Penyerahan penghargaan dilaksanakan langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, pada acara Seminar Hari Koperasi Nasional ke-79, Selasa (21/7) pagi di Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto.

Selain menyerahkan piagam penghargaan, Bupati Mojokerto atau yang lebih sering disapa sebagai Gus Bupati itu, juga menyatakan bahwa peringatan hari koperasi nasional tahun ini merupakan momen penting bagi koperasi untuk menunjukkan fungsinya dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat dari berbagai sektor.

“Kabupaten Mojokerto memiliki modal yang sangat kuat untuk terus berkembang, kita memiliki petani yang produktif, pelaku usaha mikro yang kreatif, sektor industri yang terus bertumbuh, potensi pariwisata yang menjanjikan, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, potensi tersebut harus mampu kita kelola menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat,” bebernya

Gus Bupati melanjutkan bahwa Pemkab Mojokerto akan selalu berupaya memperkuat gerakan koperasi karena hal tersebut juga merupakan misi bupati dan wakil bupati Mojokerto yang tertuang dalam misi ketiga catur abhipraya mubarok, (empat misi bupati Mojokerto).

“Komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memperkuat gerakan koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Catur Abhipraya Mubarok, khususnya misi ketiga, yaitu membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan usaha mikro, serta Bumdesa yang berbasis masyarakat guna mewujudkan keluarga yang sejahtera,” jelasnya.

Terintegrasi dengan misi ketiga catur abhipraya mubarok, Gus Bupati juga merencanakan terkait kebijakan pengembangan koperasi yang akan bertumpu pada pada tiga pilar utama, yaitu inovasi produk dan usaha, transformasi digital, serta kolaborasi lintas sektor guna memperkuat posisi koperasi serta para pelaku usaha kecil dan mikro.

Secara singkat, pada pilar inovasi Gus Bupati mengimbau agar koperasi harus terus mengembangkan model usaha yang memberikan nilai tambah bagi anggotanya melalui proses hilirisasi sehingga menghasilkan produk jual yang memiliki daya saing tinggi. Untuk pilar kedua, tranformasi digital, Gus Bupati mengungkapkan kalau digitalisasi tata kelola bisa menambah tingkat kredibilitas koperasi karena dengan digitalisasi akan membuat tata kelola semakin transparan.

Sedangkan untuk pilar kolaborasi, ia mengajak agar para pengelola koperasi membuka pintu kolaborasi selebar mungkin, karena dengan berkolaborasi usaha untuk meningkatkan produksi maupun permodalan akan semakin meningkat.

“Kolaborasi akan memperluas akses permodalan, memperkuat pemasaran, meningkatkan kualitas produk, menghadirkan inovasi, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya

Di akhir sesi, bupati menuturkan rasa apresiasinya pada para penggerak koperasi atas kontribusi mereka dalam memajukan koperasi itu sendiri. Ia juga berharap agar para peserta acara Seminar Hari Koperasi Nasional ke-79 dapat memaksimalkan pengetahuan yang didapat demi memajukan koperasi dan ekonomi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus koperasi, anggota koperasi, pelaku usaha mikro, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan yang terus berkontribusi dalam memajukan gerakan koperasi di Kabupaten Mojokerto,” pungkas Gus Bupati.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Abdulloh Muhtar, pada sesi laporannya mengatakan bahwa seminar peringatan hari koperasi nasional yang ke-79 diikuti oleh 500 peserta undangan yang terdiri dari Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Koperasi Wanita, serta koperasi pegawai swasta.

‘Seminar peringatan Hari Koperasi ini ada sebanyak 500 undangan terdiri dari 304 Ketua KDKMP, perwakilan Koperasi Wanita, dan berbagai jenis koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto,” tuturnya

Abdulloh Muhtar juga melaporkan terkait progres KDKMP di Kabupaten Mojokerto, ia mengatakan 94% KDKMP sudah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Rapat Anggota Tahunan (RAT) sendiri merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini wajib diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun biasanya antara bulan Januari hingga Maret untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, membahas keuangan, serta menyusun rencana kerja ke depan.

