Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan telah berkoordinasi intensif dengan Kepala BGN untuk menyinkronkan data dan teknis pelaksanaan.

“Jika alokasi untuk kelompok tersebut sudah terpenuhi, baru kami sasar usia di bawah 75 tahun,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Kemensos saat ini sedang melakukan pendataan menyeluruh di berbagai daerah untuk menyusun data akurat.

Data hasil verifikasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada BGN selaku pemegang anggaran untuk dieksekusi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

SPPG di sekitar wilayah tersebut nantinya juga melayani lansia dan penyandang disabilitas sesuai dengan data yang dimiliki Kemensos.

Makanan bergizi gratis akan diantar langsung ke kediaman penerima manfaat.

Kemensos tengah menyiapkan pendamping lansia yang saat ini masih dalam tahap asesmen dan pelatihan. Gus Ipul memastikan distribusi tidak akan terhambat meski pelatihan masih berjalan.

“Sebelum pelatihan selesai, kami akan menggunakan tenaga lapangan untuk mengirimkan makanan langsung ke rumah-rumah lansia dan penyandang disabilitas,” tegas Gus Ipul.

Anggaran program MBG bersumber dari BGN, sedangkan Kemensos fokus pada penyediaan data akurat serta manajemen distribusi dan perawatan di lapangan.

“Anggarannya dikoordinasikan satu pintu di BGN. Sementara itu, kami di Kemensos menyiapkan tenaga yang mengantarkan dan merawat para lansia tersebut,” pungkas Gus Ipul.

The post Kemensos dan BGN Matangkan Rencana Makan Bergizi Gratis untuk Lansia 75 Tahun appeared first on Info Mojokerto.

Penghentian sementara ini disebabkan oleh kendala pada sistem pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wates yang tidak beroperasi membuat aktivitas penyediaan dan pendistribusian makanan bergizi kepada hampir 4 ribu penerima manfaat terpaksa dihentikan.

BGN membenarkan adanya penghentian sementara operasional SPPG tersebut, namun belum ada kepastian kapan operasional dapur MBG Wates akan kembali berjalan normal.

BGN menyampaikan bahwa SPPG Karanglo Gang 1 Nomor 26, Kelurahan Wates, Kota Mojokerto, memang berhenti sementara karena persoalan teknis dalam proses pencairan dana. Belum ada kepastian, hingga kapan operasional dapur MBG Wates akan kembali berjalan normal.

Penghentian operasional ini kembali menimbulkan sorotan publik, mengingat dapur MBG Wates sebelumnya juga sempat mengalami sejumlah kendala.

Sebulan sebelumnya, SPPG ini juga masuk ke dalam program percontohan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Mojokerto mengalami hambatan teknis.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wates yang berlokasi di Kecamatan Magersari secara resmi menghentikan sementara operasional dapurnya terhitung sejak Kamis (18/12/2025).

Penghentian aktivitas dapur yang menjadi pionir program pemenuhan gizi di kota ini diduga kuat disebabkan oleh kendala administratif.

Anggaran yang bersumber dari Badan Gizi Nasional (BGN) dikabarkan belum cair, sehingga proses produksi makanan untuk sementara waktu tidak dapat dilanjutkan.

Selama masa operasionalnya, SPPG Wates memegang peranan vital sebagai penyedia utama asupan gizi bagi para pelajar. Setidaknya ada sembilan lembaga pendidikan yang terdampak oleh mandeknya dapur ini, yang mencakup berbagai jenjang sekolah, di antaranya: Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK.

The post Dapur MBG Wates Kota Mojokerto Tutup, 4 Ribu Penerima Manfaat Terpaksa Kehilangan Makan Bergizi appeared first on Info Mojokerto.

Berdasarkan hasil investigasi awal, penyebab utama insiden medis ini diduga kuat berasal dari telur ayam rebus yang sudah tidak layak konsumsi atau basi.

Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Inf Abi Swanjoyo, mengungkapkan bahwa dugaan ini muncul setelah adanya diskusi mendalam mengenai hasil pemeriksaan laboratorium.

Meski hasil detail merupakan ranah ahli kesehatan, indikasi kuat mengarah pada prosedur pengadaan bahan makanan yang kurang tepat.

“Kami baru saja berdiskusi terkait hasil tersebut (pemeriksaan laboratorium). Secara detail saya tidak bisa sampaikan di sini karena saya bukan ahlinya. Tapi secara garis besar hasil diskusi kami mengarah kepada dugaan sementara karena adanya pembelian telur matang,” kata Letkol Inf Abi Swanjoyo dilansir dari berbagai sumber.

