Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo, melaporkan bahwa pengangkatan ini didasari oleh Undang-Undang ASN 2023 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Proses ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum status kepegawaian dan menjadi dasar dimulainya perjanjian kerja.

Dari total 2.975 PPPK Paruh Waktu yang diangkat, komposisi formasi didominasi oleh tenaga teknis, diikuti oleh sektor pendidikan dan kesehatan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

• Tenaga Teknis: 1.892 orang

• Tenaga Pendidikan (Guru): 598 orang

• Tenaga Kesehatan: 485 orang

• Total Final: 2.975 orang

Amat menjelaskan, seluruh dokumen kepegawaian, termasuk perjanjian kerja dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), telah ditandatangani secara elektronik, sejalan dengan program digitalisasi manajemen ASN. Dokumen tersebut dapat diunduh oleh para pegawai melalui aplikasi internal Segaran.

Bupati Mojokerto menyatakan bahwa pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu ini adalah langkah strategis untuk menyelesaikan tantangan penataan pegawai non-ASN yang tidak terakomodasi dalam seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 Tahap I maupun Tahap II.

“Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 menjadi solusi untuk mengakomodasi pegawai non-ASN yang tidak mendapatkan formasi dalam seleksi pengadaan PPPK sebelumnya,” tegas Bupati Mojokerto.

Dari total usulan 2.982 formasi awal, terdapat tujuh peserta yang gugur karena mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sebanyak 2.975 berkas yang diproses final telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanpa kendala.

Bupati menekankan bahwa PPPK Paruh Waktu, sebagai bagian dari ASN, wajib menjunjung tinggi nilai dasar BerAKHLAK dan etos kinerja.

“Era sekarang adalah era kinerja. Siapa pun yang tidak disiplin, tidak menunjukkan etos kerja yang baik, atau tidak memberikan pelayanan maksimal, tentu akan menjadi catatan,” ujar Bupati, mengingatkan bahwa kinerja maksimal akan menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan kepegawaian daerah ke depan.

Para PPPK Paruh Waktu ini dijadwalkan mulai bertugas penuh pada awal tahun 2025, diharapkan dapat memperkuat layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi teknis.

The post Pemkab Mojokerto Angkat 2.975 Tenaga Non-ASN Jadi PPPK Paruh Waktu 2025 appeared first on Info Mojokerto.

Mereka terdiri atas 25 tenaga guru, 35 tenaga kesehatan, dan 9 tenaga teknis. Berdasarkan golongan, PPPK terbagi dalam Golongan V sebanyak 9 orang, Golongan VII sebanyak 27 orang, Golongan IX sebanyak 25 orang, dan Golongan X sebanyak 8 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Albarraa menegaskan pentingnya integritas dan semangat pengabdian dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara. “Status sebagai PPPK adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Anda mampu memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan inovasi, dan menjadi bagian dari roda penggerak pemerintahan yang melayani rakyat dengan sepenuh hati,” ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa ASN, termasuk PPPK, memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat bangsa.

“Integritas adalah modal utama yang harus dijaga. Ingatlah, gaji dan tunjangan yang Anda terima bersumber dari pajak rakyat. Maka setiap pekerjaan harus diniatkan sebagai ibadah dan pengabdian,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Tatang Marhaendrata, menyebut pelantikan ini mengacu pada regulasi terbaru, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Ia menjelaskan penyerahan Surat Keputusan (SK) memberi kepastian hukum bagi peserta yang sebelumnya berstatus honorer atau kontrak.

“Ini bukan hanya soal status, tapi juga awal dari tanggung jawab sebagai aparatur yang melayani masyarakat,” kata Tatang.

Pelantikan ini juga disertai pembekalan manajemen di lokasi yang sama. Anggaran kegiatan dibebankan pada APBD Kabupaten Mojokerto 2025. BKPSDM turut melaporkan pengusulan PPPK paruh waktu sebanyak 2.982 orang yang telah disetujui Kementerian PANRB dan kini dalam tahap pemberkasan di BKN Kanreg II Surabaya.

The post 69 PPPK Kabupaten Mojokerto Resmi Dilantik TA 2024 appeared first on Info Mojokerto.