“Awal tahun 2026 ini, KDKMP di Kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2025 meskipun masih banyak yang nihil ya, tapi karena itu ketentuan maka kemudian alhamdulillah sudah 94% KDKMP di Kabupaten Mojokerto sudah bisa melaksanakan RAT tahun buku 2025,” tuntasnya.

The post Peringati Hari Koperasi Nasional, Pemkab Mojokerto Berikan Penghargaan Untuk 12 Koperasi appeared first on Info Mojokerto.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa pembiayaan yang sebelumnya dilakukan langsung oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berdasarkan proposal koperasi, kini dialihkan menjadi pembiayaan investasi capital expenditure (capex) senilai Rp2,5 miliar dari total plafon Rp3 miliar per unit koperasi.

“Investasi capex ini mencakup pembangunan fisik seperti gerai, gudang, serta perlengkapan operasional seperti kendaraan, alat produksi, hingga fasilitas usaha seperti klinik dan apotek agar operasional koperasi berjalan efektif,” ujar Zabadi dalam temu media di Jakarta, Jumat 7 November 2025 kemarin.

Sisa Rp500 juta dari plafon tersebut akan digunakan untuk biaya operasional (opex) sebagai modal kerja koperasi.

Zabadi menambahkan, pembangunan infrastruktur Kopdes/Kel Merah Putih dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan mendapat dukungan penuh dari TNI. Infrastruktur yang dibangun terdiri dari tujuh gerai wajib, antara lain kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, cold storage, dan sarana logistik termasuk gudang penyimpanan.

Meskipun demikian, ia menyebutkan bahwa rincian skema pembiayaan masih menunggu finalisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru. “Kami sedang fokus pada pembangunan capex, yaitu infrastrukturnya,” tegasnya.

Saat ini, lebih dari 8.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih tengah dalam tahap pembangunan. Pemerintah menargetkan percepatan signifikan dalam dua bulan ke depan.

Pada November 2025, data tanah yang masuk diharapkan mencapai 40.000 bidang, dengan 20.000 titik mulai dibangun. Kemudian pada Desember 2025, ditargetkan pembangunan baru mencapai 40.000–50.000 titik, sehingga total tanah terdata bisa menembus 80.000 bidang.

Seluruh pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih ditargetkan selesai pada Maret 2026.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pembangunan koperasi ini didanai melalui skema kredit bank Himbara, yang disalurkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan fasilitas pendukung koperasi.

The post Percepat Pembangunan, 80.000 Kopdes Merah Putih Siap Dibiayai Lewat Skema Capex Baru appeared first on Info Mojokerto.

Pelatihan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 10.15 WIB ini menghadirkan narasumber AA. Ayu Oka Ariyani, S.Sos., MSA., seorang akademisi STIE Al-Anwar Mojokerto dan praktisi di bidang akuntansi keuangan.

Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mendasar tentang sistem pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta cara membaca dan menganalisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan usaha.

Selama 3 Jam Pelajaran (JPL), para peserta mendapatkan penjelasan mendalam mengenai pentingnya pembukuan yang tertib bagi keberlangsungan koperasi.

“Pembukuan yang baik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga alat manajemen penting agar koperasi bisa tumbuh dan dipercaya oleh anggotanya,” ujar Ayu Oka saat menyampaikan materi.

Ia juga menekankan bahwa kesalahan umum pada koperasi kecil biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman dalam pencatatan transaksi dan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan organisasi.

Dengan pelatihan ini, diharapkan peserta dapat mulai menerapkan sistem pencatatan keuangan sederhana yang sesuai dengan prinsip akuntansi dasar.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Koperasi Merah Putih dalam rangka memperkuat tata kelola dan profesionalisme pengurus serta anggota koperasi. Para peserta tampak antusias mengikuti sesi tanya jawab dan praktik sederhana pencatatan transaksi harian koperasi.

