Kali ini datang dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono yang menegaskan kasus tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa.

Padahal jumlah korban yang beredar sudah mencapai puluhan ribu orang sejak program MBG berjalan.

Menurut data yang dihimpun, dugaan korban bahkan menyentuh angka 50.000 orang di berbagai daerah.

Namun Dante menilai angka tersebut belum cukup untuk menetapkan status KLB.

Ia menjelaskan KLB hanya bisa ditetapkan ketika kejadian terjadi pada populasi umum secara luas.

“Sementara, kasus dugaan keracunan dalam program MBG hanya pada kelompok tertentu,” kata Dante di Jakarta Jumat 4 September 2026.

Kelompok yang dimaksud adalah anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi sasaran penerima MBG.

Karena itu ia menilai kasus ini lebih tepat disebut kejadian khusus yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Kalau KLB nggak mungkin. Kalau KLB harus populasi umum. Tapi kalau ini, kejadian khusus yang harus dievaluasi, saya setuju,” ujar Dante.

Ia menambahkan bahwa program MBG merupakan pemberian makanan tambahan pada kelompok sasaran tertentu.

Sehingga penanganannya harus fokus pada perbaikan sistem dan pengawasan di lapangan.

Pernyataan itu sontak menuai kritik dari masyarakat dan para korban.

Banyak yang merasa pernyataan pejabat tidak bisa lagi dijadikan rujukan karena tidak menjawab keresahan di lapangan.

Bagi korban, yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian hukum, penanganan kesehatan, dan jaminan keamanan pangan.

Bukan sekadar penyebutan istilah atau evaluasi yang dinilai tidak berdampak langsung pada korban.

Hingga kini pemerintah masih diminta untuk segera mengambil langkah tegas agar kasus serupa tidak terus berulang.

The post Wamenkes Dante Sebut Keracunan MBG Bukan KLB Karena Hanya Menimpa Kelompok Tertentu appeared first on Info Mojokerto.

Peristiwa bermula setelah para santri selesai melaksanakan Salat Zuhur dan menyantap makanan yang didistribusikan melalui program MBG. Beberapa jam kemudian keluhan mulai muncul.

Pengasuh Ponpes Manba’ul Hikam, KH Abdul Wahid Harun, menjelaskan gejala awal dirasakan setelah Salat Asar. Para santri mulai mengeluh mual hingga muntah secara bergantian.

“Dimulai setelah salat Zuhur anak-anak makan. Setelah salat Asar anak-anak mulai mual-mual dan muntah-muntah,” ujar Gus Wahid.

Awalnya hanya segelintir santri yang merasakan keluhan. Namun dalam waktu singkat jumlahnya terus bertambah hingga mencapai ratusan orang.

“Satu per satu diantar ke rumah sakit. Kemudian jumlahnya tambah banyak dan tambah banyak,” lanjut pengasuh yang juga Ketua Yayasan tersebut.

Hingga malam hari, tercatat lebih dari 100 santri mengalami gejala. Data terbaru menyebutkan total 273 santri dari jenjang MTs dan MA yang terdampak.

Seluruh santri yang sakit saat ini telah mendapatkan penanganan medis. Mereka tersebar di tiga rumah sakit berbeda di wilayah Sidoarjo.

Rinciannya, 200 santri dirawat di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, 58 santri di RSI Siti Hajar, dan 15 santri di RS Delta Surya.

Bupati Sidoarjo, Subandi, memastikan tidak ada korban meninggal dunia dalam peristiwa ini. Beberapa santri yang kondisinya membaik juga mulai dievaluasi untuk dipulangkan.

Pihak rumah sakit masih melakukan observasi lanjutan serta pendataan terhadap seluruh pasien. Situasi di IGD juga sempat ramai oleh kedatangan wali santri.

Menanggapi kabar yang beredar, Ketua Asrama Putra Ustaz Ferdiansyah memberikan klarifikasi. Ia menegaskan makanan MBG tersebut bukan berasal dari dapur pondok.

“Makanan berasal dari SPPG, bukan dari pondok,” jelasnya. Pihak pondok berharap seluruh santri segera pulih dan aktivitas belajar kembali normal.

The post RS di Sidoarjo Tangani 273 Santri Keracunan MBG, Observasi Masih Berlanjut appeared first on Info Mojokerto.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan, total kumulatif terdapat 411 pasien yang telah mendapatkan penanganan medis secara intensif. Pemkab memastikan seluruh instansi terkait berada dalam posisi siaga penuh untuk memitigasi dampak lebih lanjut dari insiden yang terjadi sejak awal Januari 2026 ini.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah memusatkan penanganan pada titik-titik krusial penyebaran kasus.

