Pria yang akrab disapa Gus Bupati ini hadir langsung di tengah-tengah ratusan pengendara motor trail untuk memberikan dukungan moral. Dalam sesi singkatnya, ia menyampaikan harapan besar agar proyek sosial ini dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan anak-anak yatim di wilayah tersebut.

“Semoga kegiatan bakti sosial dan pembangunan gedung yatim piatu ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya di hadapan para peserta.

Kegiatan yang berpusat di depan Gedung Terpadu Ranting NU Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro ini tidak hanya sekadar ajang kumpul komunitas, namun juga menjadi sarana ibadah kolektif. Gus Bupati menekankan pentingnya niat yang tulus dalam setiap langkah pembangunan fasilitas umum tersebut.

“Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta’ala,” pungkasnya sesaat sebelum memberangkatkan para peserta.

Acara bertajuk “Jelajah Alas Pawitra” ini terbukti sukses menyedot antusiasme luar biasa dari berbagai daerah. Lukman Faris, selaku perwakilan panitia penyelenggara, mengungkapkan bahwa solidaritas para rider trail di Jawa Timur sangat tinggi untuk agenda baksos ini.

“Total peserta 700-an, dari Mojokerto, Jombang, Pasuruan, dan daerah-daerah lainnya di Jawa Timur,” terang Faris menjelaskan cakupan peserta yang hadir.

Kehadiran Gus Bupati dalam acara ini turut didampingi oleh jajaran Forkopimca Ngoro, Pemerintah Desa Watesnegoro, serta para Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngoro. Kolaborasi antara birokrasi, organisasi keagamaan, dan komunitas hobi ini diharapkan menjadi pemantik bagi aksi-aksi sosial serupa di masa mendatang.

The post Bupati Mojokerto Apresiasi NU dan Komunitas Trail Bangun Gedung Anak Yatim Piatu appeared first on Info Mojokerto.

Syuriyah Dorong Majelis Tahkim Katib Syuriyah PBNU, KH Sarmidi Husna, secara tegas mempersilakan Gus Yahya menempuh jalur resmi jika keberatan dengan keputusan tersebut.

“Kalau Gus Yahya keberatan, silakan menempuh keberatan melalui majelis tahkim. Jalurnya ada, prosedurnya jelas,” tegas Sarmidi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Menurut Sarmidi, mekanisme ini telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal. Ia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi, sembari menekankan bahwa langkah yang diambil Syuriyah memiliki substansi yang jelas.

“Jangan terlalu mempercayai kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini masalah internal. Ada substansi yang saat ini sedang dijalankan Syuriyah. Nanti akan ada permusyawaratan-permusyawaratan yang akan memperjelas,” tuturnya.

Gus Yahya: Selesaikan Lewat Muktamar Di sisi lain, Gus Yahya merespons polemik ini dengan menyerukan penyelesaian melalui forum tertinggi organisasi, yakni Muktamar, demi menjaga marwah NU.

“Mari kita selesaikan dengan lebih terhormat. Apapun masalahnya, kalau masih ada yang tidak terselesaikan, mari kita selesaikan melalui muktamar, sehingga keutuhan organisasi terjaga, integritas organisasi tidak ternodai,” kata Gus Yahya, Rabu (26/11).

Ia mengakui bahwa kepemimpinannya tidak luput dari kekurangan dan meminta Rais Aam untuk mempertimbangkan ulang langkah yang diambil.

“Tentu dalam memimpin saya tidak lepas dari kesalahan, untuk itu saya mengimbau kepada seluruh jajaran PBNU, termasuk memohon kepada Rais Aam untuk memikirkan dengan lebih dalam soal ini. Mari kita jaga keutuhan NU ini, kita jaga integritas organisasi. Saya tahu bahwa sebagai ketua umum, jelas saya juga melakukan kesalahan-kesalahan karena tidak ada orang yang sempurna,” ucapnya.

Sorotan Regulasi: Kewenangan Rais Aam Dipertanyakan Polemik ini juga memunculkan perdebatan hukum mengenai legalitas pemberhentian Ketua Umum secara sepihak oleh Rais Aam. Berdasarkan penelusuran terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU, tidak ditemukan ketentuan eksplisit yang mengatur kewenangan Rais Aam untuk memberhentikan Ketua PBNU.

