obligasi umumnya memberikan kupon bunga rutin dan relatif lebih aman dibandingkan investasi lain yang bersifat spekulatif.

Bagi perusahaan-perusahaan di Mojokerto yang bergerak di sektor industri, manufaktur, hingga properti, skema ini memberikan kesempatan untuk menumbuhkan aset secara stabil tanpa harus kehilangan sebagian laba dalam bentuk pajak.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menarik dana-dana idle atau tidak produktif agar kembali masuk ke dalam sistem keuangan nasional, khususnya untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti infrastruktur, energi, dan ketahanan pangan.

Harus Sesuai Ketentuan

Meski begitu, perusahaan tetap harus berhati-hati. Agar pembebasan pajak ini sah secara hukum, pengalihan dividen ke obligasi harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dilaporkan secara resmi kepada otoritas pajak, disertai dokumen pendukung yang valid.

Jika tidak sesuai ketentuan atau terdapat kekeliruan administratif, maka fasilitas bebas pajak dapat dicabut, dan perusahaan tetap wajib membayar pajak dividen seperti biasa.

The post Alihkan Dividen ke Obligasi, Perusahaan Bisa Terhindar dari Pajak Dividen appeared first on Info Mojokerto.