“Pemkab Mojokerto bergerak cepat dengan mendirikan posko penanganan sejak 10 Januari 2026 di Pondok Pesantren Annur, Kutorejo, yang menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak,” terang Gus Barra.

Keberadaan posko ini bertujuan untuk mempercepat evakuasi dan observasi medis bagi para santri dan siswa yang mengalami gejala serupa keracunan di lokasi tersebut.

Bupati Gus Barra juga merinci fluktuasi data pasien yang ditangani secara berkala oleh tim medis di lapangan. Lonjakan kasus terpantau signifikan selama empat hari berturut-turut, mulai dari 260 pasien pada 11 Januari, melonjak menjadi 384 pasien di hari berikutnya, hingga menyentuh angka 404 pada 13 Januari.

Per 14 Januari, tercatat tambahan 7 pasien baru yang membuat total pasien menjadi 411 orang, yang sekaligus menjadi tanda berakhirnya masa inkubasi medis.

Kondisi para siswa saat ini dilaporkan terus membaik berkat penanganan yang sistematis di berbagai fasilitas kesehatan.

“Dari total 411 pasien, sebanyak 334 orang telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, sementara 77 pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” ujarnya.

Pemkab terus memantau perkembangan sisa pasien yang dirawat untuk memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan terbaik hingga benar-benar pulih.

Dari sisi pembiayaan, Pemkab Mojokerto memberikan kepastian bahwa beban finansial tidak akan menjadi kendala bagi keluarga korban. Seluruh biaya pengobatan bagi warga ber-KTP Mojokerto akan ditanggung penuh melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Sementara untuk santri yang berasal dari luar daerah, seperti Sidoarjo dan Jombang, Pemkab telah melakukan koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna sinkronisasi mekanisme pembiayaan perawatan mereka.

Paralel dengan penanganan medis, aspek perizinan dan standar keamanan pangan kini menjadi agenda utama perbaikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tengah melakukan akselerasi terhadap kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Bergizi (SPPBG).

Data menunjukkan tantangan besar di lapangan, di mana dari total 77 SPPBG yang beroperasi di wilayah Mojokerto, baru 11 unit yang tercatat telah mengantongi izin SLHS secara resmi.

Pemerintah daerah tidak main-main dalam melakukan audit terhadap fasilitas penyedia makanan bagi siswa. Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dilakukan secara menyeluruh mencakup pengujian kualitas saluran air, ketersediaan fasilitas cuci tangan yang memadai, hingga prosedur higienitas di area pengolahan makanan.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap unit penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan nasional demi mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Gus Barra menegaskan bahwa langkah hukum dan saintifik tetap berjalan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat luas. Tim laboratorium masih bekerja keras meneliti sisa makanan yang dikonsumsi oleh para siswa sebelum gejala keracunan muncul.

“Saat ini, sampel makanan masih dalam proses analisis laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan,” pungkasnya, menutup penjelasan mengenai upaya komprehensif yang tengah dijalankan Pemkab Mojokerto.

The post 411 Kasus Keracunan MBG, Baru 11 Berizin, Pemkab Dorong Percepatan Izin Higiene di 77 Unit Layanan Gizi appeared first on Info Mojokerto.

Menteri HAM, Natalius Pigai, turun langsung melakukan peninjauan ke RSUD Prof. Dr. Soekandar, Mojosari, pada Rabu (14/01) untuk memastikan hak kesehatan anak-anak dan standar profesionalitas program strategis Presiden Prabowo Subianto ini tetap terjaga.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Program MBG adalah pilar utama pemerintah untuk mencetak generasi unggul, sehingga aspek keamanan tidak boleh diabaikan.

“Kementerian HAM memiliki tugas penting dalam melakukan pemantauan dan pengawasan agar pelaksanaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar memenuhi standar profesional,” terangnya saat memberikan keterangan kepada media.

Fokus utama KemenHAM saat ini adalah mengevaluasi total peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pihak swasta yang terlibat dalam insiden yang berdampak pada 411 anak di Kabupaten Mojokerto tersebut.

Pigai menekankan bahwa kepercayaan masyarakat dan orang tua siswa adalah hal fundamental yang kini sedang dipertaruhkan akibat kegagalan prosedur higienitas di lapangan.

Dalam pernyataan tegasnya, Natalius Pigai menginstruksikan adanya pergantian pihak penyaji makanan guna menjamin keselamatan siswa di masa mendatang.