Pasal 58 ART NU memang mengatur kewenangan Rais Aam dalam “pengendalian pelaksanaan kebijakan umum NU dan tugas pengawasan”, namun hal ini dinilai tidak mencakup kewenangan eksekusi pemberhentian Ketua Umum yang dianggap melanggar AD/ART.

Definisi “berhalangan tetap” baru ditemukan secara spesifik dalam Perkum NU No. 13 Tahun 2025 Pasal 1 huruf e, yang berbunyi: “kondisi di mana seorang fungsionaris tidak dapat lagi menjalankan jabatan, tanggung jawab dan kewenangannya secara permanen dikarenakan fungsionaris tersebut meninggal dunia atau diberhentikan tetap dari kepengurusan NU sehingga menimbulkan kekosongan jabatan.”

Dalam analisis regulasi tersebut, pemberhentian Ketua Umum PBNU yang dinilai melakukan pelanggaran berat seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 74 ART NU, yakni melalui penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB).

Sesuai Pasal 73 ayat (2) ART NU, Muktamar memiliki wewenang untuk membicarakan dan menetapkan keputusan strategis, salah satunya adalah memilih Ketua Umum PBNU. Dengan demikian, mekanisme pemberhentian di luar forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa berpotensi cacat prosedur karena ketiadaan landasan hukum yang kuat dalam AD/ART.

The post Polemik PBNU Memanas: Kubu Syuriyah Dorong Majelis Tahkim, Gus Yahya Minta Muktamar, Aturan AD/ART Dipertanyakan appeared first on Info Mojokerto.

Dalam struktur yang baru, KH Abdul Muchid dilantik sebagai Ketua Tanfidziyah, sementara KH Muslich Abbas dipercaya mengemban amanah sebagai Rais Syuriyah.

Pelantikan ini berlangsung khidmat dan dihadiri Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa bersama Wakil Bupati Muhammad Rizal Oktavian, jajaran Forkopimda, MUI, Muhammadiyah, LDII, pengasuh pondok pesantren, hingga pengurus MWC dan badan otonom NU.

Kehadiran para tokoh ini mencerminkan besarnya dukungan terhadap kepemimpinan baru PCNU Mojokerto yang diharapkan mampu menjawab tantangan keumatan sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, KH Abdul Muchid menyampaikan rasa syukur atas turunnya SK kepengurusan yang telah dinanti hampir satu tahun. Ia menegaskan bahwa jabatan di PCNU adalah amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

“Jabatan di PCNU adalah titipan Allah dan kepercayaan umat. Karena itu mari kita jaga dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Gus Muslich Abbas selaku Rais Syuriyah menekankan pentingnya peran ulama dalam mengarahkan langkah organisasi agar tetap berpijak pada nilai-nilai ahlussunnah wal jamaah. Sinergi antara struktur tanfidziyah dan syuriyah diyakini akan semakin memperkuat khidmah keumatan PCNU Mojokerto ke depan.

Ketua PWNU Jawa Timur, KH Kikin Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, turut memberikan apresiasi dan dorongan semangat. Ia menilai NU Mojokerto memiliki potensi besar, termasuk dalam bidang ekonomi, yang harus terus dikembangkan di bawah kepemimpinan baru.

“Karenanya harus terus dikobarkan semangat khidmah ke NU lebih besar lagi,” ungkapnya.

Momentum pelantikan ini diharapkan menjadi awal kiprah kepengurusan baru yang lebih solid, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah. Dengan kepemimpinan KH Abdul Muchid dan KH Muslich Abbas, PCNU Mojokerto diyakini mampu menorehkan jejak khidmah yang lebih luas bagi umat dan daerah.

The post KH Abdul Muchid dan KH Muslich Abbas Resmi Pimpin PCNU Mojokerto 2025–2030 appeared first on Info Mojokerto.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penguatan peran perempuan dalam rangka menyongsong 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Acara berlangsung khidmat dengan diikuti ratusan anggota Muslimat NU dari berbagai kecamatan. Rangkaian kegiatan dimulai dengan khataman Al-Quran, tahlil kubro, salawat, dan ditutup dengan pengajian umum. Hadir pula Nyai Hajjah Ucik Nurul Hidayati, Pengasuh Ponpes Al-Islahiyah Pasuruan, sebagai penceramah utama.

Dalam sambutannya, Gus Barra menegaskan bahwa perempuan adalah elemen strategis dalam membentuk karakter bangsa dan menjaga ketahanan sosial.