Dengan pelatihan ini, pihak penyelenggara berharap para pengurus koperasi mampu menerapkan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel demi peningkatan kinerja serta kepercayaan anggota terhadap koperasi.

The post Angkatan Ketiga Pelatihan Koperasi Merah Putih Mojokerto, Dosen STIE Al-Anwar Bahas Pembukuan dan Analisis Keuangan appeared first on Info Mojokerto.

Sesi pelatihan yang digelar di New Djimbaran Resto pada Sabtu (8/11) ini menampilkan Dr. Latif Syaipudin, S.Ak., S.Pd.I., M.Pd., Dosen dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Al-Anwar Mojokerto.

Dr. Latif membawakan materi utama mengenai Pengembangan dan Inovasi Model Bisnis Koperasi yang wajib mengacu pada regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop) Nomor 2 Tahun 2025.

“Koperasi di era sekarang tidak bisa lagi menjalankan model bisnis yang statis. Permenkop No. 2 Tahun 2025 memberikan mandat dan panduan bagi koperasi untuk berinovasi, baik dalam segi produk, pelayanan anggota, maupun pemanfaatan teknologi digital,” jelas Dr. Latif Syaipudin.

Ia menekankan bahwa inovasi model bisnis harus berorientasi pada peningkatan nilai tambah bagi anggota, menjadikannya strategi vital untuk kemandirian dan daya saing.

Menanggapi pentingnya inovasi model bisnis, Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, Hukamarudin, M.M., hadir untuk memperkuat aspek tata kelola dan kepatuhan.

Hukamarudin menegaskan bahwa inovasi bisnis harus didukung oleh disiplin dan pengawasan yang ketat. Beliau menyatakan, fungsi pengawasan Dinas Koperasi bertujuan menjaga kesehatan dan keberlanjutan koperasi.

“Dinas Koperasi memiliki wewenang dalam pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi. Kunci utama koperasi yang handal adalah tidak adanya miscommunication antara pengurus atau pengawas dengan anggota. Dengan adanya pengawasan yang rutin, koperasi dapat melaksanakan tugasnya sesuai regulasi dan menjaga kesehatan manajemennya,” tegas Hukamarudin, M.M.

Pelatihan KDKMP 2025 ini merupakan angkatan kedua dari total enam angkatan yang direncanakan Pemkab, mencerminkan upaya komprehensif untuk menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang kokoh, inovatif, dan akuntabel di Kabupaten Mojokerto.

The post Inovasi dan Pengawasan Jadi Kunci: Koperasi Mojokerto Dibekali Model Bisnis Sesuai Permenkop 2/2025 di Pelatihan KDKMP appeared first on Info Mojokerto.

Kegiatan yang fokus pada aspek finansial ini menghadirkan narasumber utama Rizki Arvita, S.E., M.A., dosen sekaligus Kepala Program Studi Akuntansi STIE Al-Anwar Mojokerto.

Dalam sesi yang digelar di New Djimbaran Resto, Jumat (7/11), Rizki Arvita menekankan pentingnya adopsi penuh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) bagi koperasi guna memastikan transparansi dan kredibilitas pelaporan.

Rizki Arvita menjelaskan, SAK EP merupakan standar akuntansi yang dirancang lebih sederhana dan relevan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, termasuk koperasi.

Kepatuhan terhadap standar ini menjadi krusial di tengah tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi dari anggota dan regulator.

“Koperasi sering kali menghadapi tantangan terkait transparansi laporan keuangan yang berdampak pada kepercayaan anggota dan akses permodalan dari pihak eksternal. SAK EP memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menyusun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang dapat dipahami secara universal,” ujar Rizki Arvita.

Ia menambahkan bahwa sejak SAK EP ditetapkan, setiap koperasi sebagai entitas privat wajib mengadopsi standar tersebut.

