Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al-Barraa, Wakil Bupati M. Rizal Octavian, serta jajaran pimpinan perangkat daerah lainnya.

Asisten Administrasi Umum, Siswadi, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi hasil, serta menjadi landasan moral bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas secara transparan.

Bupati Mojokerto, Muhammad Al-Barraa, menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen daerah dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas.

“Kegiatan ini adalah kontrak moral sekaligus kontrak kerja nyata antara pemerintah dengan masyarakat yang kita layani, dan harus diwujudkan dalam kinerja sesungguhnya,” tegas Bupati dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa indikator kinerja tahun 2026 harus terukur dengan target yang lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan pada November 2025 lalu.

Audit KPK tersebut mencakup poin-poin krusial terkait tata kelola hibah, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD. Penandatanganan Pakta Integritas 2026 ini menjadi janji bagi para pejabat untuk menolak segala bentuk gratifikasi serta menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bupati Al-Barraa turut memaparkan hasil evaluasi kinerja makro tahun 2025 yang menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor. Tercatat pertumbuhan ekonomi mencapai 6,05 persen pada triwulan III 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 77,46, dan angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 8,79 persen.

Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi agar hasil pembangunan semakin meningkat di masa mendatang.

Sebagai penutup, Bupati meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk bekerja secara kolaboratif dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan permasalahan daerah.

Ia berharap para pemimpin unit kerja mampu menjadi motivator dan inovator bagi jajarannya guna menggerakkan sumber daya secara optimal.

“Semua harus dilakukan secara kolaboratif. Kepala perangkat daerah harus menjadi motivator dan inovator yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya secara optimal,” tandasnya menutup sambutan.

The post Momentum Deklarasi Anti Korupsi: Pemkab Mojokerto Tekankan Tindak Lanjut Evaluasi KPK appeared first on Info Mojokerto.

Bupati Mojokerto, Muhammad Al-Barraa, secara tegas menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan dalam acara penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 yang digelar sebagai wujud nyata komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Sorotan utama tertuju pada hasil monitoring dan evaluasi KPK yang dilakukan pada November 2025 lalu.

Audit tersebut mencakup beberapa area krusial, yaitu tata kelola hibah, pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, dan pengadaan barang dan jasa.

Bupati Al-Barraa menegaskan bahwa pakta integritas yang ditandatangani bukan sekadar seremoni, melainkan janji moral untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta penolakan tegas terhadap segala bentuk gratifikasi.

Selain aspek pengawasan, Bupati juga memaparkan evaluasi capaian kinerja makro Kabupaten Mojokerto tahun 2025 yang menunjukkan tren positif sebagai dasar perencanaan periode 2025-2029.

Pertumbuhan Ekonomi mencapai 6,05 persen pada triwulan III 2025, meningkat dibanding periode tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 77,46 dari angka 76,69 pada tahun 2024.

Penurunan Kemiskinan persentase penduduk miskin turun menjadi 8,79 persen dari sebelumnya 9,37 persen.

Kesehatan & Pendidikan angka Harapan Hidup (AHH) meningkat ke 75,28 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) naik menjadi 13,16 tahun.

Bupati mengingatkan bahwa target kinerja tahun 2026 harus lebih optimis atau minimal melampaui capaian tahun 2025. Ia menekankan bahwa keberhasilan visi-misi daerah tidak dapat dicapai secara sektoral, melainkan harus melalui kerja kolaboratif.

“Kepala perangkat daerah harus menjadi motivator dan inovator yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya secara optimal,” pungkas Bupati Al-Barraa.

The post Tangkap Beberapa Pejabat di Jatim, Pemkab Mojokerto Pernah Kena Monev KPK November 2025 Kemarin appeared first on Info Mojokerto.