“Perempuan yang mandiri, hebat, dan bermartabat adalah pilar peradaban. Dari rahimnya lahir generasi unggul, dari pemikirannya lahir solusi bijak,” tegasnya.

Ia mengapresiasi semangat anggota IHM-NU yang terus menjaga silaturahmi serta menghidupkan majelis taklim di tengah kesibukan masing-masing. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata kontribusi perempuan dalam pembangunan spiritual dan sosial.

“Silaturahmi ini bukan sekadar pertemuan, tapi wujud kemandirian perempuan dalam membangun umat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gus Barra mengingatkan pentingnya menjaga kondusifitas wilayah, mempererat persatuan, dan terus berkontribusi dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial keagamaan.

Ia menegaskan bahwa kemandirian bukan berarti melakukan segalanya sendiri, melainkan kemampuan untuk bangkit, berkontribusi, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat.

“Pemkab Mojokerto berkomitmen menyukseskan program pembangunan. Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para ibu IHM-NU, agar terus menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan,” pungkasnya.

The post Bupati Mojokerto Gus Barra: Perempuan Mandiri Adalah Pilar Peradaban Bangsa appeared first on Info Mojokerto.

Ratusan warga memadati halaman Gedung Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto, Minggu (10/8/2025) malam, untuk menyaksikan pertandingan pembuka yang penuh sorak-sorai dukungan.

Turnamen ini mempertemukan tim-tim dari seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Mojokerto serta tim dari RS Sakinah, dan berlangsung selama 12 hari, mulai 10 hingga 21 Agustus 2025.

Selain memperebutkan piala dan penghargaan, ajang ini menjadi bagian rangkaian Agustusan sekaligus wadah pembinaan atlet muda potensial di cabang olahraga bola voli.

Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra, membuka resmi turnamen tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa olahraga tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menjadi sarana pembinaan mental dan karakter generasi muda.

“Semoga dari turnamen ini lahir atlet-atlet voli yang bisa berkiprah di level nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Gus Bupati itu juga memberikan apresiasi kepada PCNU Kabupaten Mojokerto atas kontribusinya dalam pengembangan olahraga di masyarakat. Ia mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas demi kelancaran pertandingan.

Ketua PCNU Kabupaten Mojokerto, Abdul Muchid, menegaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi momen memperkuat persaudaraan antarwarga.

“Olahraga dalam Islam dianjurkan, karena tubuh yang sehat akan melahirkan akal yang sehat, dan itu menunjang kesempurnaan ibadah,” jelasnya.

Dengan semangat kemerdekaan, Turnamen Bola Voli PCNU Cup 2025 diharapkan menjadi momentum kebangkitan prestasi voli di Mojokerto, sekaligus mempererat rasa persatuan dan kebersamaan antarwarga di bulan penuh makna ini.

The post Semarak Agustusan di Mojokerto, PCNU Cup 2025 Jadi Ajang Sportivitas dan Pembinaan Atlet Voli appeared first on Info Mojokerto.

Namun, respons keras terhadap aksi simbolik ini dinilai berlebihan oleh banyak kalangan, termasuk akademisi dan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Dr. Mohammad Da’i Robbi, M.Ud.

Pengajar di salah satu perguruan tinggi keagamaan ini melihat maraknya bendera One Piece sebagai ekspresi rakyat yang merasa jenuh dan muak terhadap maraknya korupsi di lingkaran kekuasaan.

Ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai tindakan anti-nasionalisme.

“Rakyat memasang bendera One Piece bukan karena tidak cinta tanah airnya. Justru itu bentuk kepedulian rakyat terhadap kondisi bangsa. Rakyat hanya mengekspresikan apa yang dirasakan. Terkadang humor dalam ranah kebudayaan digunakan untuk menyalurkan aspirasi dan sumbatan emosi. Jadi, pengibaran bendera One Piece oleh rakyat bukan karena tidak punya nasionalisme, tapi hanya muak dengan perilaku korup pejabat,” tegas Dr. Robbi pada Rabu (6/8/2025).

Ia menilai bahwa pemerintah semestinya tidak terlalu reaktif dalam menanggapi bentuk-bentuk kritik rakyat. Menurutnya, reaksi yang santai namun cerdas justru akan lebih menunjukkan kelas dan kedewasaan demokrasi.