“Pihak yang memasak dan menyajikan makanan bagi anak-anak harus diganti. Secara kebijakan, BGN akan melakukan evaluasi. SPPG yang sama tidak diperbolehkan menyajikan makanan kembali karena ini menyangkut kepercayaan orang tua dan keamanan anak-anak kita,” tegasnya.

Selain aspek teknis penyajian, KemenHAM juga menyoroti pentingnya hak anak untuk mendapatkan pemulihan secara mental melalui trauma healing.

Pigai menilai pendampingan psikologis mendesak dilakukan agar rasa takut pasca-kejadian tidak menghambat semangat siswa untuk kembali bersekolah dan mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan pemerintah.

Kementerian HAM juga memosisikan diri sebagai pengawas jangka panjang dengan menginstruksikan adanya rapat koordinasi rutin secara berkala.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama hingga orang tua, agar setiap kendala dalam distribusi 56 juta porsi MBG secara nasional dapat segera terdeteksi.

Langkah KemenHAM ini diambil untuk memastikan sinergi lintas sektor tetap berada pada jalur yang benar demi mendukung cita-cita besar mencetak generasi masa depan yang unggul.

“Sinergi ini bertujuan memastikan sistem pemenuhan gizi berjalan terpadu dan profesional demi mendukung cita-cita besar mencetak generasi masa depan yang unggul,” terang Pigai menambahkan.

Menutup arahannya, Menteri HAM menyatakan bahwa penyempurnaan Program MBG akan terus dilakukan secara dinamis berdasarkan temuan di lapangan seperti di Mojokerto.

KemenHAM berkomitmen agar manfaat maksimal program ini dapat dirasakan tanpa ada lagi risiko kesehatan yang mengancam hak hidup sehat bagi anak bangsa di seluruh pelosok Indonesia.

The post Menteri HAM Evaluasi Total Satuan Gizi Pasca 411 Anak di Mojokerto Diduga Keracunan Program MBG appeared first on Info Mojokerto.

Ketua PWI Kabupaten Ngawi, M. Zainal Abidin, bersama jurnalis yang menjadi korban, menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan sikap tegas PWI untuk tidak memberi ruang damai atas perbuatan tersebut.

Insiden intimidasi ini dilaporkan hampir berujung kekerasan, bahkan disertai ancaman fisik menggunakan paving block.

Zainal Abidin menyatakan bahwa tindakan oknum pekerja SPPG tersebut jelas masuk ranah pidana.

“Hari ini kami bersama-sama mendatangi Polres Ngawi untuk melaporkan kejadian kemarin. Perbuatan oknum tersebut sudah jelas masuk ranah pidana, maka kami sepakat melaporkannya. Hal ini agar menjadi perhatian dan pembelajaran untuk kita semua,” kata Zainal Abidin.

PWI Ngawi secara eksplisit menolak mediasi atau penyelesaian damai.

“Saya mewakili teman-teman wartawan yang mengalami kejadian tersebut untuk melaporkan ke Polres Ngawi, dan kami tidak menerima adanya perdamaian. Ini bukan hanya soal profesi, tetapi soal keselamatan dan martabat pers,” tegasnya.

PWI Ngawi meminta aparat penegak hukum (APH) memproses kasus ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta peraturan pidana lain yang relevan.

Selain pelaporan pidana, PWI Ngawi juga mendesak SPPG Mantingan untuk menutup sementara area dapur selama proses penyidikan berlangsung. Desakan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pemeriksaan dan menghindari potensi penghilangan barang bukti atau penghalangan penyelidikan.

“Kami berharap selama proses penyidikan, khususnya dapur SPPG di Mantingan, ditutup sementara,” tambahnya.

Kasus intimidasi terhadap wartawan ini terjadi di tengah berlangsungnya penyelidikan dugaan keracunan massal terhadap puluhan pelajar di Kecamatan Mantingan, di mana Tim Dinas Kesehatan Ngawi masih meneliti sampel makanan untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut.

PWI Ngawi memastikan akan terus mengawal proses hukum kasus intimidasi ini hingga tuntas, mengingat tindakan tersebut dinilai mengancam kemerdekaan pers.

The post Intimidasi Wartawan di Dapur SPPG Mantingan, PWI Ngawi Resmi Lapor Polisi appeared first on Info Mojokerto.

PWI menilai insiden ini sebagai pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Pers dan upaya nyata pembungkaman kebebasan pers.

Insiden intimidasi terjadi pada Kamis, 4 Desember 2025, ketika para jurnalis menjalankan tugas mendokumentasikan proses pengambilan sampel bahan makanan yang diduga menjadi pemicu keracunan.

