Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa (Gus Barra), hadir dalam acara tersebut dan memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan dan kepedulian sosial aliansi R4.

“Saya bangga karena Aliansi R4 Mojokerto tetap kompak, saling menguatkan, dan malam ini berbagi kepada anak yatim. Ini membuktikan bahwa perjuangan panjenengan bukan hanya soal hak, tetapi juga soal akhlak dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gus Barra.

Gus Bupati menekankan bahwa R4 Mojokerto harus menjadi teladan dengan menjunjung tinggi empat nilai utama: profesionalisme, tanggung jawab, disiplin, dan ketekunan. Ia menyebut keempat nilai tersebut sebagai penopang utama perjuangan organisasi dan wajah karakter anggota dalam pelayanan publik.

Gus Barra berharap tasyakuran ini dapat meningkatkan semangat pengabdian anggota yang telah mendukung pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto.

“Kami ingin setiap tenaga honorer yang bekerja dengan disiplin, tekun, dan penuh tanggung jawab mendapatkan ruang yang layak. Saya berharap R4 Kabupaten Mojokerto menjadi teladan dalam etika dan perilaku kerja,” tambahnya.

Kegiatan yang digagas oleh R4 ini berlangsung khidmat dengan pembacaan sholawat yang diiringi grup hadroh An Nabawi, doa bersama, dan penyerahan santunan. Acara ini turut dihadiri oleh tokoh agama seperti Gus Ali Murdani dan Gus Hamzah Fansyuri.

The post Tasyakuran Aliansi Honorer Non Database R4 Mojokerto Tegaskan Komitmen Sosial dan Moral appeared first on Info Mojokerto.

Mereka terdiri atas 25 tenaga guru, 35 tenaga kesehatan, dan 9 tenaga teknis. Berdasarkan golongan, PPPK terbagi dalam Golongan V sebanyak 9 orang, Golongan VII sebanyak 27 orang, Golongan IX sebanyak 25 orang, dan Golongan X sebanyak 8 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Albarraa menegaskan pentingnya integritas dan semangat pengabdian dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara. “Status sebagai PPPK adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Anda mampu memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan inovasi, dan menjadi bagian dari roda penggerak pemerintahan yang melayani rakyat dengan sepenuh hati,” ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa ASN, termasuk PPPK, memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat bangsa.

“Integritas adalah modal utama yang harus dijaga. Ingatlah, gaji dan tunjangan yang Anda terima bersumber dari pajak rakyat. Maka setiap pekerjaan harus diniatkan sebagai ibadah dan pengabdian,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Tatang Marhaendrata, menyebut pelantikan ini mengacu pada regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Ia menjelaskan penyerahan Surat Keputusan (SK) memberi kepastian hukum bagi peserta yang sebelumnya berstatus honorer atau kontrak.

“Ini bukan hanya soal status, tapi juga awal dari tanggung jawab sebagai aparatur yang melayani masyarakat,” kata Tatang.

Pelantikan ini juga disertai pembekalan manajemen di lokasi yang sama. Anggaran kegiatan dibebankan pada APBD Kabupaten Mojokerto 2025. BKPSDM turut melaporkan pengusulan PPPK paruh waktu sebanyak 2.982 orang yang telah disetujui Kementerian PANRB dan kini dalam tahap pemberkasan di BKN Kanreg II Surabaya.

The post 69 PPPK Kabupaten Mojokerto Resmi Dilantik TA 2024 appeared first on Info Mojokerto.