“Kalau hanya sebuah kritik, seharusnya pemerintah tidak perlu baper, ditanggapi saja secara santai dan elegan. Santai karena benar, panik karena salah,” tambahnya.

Dr. Robbi juga mengingatkan bahwa tidak ada regulasi yang melarang pengibaran bendera non-negara seperti simbol anime, kecuali jika memang secara eksplisit merendahkan lambang negara. Ia bahkan menyebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 hanya mengatur soal Bendera Negara Merah Putih, bukan soal simbol-simbol budaya pop.

“UU 24/2009 hanya mengatur Bendera Negara dari Pasal 4 hingga Pasal 24, termasuk tata cara penyandingan Merah Putih pada Pasal 17 dan 21. Tidak ada aturan pidana bagi pengibaran bendera anime, kecuali jika posisinya itu merendahkan simbol negara,” jelasnya.

Tak kalah menarik, Dr. Robbi juga menyindir bahwa simbol bajak laut One Piece di ruang publik justru sempat dipopulerkan oleh salah satu tokoh nasional.

“Lebih lucu lagi jika sebenarnya yang memulai penggunaan simbol One Piece di publik adalah Mas Gibran. Maka pemerintah tidak boleh hipokrit,” tandasnya.

Sebagai penutup, tokoh muda NU ini mengimbau agar pemerintah lebih fokus menyelesaikan agenda-agenda besar negara ketimbang menghabiskan energi menanggapi ekspresi rakyat yang bersifat simbolik.

“Sebaiknya pemerintah fokus pada kerja strategis. Misalkan bagaimana kelanjutan rancangan UU penyitaan aset yang mangkrak sejak tahun 2009. Jangan hanya bergerak cepat saat rakyat kritis, tapi memble di depan koruptor,” pungkasnya.

Fenomena bendera One Piece menjadi pengingat bahwa rakyat terus mencari cara kreatif untuk menyuarakan keresahan. Alih-alih menindaknya secara represif, para penguasa dituntut lebih bijak dalam menyikapi sinyal protes dari bawah.

The post Bendera One Piece, Tokoh Muda NU: Kritik Rakyat appeared first on Info Mojokerto.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, yang juga merupakan Ketua GP Ansor Kabupaten Mojokerto.

Mengusung tema “Mengawal Ketahanan Pangan Nusantara”, acara tersebut tidak hanya menjadi momen simbolik, tetapi juga wadah edukasi bagi generasi muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan masa depan ekosistem.

Dalam sambutannya, Gus Bupati sapaan akrab Muhammad Al Barra mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda, untuk memaknai menanam pohon sebagai bentuk ibadah dan shodaqoh jariyah yang terus mengalir pahalanya.

“Penanaman 1.000 pohon hari ini adalah langkah kecil, tapi berdampak besar. Ini bukan sekadar aksi lingkungan, tetapi juga bentuk ibadah menjaga bumi agar tetap lestari demi generasi mendatang,” tegas Gus Bupati.

Ia menjelaskan bahwa menjaga kelestarian alam erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena ekosistem yang sehat menjadi penopang utama bagi keberlangsungan kehidupan, termasuk tersedianya pangan bagi manusia dan hewan.

“Menanam pohon yang kemudian tumbuh dan berbuah, dimakan oleh manusia atau hewan, lalu bijinya tersebar dan tumbuh lagi, itu adalah bentuk shodaqoh tanpa putus hingga hari kiamat. Itulah keseimbangan alam yang harus kita jaga,” ujar Gus Bupati.

Tak hanya itu, Gus Bupati juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Kebontunggul yang telah menyediakan lahan seluas 3 hektar untuk ditanami pohon dalam kegiatan ini.

Ia menyebut langkah ini sebagai contoh nyata sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan dalam merawat bumi.

Setelah seremoni pembukaan, Gus Bupati bersama para peserta dan tamu undangan melakukan penanaman pohon secara simbolis. Suasana penuh semangat dan kebersamaan mengiringi proses penanaman ratusan bibit pohon di area lereng pegunungan Lembah Mbencirang.

Sementara itu, kegiatan Educamp juga digelar sebagai bagian dari program edukasi lingkungan bagi kader muda GP Ansor. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi seputar pertanian berkelanjutan, kehutanan, serta ketahanan pangan berbasis ekosistem lokal.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi menjadi langkah awal untuk perubahan gaya hidup ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto.