Abi menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) yang bertugas menyediakan makanan tersebut ternyata membeli telur dalam kondisi sudah matang dari pihak ketiga.

Masalah muncul ketika diketahui adanya jeda waktu yang terlalu lama antara proses memasak dengan waktu penyajian kepada masyarakat.

“Disampaikan oleh Kepala SPPG, itu beli telur matang dari luar. Setelah kami telusuri telur tersebut oleh pihak ketiga dimasak hari Rabu malam, lalu Kamis sore baru diantar ke SPPG. Itulah dugaan sementara kami karena adanya rentang waktu antara Rabu malam sampai Kamis. Tadi dijelaskan juga oleh tim ahli kesehatan. Itu nanti kami dalami lagi, dugaan sementara seperti itu,” jelasnya.

Menyusul kejadian ini, SPPG yang bertanggung jawab atas distribusi makanan tersebut telah resmi ditutup sementara.

Langkah tegas ini diambil agar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat melakukan investigasi menyeluruh dan menuntaskan pemeriksaan untuk memastikan standar keamanan pangan di masa mendatang.

Hingga saat ini, pihak terkait terus mendalami peran pihak ketiga yang memasok telur tersebut dan memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan medis yang maksimal.

Kasus ini menjadi perhatian serius otoritas setempat agar kualitas bahan pangan dalam program nasional Makan Bergizi Gratis tetap terjaga kualitas dan keamanannya.

The post Hasil Lab Indikasikan Telur Rebus Jadi Pemicu Keracunan MBG di Mojokerto appeared first on Info Mojokerto.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan, total kumulatif terdapat 411 pasien yang telah mendapatkan penanganan medis secara intensif. Pemkab memastikan seluruh instansi terkait berada dalam posisi siaga penuh untuk memitigasi dampak lebih lanjut dari insiden yang terjadi sejak awal Januari 2026 ini.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah memusatkan penanganan pada titik-titik krusial penyebaran kasus.

“Pemkab Mojokerto bergerak cepat dengan mendirikan posko penanganan sejak 10 Januari 2026 di Pondok Pesantren Annur, Kutorejo, yang menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak,” terang Gus Barra.

Keberadaan posko ini bertujuan untuk mempercepat evakuasi dan observasi medis bagi para santri dan siswa yang mengalami gejala serupa keracunan di lokasi tersebut.

Bupati Gus Barra juga merinci fluktuasi data pasien yang ditangani secara berkala oleh tim medis di lapangan. Lonjakan kasus terpantau signifikan selama empat hari berturut-turut, mulai dari 260 pasien pada 11 Januari, melonjak menjadi 384 pasien di hari berikutnya, hingga menyentuh angka 404 pada 13 Januari.

Per 14 Januari, tercatat tambahan 7 pasien baru yang membuat total pasien menjadi 411 orang, yang sekaligus menjadi tanda berakhirnya masa inkubasi medis.

Kondisi para siswa saat ini dilaporkan terus membaik berkat penanganan yang sistematis di berbagai fasilitas kesehatan.

“Dari total 411 pasien, sebanyak 334 orang telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang, sementara 77 pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit,” ujarnya.

Pemkab terus memantau perkembangan sisa pasien yang dirawat untuk memastikan mereka mendapatkan layanan kesehatan terbaik hingga benar-benar pulih.

Dari sisi pembiayaan, Pemkab Mojokerto memberikan kepastian bahwa beban finansial tidak akan menjadi kendala bagi keluarga korban. Seluruh biaya pengobatan bagi warga ber-KTP Mojokerto akan ditanggung penuh melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Sementara untuk santri yang berasal dari luar daerah, seperti Sidoarjo dan Jombang, Pemkab telah melakukan koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna sinkronisasi mekanisme pembiayaan perawatan mereka.

Paralel dengan penanganan medis, aspek perizinan dan standar keamanan pangan kini menjadi agenda utama perbaikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto tengah melakukan akselerasi terhadap kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Bergizi (SPPBG).

Data menunjukkan tantangan besar di lapangan, di mana dari total 77 SPPBG yang beroperasi di wilayah Mojokerto, baru 11 unit yang tercatat telah mengantongi izin SLHS secara resmi.

Pemerintah daerah tidak main-main dalam melakukan audit terhadap fasilitas penyedia makanan bagi siswa. Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dilakukan secara menyeluruh mencakup pengujian kualitas saluran air, ketersediaan fasilitas cuci tangan yang memadai, hingga prosedur higienitas di area pengolahan makanan.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap unit penyedia makanan memenuhi standar keamanan pangan nasional demi mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Gus Barra menegaskan bahwa langkah hukum dan saintifik tetap berjalan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat luas. Tim laboratorium masih bekerja keras meneliti sisa makanan yang dikonsumsi oleh para siswa sebelum gejala keracunan muncul.