Kepatuhan bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi merupakan strategi vital untuk mempertahankan kepercayaan publik dan membuka peluang pengembangan usaha.

“Melalui pelatihan KDKMP ini, kami berharap pengurus koperasi di Mojokerto dapat mengimplementasikan SAK EP secara efektif, sehingga laporan keuangan mereka mencerminkan kondisi riil dan meningkatkan kredibilitas di mata anggota maupun lembaga pembiayaan,” tutupnya.

Pelatihan KDKMP 2025 ini diselenggarakan oleh Dinas terkait Pemkab Mojokerto sebagai upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi rakyat.

The post Tingkatkan Kredibilitas Koperasi: Pelatihan KDKMP 2025 Dorong Kepatuhan Laporan Keuangan Berbasis SAK EP appeared first on Info Mojokerto.

Dalam sesi pertama yang berlangsung pukul 09.30–11.00 WIB, Masfi’atun membawakan materi bertajuk “Manajemen Operasional Aktivitas Bisnis, Penguatan Kemitraan (BUMN/D, BUMS, dan BUMDes) serta Kolaborasi Bisnis Koperasi yang Berkelanjutan.”

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha lokal dengan badan usaha milik negara maupun daerah untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan produktif.

“Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberlanjutan koperasi. Koperasi harus menjadi mitra strategis yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi,” jelasnya di hadapan para peserta.

Pada sesi kedua pukul 11.15–12.00 WIB, Masfi’atun melanjutkan dengan materi “Identifikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa/Unggulan untuk Menyusun Strategi Bisnis.”

Ia mengajak peserta untuk melakukan analisis potensi lokal dan mengembangkan model bisnis koperasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

“Desa memiliki keunggulan komparatif yang bisa menjadi dasar pengembangan model bisnis koperasi. Dengan analisis yang tepat, potensi itu bisa diolah menjadi kekuatan ekonomi baru,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda penguatan kapasitas pengurus dan pengelola koperasi desa yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI bersama pemerintah daerah. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan lahir koperasi-koperasi modern yang mampu membangun kemitraan strategis dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

The post Dosen STIE Al-Anwar Mojokerto Paparkan Strategi Penguatan Kemitraan dan Model Bisnis Berkelanjutan di Hari Kedua Pelatihan Koperasi Desa appeared first on Info Mojokerto.

Kopontren tak hanya menjadi tempat jual beli kebutuhan harian, melainkan juga laboratorium ekonomi kreatif. Para santri dilibatkan langsung untuk merencanakan, mengelola, hingga memasarkan produk. Hal ini menjadikan kopontren sebagai ruang nyata untuk membangun mental wirausaha sejak dini.

Pondok pesantren kini bukan lagi sekadar pusat pendidikan agama. Di banyak tempat, pesantren berkembang menjadi ruang pemberdayaan ekonomi yang mencetak generasi santri mandiri.

Dengan kopontren menjalin kemitraan dengan UMKM dan masyarakat, yang memungkinkan santri memahami langsung cara kerja bisnis modern.

Dalam sistem ini, kopontren berperan sebagai pihak kedua yang memasarkan produk, sementara supplier sebagai pihak pertama.

Melalui skema sederhana itu, santri diajarkan nilai-nilai penting seperti keadilan, profesionalisme, dan integritas dalam berbisnis. Tak sekadar mencari keuntungan, tapi juga menjaga kepercayaan dan membangun jejaring kerja sama. Dari sini, para santri tumbuh dengan semangat kemandirian yang tinggi.

Kopontren juga memberi ruang kreatif bagi santri untuk merancang strategi penjualan. Mulai dari memahami kebutuhan pasar, menyusun promosi, hingga mengelola keuangan sederhana.

Bagi mereka, pondok pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama, melainkan juga wadah pembentukan karakter dan keterampilan hidup. Lewat kopontren, santri ditempa agar kelak siap menjadi generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat.