The post GP Ansor Mojokerto Gelar Educamp dan Tanam 1.000 Pohon, Ini Kata Bupati Albarra appeared first on Info Mojokerto.

UAMNU merupakan program evaluasi akademik tahunan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Kabupaten Blitar.

Ajang ini bertujuan untuk mengukur capaian kompetensi siswa di akhir jenjang pendidikan dasar, khususnya pada satuan pendidikan yang bernaung di bawah Ma’arif NU.

Melalui akumulasi nilai siswa di berbagai mata pelajaran, baik umum maupun keislaman, SD Islam Hasyim Asy’ari berhasil meraih peringkat tertinggi secara keseluruhan. Prestasi ini menempatkan sekolah tersebut sebagai pemuncak ajang UAMNU 2025.

Kepala SD Islam Hasyim Asy’ari, Bapak Arif Riawan, S.Pd.I, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut dan memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

“Alhamdulillah, prestasi ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras seluruh civitas akademika SD Islam Hasyim Asy’ari dalam mewujudkan pendidikan berkualitas yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Kami berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan layanan sekolah ke depannya,” ujarnya.

LP Ma’arif NU Kabupaten Blitar juga turut memberikan penghargaan kepada SD Islam Hasyim Asy’ari atas kontribusinya dalam membina peserta didik secara holistik. Pihak LP berharap keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di lingkungan Ma’arif NU.

Berikut daftar siswa-siswi SD Islam Hasyim Asy’ari yang mencatatkan prestasi luar biasa dalam UAMNU 2025:

• Elang Wijaya Kusuma Putra: Juara Umum 1 se-Kabupaten Blitar, Juara 3 Bahasa Indonesia, Juara 3 IPAS, Juara 3 PPKn.

• Aliya Dwi Oktavia: Juara Umum 2, Juara 1 IPAS, Juara 1 PPKn.

• Almira Qurratul ‘Aini Azida P.: Juara Umum 3.

• Choirun Nisak: Juara Harapan 1 Nilai Tertinggi, Juara 2 PPKn.

• Deana Nazhima Azzahira: Juara Harapan 2 Nilai Tertinggi, Juara 1 Aswaja.

• Asyfa Lailatul Nadifah: Juara Harapan 3 Nilai Tertinggi.

• Raissa Ardenia Rahdian: Juara 3 Matematika.

• Gariel Brian Pradana: Juara 3 Aswaja.

• Shierena Danesha Koten: Juara 2 Aswaja.

Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan antara akademik dan keislaman mampu menghasilkan siswa yang unggul dan berkarakter. Tak hanya unggul secara intelektual, mereka juga dibekali dengan nilai-nilai spiritual yang kuat.

Dengan prestasi ini, SD Islam Hasyim Asy’ari membuktikan bahwa sistem pembinaan yang menyeluruh mulai dari guru, siswa, hingga kolaborasi dengan orang tua adalah kunci dalam membangun generasi penerus yang berkualitas.

Semoga keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus semangat belajar dan berkembang. Sementara itu, bagi pihak sekolah, pencapaian ini menjadi pijakan untuk terus berinovasi dan meningkatkan mutu layanan pendidikan demi masa depan yang lebih baik.

Capaian gemilang SD Islam Hasyim Asy’ari Blitar sebagai Juara Umum UAMNU 2025 mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan, termasuk dari akademisi STIE Al-Anwar Mojokerto, Dr. Latif Syaipudin, S.Ak., S.Pd.I., M.Pd. Dosen asal Desa Sumberagung, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar tersebut menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas prestasi pendidikan yang diraih oleh sekolah yang berbasis ke-NU-an tersebut.

Menurut Dr. Latif, keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan kualitas akademik peserta didik, namun juga menunjukkan bagaimana integrasi antara pendidikan umum dan nilai-nilai keislaman mampu menghasilkan generasi yang berprestasi dan berkarakter.

“Tentunya aktivitas pendidikan harus terus berkembang, dan saya sangat mengapresiasi capaian luar biasa SDI Hasyim Asy’ari. Ini bukti bahwa model pendidikan Ma’arif yang holistik mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.

Sebagai putra daerah, Dr. Latif juga menegaskan bahwa Blitar saat ini berada dalam tren positif dalam ranah pendidikan. Menurutnya, daerah dengan kekayaan budaya dan sejarah seperti Blitar memiliki potensi besar dalam membentuk fondasi pendidikan yang kuat dan berakar.