“Saat ini, sampel makanan masih dalam proses analisis laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan,” pungkasnya, menutup penjelasan mengenai upaya komprehensif yang tengah dijalankan Pemkab Mojokerto.

The post 411 Kasus Keracunan MBG, Baru 11 Berizin, Pemkab Dorong Percepatan Izin Higiene di 77 Unit Layanan Gizi appeared first on Info Mojokerto.

Menteri HAM, Natalius Pigai, turun langsung melakukan peninjauan ke RSUD Prof. Dr. Soekandar, Mojosari, pada Rabu (14/01) untuk memastikan hak kesehatan anak-anak dan standar profesionalitas program strategis Presiden Prabowo Subianto ini tetap terjaga.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa Program MBG adalah pilar utama pemerintah untuk mencetak generasi unggul, sehingga aspek keamanan tidak boleh diabaikan.

“Kementerian HAM memiliki tugas penting dalam melakukan pemantauan dan pengawasan agar pelaksanaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar memenuhi standar profesional,” terangnya saat memberikan keterangan kepada media.

Fokus utama KemenHAM saat ini adalah mengevaluasi total peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pihak swasta yang terlibat dalam insiden yang berdampak pada 411 anak di Kabupaten Mojokerto tersebut.

Pigai menekankan bahwa kepercayaan masyarakat dan orang tua siswa adalah hal fundamental yang kini sedang dipertaruhkan akibat kegagalan prosedur higienitas di lapangan.

Dalam pernyataan tegasnya, Natalius Pigai menginstruksikan adanya pergantian pihak penyaji makanan guna menjamin keselamatan siswa di masa mendatang.

“Pihak yang memasak dan menyajikan makanan bagi anak-anak harus diganti. Secara kebijakan, BGN akan melakukan evaluasi. SPPG yang sama tidak diperbolehkan menyajikan makanan kembali karena ini menyangkut kepercayaan orang tua dan keamanan anak-anak kita,” tegasnya.

Selain aspek teknis penyajian, KemenHAM juga menyoroti pentingnya hak anak untuk mendapatkan pemulihan secara mental melalui trauma healing.

Pigai menilai pendampingan psikologis mendesak dilakukan agar rasa takut pasca-kejadian tidak menghambat semangat siswa untuk kembali bersekolah dan mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan pemerintah.

Kementerian HAM juga memosisikan diri sebagai pengawas jangka panjang dengan menginstruksikan adanya rapat koordinasi rutin secara berkala.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama hingga orang tua, agar setiap kendala dalam distribusi 56 juta porsi MBG secara nasional dapat segera terdeteksi.

Langkah KemenHAM ini diambil untuk memastikan sinergi lintas sektor tetap berada pada jalur yang benar demi mendukung cita-cita besar mencetak generasi masa depan yang unggul.

“Sinergi ini bertujuan memastikan sistem pemenuhan gizi berjalan terpadu dan profesional demi mendukung cita-cita besar mencetak generasi masa depan yang unggul,” terang Pigai menambahkan.

Menutup arahannya, Menteri HAM menyatakan bahwa penyempurnaan Program MBG akan terus dilakukan secara dinamis berdasarkan temuan di lapangan seperti di Mojokerto.

KemenHAM berkomitmen agar manfaat maksimal program ini dapat dirasakan tanpa ada lagi risiko kesehatan yang mengancam hak hidup sehat bagi anak bangsa di seluruh pelosok Indonesia.

The post Menteri HAM Evaluasi Total Satuan Gizi Pasca 411 Anak di Mojokerto Diduga Keracunan Program MBG appeared first on Info Mojokerto.

Wakil Direktur Antikekerasan Wartawan PWI Pusat, Supardi, menyatakan keprihatinan mendalam dan mengecam keras tindakan tersebut.

Pihaknya menilai bahwa menghalangi kerja jurnalistik adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan.

Menanggapi kejadian tersebut, Supardi mendesak aparat kepolisian untuk segera bertindak dan menindaklanjuti insiden ini.

Ia secara khusus meminta penegak hukum di wilayah setempat untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Dalam keterangannya, PWI Pusat menekankan kembali kecaman mereka:

“Wakil Direktur Antikekerasan Wartawan PWI Pusat, Supardi, menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman keras terkait tindakan pengusiran dan intimidasi terhadap sejumlah jurnalis yang tengah melakukan peliputan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bintang Mantingan, Kabupaten Ngawi.”