Alih-alih mendapatkan kemudahan akses, wartawan justru mengalami penghalangan, intimidasi verbal, dan bahkan ancaman fisik dari oknum petugas SPPG di lokasi.

Ketua PWI Kabupaten Ngawi, M. Zainal Abidin, menegaskan bahwa kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang wajib dihormati.

“Wartawan bekerja demi kepentingan masyarakat. Tindakan intimidatif terhadap jurnalis adalah bentuk pembungkaman yang tidak dapat ditoleransi. Pelaku telah secara nyata melanggar Undang-Undang Pers,” tegas M. Zainal Abidin.

PWI Ngawi menekankan bahwa tindakan menghalangi kerja jurnalistik melanggar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang tersebut secara eksplisit mengancam setiap orang yang sengaja menghambat kemerdekaan pers dengan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda hingga Rp500 juta.

Menyikapi insiden tersebut, PWI Ngawi mengeluarkan dua tuntutan utama:

Kepada SPPG: PWI menuntut pihak SPPG dan manajemen terkait agar segera memberikan klarifikasi resmi dan mengambil tindakan disipliner terhadap oknum petugas yang terlibat, serta menjamin insiden serupa tidak akan terulang.

Kepada Aparat Penegak Hukum: PWI mendesak keras Kepolisian untuk secepatnya menindaklanjuti peristiwa ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga marwah profesi dan memastikan perlindungan hukum bagi jurnalis.

The post PWI Ngawi: Tindakan Arogansi SPPG Mantingan Langgar UU Pers, Aparat Diminta Bertindak appeared first on Info Mojokerto.

Peristiwa intimidasi ini terjadi pada Kamis (4/12/2025) sekitar pukul 13.00 WIB. Rizal, salah satu wartawan, menjelaskan bahwa dirinya bersama sekitar sembilan jurnalis lain diusir oleh oknum petugas SPPG saat baru tiba di gerbang lokasi.

“Kita tadi baru liputan dugaan keracunan MBG di Puskesmas Mantingan dan mau konfirmasi ke pihak SPPG. Namun baru sampai pintu gerbang sudah diusir bahkan teman saya dikejar bawa balok paving,” ujar Rizal.

Kedatangan para wartawan bertujuan untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi terkait laporan keracunan yang menimpa siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Dugaan keracunan massal ini terjadi mulai Rabu hingga Kamis (3–4/12/2025), setelah puluhan santri dan siswa menyantap menu MBG yang disediakan oleh SPPG Bintang Mantingan.

• Total Korban: Sebanyak 66 korban dilarikan ke Puskesmas Mantingan dan RSUD Mantingan.

• Gejala: Korban mengalami gejala seragam, yaitu mual, pusing, dan diare.

• Menu Diduga Bermasalah: Menu MBG yang dikonsumsi berupa nasi putih, sayur buncis, telur rebus, dan pisang. Korban Bahaudin (15), siswa SMK Muhammadiyah, menyebutkan rasa telur rebusnya agak aneh sebelum ia mulai merasakan gejala keracunan pada pukul 01.00 dini hari.

• Korban Terdampak Luas: Korban berasal dari delapan lembaga pendidikan, termasuk Ponpes Miftahul Jannah, Ponpes Ansorusunnah, SDN Mantingan 2, SDN Mantingan 3, SDN Mantingan 5, SD Muhammadiyah, TK Ansorusunnah, dan TK Mantingan 3.

• Dampak pada Orang Tua: Keracunan juga menimpa beberapa orang tua, seperti Henita Afian (30) yang memakan jatah MBG milik anaknya.

Kepala Puskesmas Mantingan, Muh El Riza, membenarkan jumlah korban yang terus bertambah, dengan 30 pasien dirawat di puskesmas dan 36 lainnya di RSUD Mantingan.

Dinas Kesehatan telah bergerak cepat untuk menyelidiki insiden ini. Sampel makanan dari SPPG Bintang Mantingan sudah diambil dan dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti keracunan massal tersebut.

Insiden pengusiran dan ancaman dengan balok paving ini jelas merupakan penghalang tugas jurnalistik. Para jurnalis datang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan memberikan informasi yang terverifikasi kepada publik terkait insiden kesehatan yang serius.

Pihak berwenang didesak untuk menindak tegas oknum SPPG yang melakukan intimidasi, demi menjamin kebebasan pers dan kelancaran proses peliputan fakta.

The post Investigasi Keracunan Massal di Ngawi Terhambat, Oknum SPPG Diduga Intimidasi Wartawan di Gerbang Lokasi appeared first on Info Mojokerto.