“Blitar adalah daerah yang memiliki warisan budaya yang kuat. Dengan tradisi, nilai lokal, dan semangat religius yang hidup di masyarakat, Blitar punya modal besar untuk terus tumbuh dalam sektor pendidikan,” tambahnya.

Ia juga menyebut bahwa keterlibatan semua pihak, mulai dari lembaga pendidikan, orang tua, hingga organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, sangat menentukan arah kemajuan pendidikan di daerah.

“Yang dilakukan oleh SDI Hasyim Asy’ari ini menjadi model penting bagi sekolah lain. Kemenangan itu bukan sekadar piala, tapi semangat membangun pendidikan yang berakar pada nilai luhur dan terbuka terhadap inovasi,” tegas Dr. Latif.

Sebagai akademisi, ia berharap agar prestasi seperti ini tidak berhenti di satu titik, tetapi menjadi inspirasi untuk membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif di seluruh Blitar dan Jawa Timur secara umum.

The post SDI Hasyim Asy’ari Juara Umum UAMNU Blitar, Akademisi Ini Beri Apresiasi appeared first on Info Mojokerto.

Sejumlah pihak, mulai dari aktivis lingkungan hingga tokoh agama, menyatakan sikap kritis terhadap eksploitasi alam di kawasan yang dikenal sebagai surga keanekaragaman hayati dunia itu. Tak terkecuali dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

NU sejatinya memiliki posisi yang jelas dan tegas dalam hal perlindungan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan dua karya penting yang pernah diterbitkan oleh badan otonom NU, yaitu buku “Fikih Energi Terbarukan” oleh Lakpesdam PBNU dan “Menuju Pesantren Hijau” oleh LPB-NU. Keduanya menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Tidak hanya itu, keputusan Bahtsul Masail PBNU pada 10 Mei 2015 juga menegaskan bahwa eksploitasi alam secara merusak adalah haram hukumnya. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan, termasuk di Raja Ampat, tidak dapat dibenarkan secara fikih.

Menanggapi isu tersebut, Dr. Muhammad Da’i Robbi, M.Ud., seorang akademisi sekaligus pendakwah di Majelis Padang Ati Tulungagung serta aktivis di PCNU Cabang Tulungagung, angkat bicara. Ia menilai bahwa NU harus menjadi ormas paling depan dalam menolak eksploitasi tambang di Raja Ampat.

“NU tidak boleh diam! Kalau perlu, PBNU harus meminta salah satu pengurusnya yang menjabat komisaris di salah satu PT tambang di Raja Ampat untuk mundur,” tegas Dr. Da’i Robbi. Ia menambahkan bahwa jika eksploitasi alam hukumnya haram, maka gaji yang diperoleh dari aktivitas tersebut juga tergolong haram.

Ia mengkritisi kondisi saat ini yang dianggap menunjukkan NU mulai kehilangan daya kritis terhadap penguasa. “Sebagaimana Gus Dur mengajarkan, NU tidak boleh terkooptasi kekuasaan. Jangan sampai tajam ke bawah namun tumpul ke atas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr. Da’i Robbi berharap agar PBNU segera mengeluarkan surat seruan moral bertajuk “Save Raja Ampat”, sebagaimana PBNU sebelumnya dengan cepat merespons isu lain seperti polemik nasab. Menurutnya, ini adalah bentuk tanggung jawab moral organisasi terhadap keberlanjutan lingkungan dan konsistensi sikap keagamaan.

Sebagai aktivis NU, ia mengingatkan bahwa gerakan penyelamatan lingkungan juga merupakan bagian dari ibadah. “Tidak ada alasan untuk membiarkan alam Raja Ampat rusak hanya demi kepentingan ekonomi sesaat. Ini amanat agama, amanat organisasi,” tambahnya.

Isu tambang di Raja Ampat bukan sekadar polemik daerah. Ini adalah ujian bagi NU sebagai organisasi yang mengklaim berpihak kepada rakyat dan alam. Saatnya PBNU mendengarkan suara akar rumput, termasuk dari kader-kadernya yang peduli lingkungan di Tulungagung dan daerah lainnya.

The post Akademisi Muda Nahdliyin Dr. Da’i Robbi: Tambang Raja Ampat, PBNU Harus Tegas appeared first on Info Mojokerto.