The post Pembentukan Jiwa Kewirausahaan Santri Melalui Program Kopontren appeared first on Info Mojokerto.

“Secara administratif semua kecamatan sudah siap. Agustus targetnya 30 koperasi aktif, November naik jadi 150, dan akhir tahun seluruh desa terlibat,” tegas Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, usai peluncuran KDMP di Desa Gempolkrep, Senin (21/7) siang.

Program KDMP hadir dengan skema distribusi langsung dari produsen utama seperti Bulog, Pertamina, Pupuk Indonesia, dan pengelola setempat di Gempolkrep. Komoditas yang didistribusikan meliputi beras, elpiji, pupuk, dan gula. Dengan memangkas jalur distribusi, harga jual di tingkat konsumen desa dapat ditekan, menjadikannya lebih terjangkau dibanding harga pasar umum.

“KDMP bukan sekadar koperasi. Ini solusi agar warga desa bisa beli sembako dengan harga terjangkau, tanpa harus bergantung pada rentenir,” ujar Gus Bupati.

Tak hanya fokus pada distribusi kebutuhan pokok, Pemkab Mojokerto juga memperluas fungsi koperasi desa dengan menghadirkan layanan tambahan seperti apotek dan kerjasama perbankan. Beberapa bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Mandiri, dan BNI telah menjalin kolaborasi untuk memperkuat layanan keuangan di tingkat desa. Dengan begitu, KDMP diharapkan menjadi pusat ekonomi terpadu yang dapat melayani kebutuhan pokok, kesehatan, dan akses finansial dalam satu atap.

Gus Bupati menyampaikan bahwa seluruh 304 desa dan kelurahan di Mojokerto telah menyelesaikan tahapan legalitas koperasi, termasuk akta pendirian, pengesahan badan hukum, rekening bank, dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tahapan selanjutnya adalah aktivasi koperasi dan pendistribusian komoditas langsung ke warga.

“Sekarang masuk tahap aktivasi dan distribusi. Ini bukan proyek simbolik, tapi gerakan nyata yang langsung menyentuh kebutuhan warga desa,” tambahnya.

Sebagai catatan, KDMP Mojokerto menjadi bagian dari program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari Klaten, Jawa Tengah. KDMP dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, memperluas inklusi ekonomi, dan menciptakan kemandirian desa melalui koperasi modern berbasis komunitas.

The post Apa Kabar Koperasi Merah Putih di Mojokerto? appeared first on Info Mojokerto.

“Mojokerto saat ini menjadi kabupaten paling tinggi dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dalam hal sudah tersertifikasi AHU-nya. Di Jawa Timur ada 30 jumlah koperasi di Jawa Timur yang sudah mendapatkan AHU, 19 koperasinya adanya di Mojokerto,” kata Krisdianto.

Ia memuji kesungguhan Pemkab Mojokerto dalam menjalankan program ini dengan sepenuh hati. Dalam tinjauannya ke berbagai daerah, Krisdianto menyebut Mojokerto sebagai contoh luar biasa, baik dari sisi kepemimpinan daerah maupun sinergi antar instansi.

Krisdianto juga menyampaikan tantangan kepada jajaran Pemkab Mojokerto dan para kepala desa untuk menyelesaikan musyawarah desa khusus (musdesus) seluruh 304 koperasi sebelum akhir Mei 2025. Hal ini agar proses AHU dapat tuntas sebelum akhir Juni sesuai tenggat nasional.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki kedekatan emosional dan historis terhadap gerakan koperasi di Indonesia.

“Intinya Pak Prabowo itu di hatinya selain Merah Putih ya hanya ada koperasi. Program ini murni ide beliau dan didukung oleh setiap Kementrian, Jadi tidak ada alasan sedikitpun kita semua yang hadir disini maupun seluruh Indonesia untuk meragukan hal ini, dan terbukti sampai hari ini semua Kementerian bekerja keras satu persatu untuk mewujudkan dan menyukseskannya,” ujarnya.

