Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Green Award merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Tujuan utama dari pelaksanaan Green Award adalah memberikan apresiasi kepada lembaga dan masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian, inovasi, serta konsistensi dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Rachmat.

Pada pelaksanaan tahun ini, DLH memberikan penghargaan kepada perusahaan, sekolah, desa, pondok pesantren, dan kelompok pemerhati lingkungan melalui 12 kategori penilaian.

Di antaranya PROPER tingkat nasional, PEKA Kelola tingkat kabupaten, Sekolah Adiwiyata, Eco Pesantren, Desa Berseri, Lomba Sekolah Hijau, ProKlim, serta apresiasi untuk kelompok masyarakat peduli lingkungan.

Adapun capaian penilaian tahun 2025 meliputi 23 dari 28 perusahaan meraih kategori taat, 9 perusahaan menerima rapor biru dari total 24 peserta, 10 sekolah Adiwiyata Mandiri, 4 sekolah Adiwiyata Nasional, 14 sekolah Adiwiyata Provinsi, dan 26 sekolah Adiwiyata Kabupaten.

Selain itu, 3 sekolah menjadi pemenang Lomba Sekolah Hijau, 1 pondok pesantren menerima predikat Rintisan Eco Pesantren, 3 desa juara tingkat kabupaten serta 2 desa lolos penilaian tingkat provinsi untuk kategori Madya dan Pratama, 1 desa meraih kategori Utama Tropi, 4 desa kategori Utama Sertifikat, dan 1 desa kategori Madya. DLH juga memberikan penghargaan kepada 6 kelompok pemerhati lingkungan.

DLH juga mengumumkan peluncuran Tim Reaksi Cepat (TRC) DLH yang akan menangani persoalan kedaruratan lingkungan seperti pohon tumbang, banjir, dan titik rawan sampah liar.

Selama 2025, DLH juga menambah sarana prasarana dengan menghadirkan 17 unit kontainer sampah.

The post Green Award 2025, DLH Mojokerto Apresiasi Lembaga dan Masyarakat Peduli Lingkungan appeared first on Info Mojokerto.

Dalam sebuah acara di Pendopo Graha Maja Tama, Senin (8/12), Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menyerukan perlunya langkah strategis yang masif dari pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi persoalan lingkungan.

Bupati Albarra menyinggung bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera sebagai peringatan bahwa kerusakan lingkungan, mulai dari penggundulan hutan hingga pengelolaan sampah yang tidak tuntas, memiliki dampak langsung dan nyata pada kehidupan warga Mojokerto.

Menanggapi urgensi tersebut, Gus Barra menekankan sejumlah kebijakan strategis yang harus segera diimplementasikan.

Langkah-langkah ini berfokus pada pembatasan sumber sampah, percepatan pengurangan plastik, dan edukasi publik:

Pelarangan Plastik: Diterapkannya larangan penggunaan plastik sekali pakai di seluruh instansi pemerintah, pasar, sekolah, dan pusat perbelanjaan.

Penguatan Infrastruktur Sampah: Percepatan implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik dan penguatan peran bank sampah di tingkat desa/kelurahan.

Gerakan Publik: Mendorong edukasi dan gerakan masif pemilahan sampah dari sumbernya, kampanye “Kendalikan Plastik Sekali Pakai”, serta pelaksanaan rutin Aksi MembaRRa (Membersihkan Sampah Bersama Gus Barra) minimal seminggu sekali.

Dalam kesempatan yang sama, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto turut meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) DLH.

Tim ini dibentuk untuk menangani persoalan kedaruratan lingkungan seperti pohon tumbang, banjir, dan titik rawan sampah liar. Selain itu, DLH juga menambah 17 unit kontainer sampah sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah di tahun 2025.

Bupati Albarra berharap TRC DLH mampu menjadi garda terdepan, khususnya dalam mengatasi kondisi persampahan yang menyumbat aliran air, yang seringkali menjadi pemicu masalah lingkungan lain.

Meskipun menghadapi tantangan di awal tahun 2025 di mana APBD telah disahkan sebelum pelantikannya Pemkab Mojokerto berhasil melakukan refocusing anggaran pemerintah pusat untuk memprioritaskan program lingkungan. Program tersebut mencakup perbaikan 17 bak sampah dan TPS sementara.

Selain itu, Pemkab juga memprioritaskan sektor lain seperti renovasi gedung sekolah, pembangunan 600 lebih Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan 36 km jalan rusak berat, serta peningkatan layanan Universal Health Coverage (UHC) hingga Rp66 miliar.

Mengakhiri pernyataannya, Gus Barra mengakui bahwa penanganan sampah adalah masalah kolektif.

“Kami tidak akan bisa menangani permasalahan ini sendiri. Kami butuh kerja sama dari semua stakeholder dan pemangku kepentingan di Kabupaten Mojokerto untuk bergerak dan bekerja bersama-sama menangani persoalan persampahan,” pungkasnya.

The post Bupati Albarra: Pengelolaan Sampah di Mojokerto Belum Optimal, Semua Pihak Wajib Sukseskan Aksi MembaRRa appeared first on Info Mojokerto.