Desakan penuntasan kasus ini ditujukan langsung kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ngawi. Tujuannya adalah memastikan kasus intimidasi terhadap wartawan dapat diungkap secara transparan dan diselesaikan sesuai hukum.

PWI Pusat menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum ini demi memastikan perlindungan terhadap profesi jurnalis dan tegaknya kebebasan pers di Indonesia.

The post Jurnalis Diusir Saat Liput di SPPG Bintang Mantingan, PWI Pusat Minta Kapolres Ngawi Bertindak Cepat appeared first on Info Mojokerto.

Peristiwa intimidasi ini terjadi pada Kamis (4/12/2025) sekitar pukul 13.00 WIB. Rizal, salah satu wartawan, menjelaskan bahwa dirinya bersama sekitar sembilan jurnalis lain diusir oleh oknum petugas SPPG saat baru tiba di gerbang lokasi.

“Kita tadi baru liputan dugaan keracunan MBG di Puskesmas Mantingan dan mau konfirmasi ke pihak SPPG. Namun baru sampai pintu gerbang sudah diusir bahkan teman saya dikejar bawa balok paving,” ujar Rizal.

Kedatangan para wartawan bertujuan untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi terkait laporan keracunan yang menimpa siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Dugaan keracunan massal ini terjadi mulai Rabu hingga Kamis (3–4/12/2025), setelah puluhan santri dan siswa menyantap menu MBG yang disediakan oleh SPPG Bintang Mantingan.

• Total Korban: Sebanyak 66 korban dilarikan ke Puskesmas Mantingan dan RSUD Mantingan.

• Gejala: Korban mengalami gejala seragam, yaitu mual, pusing, dan diare.

• Menu Diduga Bermasalah: Menu MBG yang dikonsumsi berupa nasi putih, sayur buncis, telur rebus, dan pisang. Korban Bahaudin (15), siswa SMK Muhammadiyah, menyebutkan rasa telur rebusnya agak aneh sebelum ia mulai merasakan gejala keracunan pada pukul 01.00 dini hari.

• Korban Terdampak Luas: Korban berasal dari delapan lembaga pendidikan, termasuk Ponpes Miftahul Jannah, Ponpes Ansorusunnah, SDN Mantingan 2, SDN Mantingan 3, SDN Mantingan 5, SD Muhammadiyah, TK Ansorusunnah, dan TK Mantingan 3.

• Dampak pada Orang Tua: Keracunan juga menimpa beberapa orang tua, seperti Henita Afian (30) yang memakan jatah MBG milik anaknya.

Kepala Puskesmas Mantingan, Muh El Riza, membenarkan jumlah korban yang terus bertambah, dengan 30 pasien dirawat di puskesmas dan 36 lainnya di RSUD Mantingan.

Dinas Kesehatan telah bergerak cepat untuk menyelidiki insiden ini. Sampel makanan dari SPPG Bintang Mantingan sudah diambil dan dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti keracunan massal tersebut.

Insiden pengusiran dan ancaman dengan balok paving ini jelas merupakan penghalang tugas jurnalistik. Para jurnalis datang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dan memberikan informasi yang terverifikasi kepada publik terkait insiden kesehatan yang serius.

Pihak berwenang didesak untuk menindak tegas oknum SPPG yang melakukan intimidasi, demi menjamin kebebasan pers dan kelancaran proses peliputan fakta.

The post Investigasi Keracunan Massal di Ngawi Terhambat, Oknum SPPG Diduga Intimidasi Wartawan di Gerbang Lokasi appeared first on Info Mojokerto.

Kegiatan berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati Mojokerto, Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Sabtu (15/11) malam, dengan dihadiri para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Badan Gizi Nasional yang memaparkan pembaruan Juknis MBG sesuai SK Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025.

Selain membahas teknis revisi, forum ini juga digunakan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, sekolah, puskesmas, PKK, UMKM pangan lokal hingga perangkat daerah.

Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, menegaskan bahwa Kepala SPPG merupakan ujung tombak keberhasilan implementasi MBG di lapangan. Ia menyebut regulasi tidak akan memberi dampak tanpa eksekusi optimal dari petugas gizi yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Anda semua adalah motor penggerak. Tanpa peran semua petugas, kebijakan hanya menjadi dokumen tanpa dampak,” tegasnya.

Rizal yang berlatar belakang dokter itu menilai tantangan pemenuhan gizi di Mojokerto masih dipengaruhi kondisi sosial ekonomi keluarga, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pangan bergizi, serta pola konsumsi anak dan remaja. Karena itu, ia menyebut program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, tetapi juga upaya perubahan perilaku konsumsi.