Program koperasi ini, lanjut Krisdianto, akan didukung penuh oleh Bank Himbara melalui skema pinjaman lunak sebesar Rp. 5 miliar per koperasi desa. Ia menekankan bahwa dana tersebut bukan hibah, tetapi pinjaman dengan skema sangat ringan dan usaha-usaha koperasi akan diarahkan ke enam unit usaha utama seperti apotek, klinik, simpan pinjam, waserba, logistik, dan gudang desa. Kedepan juga akan dikembangkan unit usaha seperti dapur umum (MBG) di setiap koperasi.

“Tujuan dari Koperasi Desa ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, membuka akses pemodalan, pemasaran, kesehatan maupun logistik, serta memutus rantai kemiskinan maupun rantai pasok birokrasi distribusi. Baik itu barang dan jasa, supaya harga jualnya lebih rendah dan mampu diakses atau dimiliki oleh semua masyarakat desa, jadi tidak terpusat lagi di kota semuanya bergerak di desa,” tambahnya.

Sebagai pengawas, kepala desa akan berperan sebagai ex officio pengendali koperasi, memastikan koperasi berjalan transparan, amanah, dan profesional. Pemerintah daerah akan terus memberikan pendampingan hingga koperasi dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat desa.

Dengan semangat dari desa untuk Indonesia, peluncuran koperasi dan aplikasi digital desa ini diharapkan memperkuat kemandirian lokal, mendorong perputaran ekonomi dari akar rumput, dan menjadikan desa sebagai motor utama pembangunan bangsa.

The post Kemenkop RI Apresiasi Peluncuran Dini Koperasi Merah Putih di Kabupaten Mojokerto appeared first on Info Mojokerto.

Langkah ini dinilai sebagai gebrakan Pemkab Mojokerto dalam mendongkrak ekonomi dan kemandirian desa sekaligus mempercepat layanan publik berbasis teknologi.

“Koperasi Desa ini terbentuk untuk memberikan kemakmuran atau peningkatan pendapatan kepada masyarakat desa,” tegas Bupati Albarra di hadapan undangan.

Selain itu, Koperasi Merah Putih ini dibentuk atas dasar lima regulasi, mulai dari UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, UU No. 59/2024, hingga Instruksi Presiden No. 9/2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa. Selain itu, dua surat edaran dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa juga menjadi dasar teknis pelaksanaan.

Bupati yang akrab disapa Gus Bupati itu menyampaikan bahwa hingga saat ini, 120 koperasi telah terbentuk dan tersebar di seluruh kecamatan. Sisanya, sebanyak 184 desa ditarget rampung sebelum 12 Juli 2025.

Langkah cepat ini tak lepas dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang juga menjadi inspirasi pribadi Gus Bupati.

“Program pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini selaras dengan visi-misi kami yang telah kami buat untuk 5 tahun kedepan, yaitu terkait dengan kemandirian ekonomi, termasuk melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih,” tambahnya.

Tak hanya membentuk koperasi, Gus Bupati juga memfasilitasi kerjasama konkret dengan Bulog dan Pupuk Indonesia, agar koperasi desa bisa menjadi distributor resmi bahan pokok. Artinya, warga desa tak perlu lagi kesulitan mencari pupuk dan beras.

“Ketika Koperasi Desa sudah terbentuk, berarti anda bisa sebagai distributor untuk menyalurkan atau menjual beras dan pupuk, maupun bahan pokok untuk berkaitan dengan ketahanan pangan. Artinya pasti mendapatkan keuntungan yang besar ketika kemudian koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik dan dilakukan secara amanah,” ujar Gus Bupati.

Bupati Albarra juga menyatakan bahwa Pemkab Mojokerto telah menyiapkan anggaran, termasuk untuk operasional dan layanan notaris, melalui pergeseran APBD.

The post 120 Koperasi Merah Putih Ada di Kabupaten Mojokerto appeared first on Info Mojokerto.