Untuk mendukung keberhasilan program, Pemkab Mojokerto telah mengoptimalkan berbagai inisiatif, di antaranya pengembangan dapur sehat sekolah, peningkatan kualitas kader posyandu, pendampingan keluarga rawan gizi, pembinaan UMKM pangan sebagai penyedia menu MBG, serta edukasi gizi terpadu di sekolah.

Wabup berharap Bimtek ini memperkuat kapasitas petugas gizi sekaligus membangun komitmen baru dalam peningkatan pelayanan gizi masyarakat.

“Penguatan garda gizi akan mendorong implementasi MBG yang lebih efektif dan berdampak bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, serta kelompok rentan lainnya,” ujarnya.

Dengan penyamaan pemahaman melalui Bimtek ini, Pemkab Mojokerto menargetkan pelaksanaan MBG berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai standar pemerintah pusat.

The post Pemkab Mojokerto Gelar Bimtek Juknis MBG Revisi III untuk Perkuat Pelayanan Gizi Daerah appeared first on Info Mojokerto.

Dapur SPPG ini dikelola oleh Yayasan Arjuna Putra Vardhana, yang bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra resmi dalam menjalankan program MBG di wilayah Kabupaten Mojokerto. Acara peresmian juga dihadiri oleh perwakilan DPRD Jawa Timur, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, serta para tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Gus Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk menyukseskan program MBG sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Program MBG wajib kita sukseskan dan lancarkan, karena di dalamnya terdapat tujuan mulia, yakni pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Bupati menekankan bahwa program pemenuhan gizi bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan generasi penerus bangsa.

“Di sepiring nasi yang mereka makan itu ada harapan besar. Anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat jasmani rohani, kuat, dan memiliki visi, dengan gizi yang cukup,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Gus Bupati menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Arjuna Putra Vardhana dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan serta pengelolaan dapur SPPG Pugeran. Ia berharap keberadaan dapur tersebut dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam memastikan pemerataan pemenuhan gizi bagi anak-anak di Kabupaten Mojokerto.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas peresmian dapur SPPG ini. Semoga dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kita di wilayah pelayanan Pugeran,” pungkasnya.

Usai prosesi peresmian, Gus Bupati dan Mas Wabup Mojokerto juga meninjau langsung kondisi dapur SPPG, memastikan kelengkapan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengolahan makanan bergizi. Inspeksi tersebut dilakukan bersama perwakilan legislatif daerah untuk memastikan standar pelayanan gizi berjalan optimal sesuai pedoman nasional MBG.

Peresmian dapur SPPG Pugeran ini menjadi langkah konkret Pemkab Mojokerto dalam memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis, yang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperkuat fondasi pembangunan SDM menuju generasi Mojokerto yang cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi.

The post Gus Bupati dan Mas Wabup Mojokerto Resmikan Dapur SPPG Pugeran, Mantapkan Program Nasional Makan Bergizi Gratis appeared first on Info Mojokerto.

Bupati Al Barra, yang akrab disapa Gus Bupati, berharap program MBG dapat berdampak positif pada peningkatan gizi anak-anak sebagai calon generasi penerus bangsa. Menurutnya, pemenuhan nutrisi yang tepat sangat vital untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan otak siswa.

“Program ini hasilnya tidak bisa dilihat secara instan, ini investasi jangka panjang untuk anak-anak kita. Kecerdasan anak kita ‘tegak lurus’ dengan kebutuhan gizi anak kita,” jelas Bupati di Gedung Badan Gizi Nasional SPPG Mojosari.

Program MBG berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) dan bekerja sama dengan yayasan sosial untuk penyalurannya.

Terkait hal ini, Bupati berpesan kepada Yayasan Santana Andalan Nglonggongan selaku pelaksana, agar proses penyaluran berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa program ini juga merupakan salah satu upaya Pemkab Mojokerto untuk mengurangi angka stunting di wilayah tersebut.

“Kita ingin pemberian gizi ini benar-benar terpenuhi kebutuhannya, (terutama) untuk penerima MBG dari Yayasan Santana Andalan Nglonggongan, karena ini juga penting untuk memutus mata rantai stunting,” imbaunya.

Bupati Al Barraa mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mendukung penuh program MBG demi mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, utuh, dan mampu bersaing secara global.

Selain mendukung program MBG, dapur SPPG juga memiliki peran untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang. Acara peresmian ini turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Kabupaten Mojokerto, termasuk Komandan Kodim 0815/Mojokerto Letnan Kolonel Inf Rully Noriza dan perwakilan dari Polres Mojokerto.

The post Pemkab Mojokerto Perluas Program Makan Bergizi Gratis, Tekan Angka Stunting appeared first on Info Mojokerto.