PPh adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. PPh tidak hanya berlaku untuk pegawai bergaji tetap, tetapi juga untuk pemilik usaha, profesional, pekerja lepas, bahkan penerima hadiah.

Berikut adalah macam-macam Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia dan wajib dipahami oleh warga dan pengusaha di Mojokerto:

1. PPh Pasal 21 – Pajak Penghasilan Karyawan dan Tenaga Ahli

PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, seperti gaji, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.

Contoh: Seorang karyawan perusahaan swasta di Mojokerto yang menerima gaji bulanan akan dipotong PPh 21 oleh perusahaan setiap bulan.
Tenaga freelance seperti pembicara seminar atau penulis lepas juga terkena potongan PPh 21.

2. PPh Pasal 22 – Pajak atas Perdagangan Barang Tertentu

PPh 22 dikenakan pada kegiatan impor atau pembelian barang oleh instansi pemerintah, BUMN, atau badan tertentu. Pajak ini biasanya dipungut oleh pihak yang melakukan pembayaran.

Contoh: Importir barang dari luar negeri yang masuk ke Mojokerto wajib membayar PPh 22 saat barang masuk melalui bea cukai.

3. PPh Pasal 23 – Pajak atas Penghasilan dari Modal atau Jasa

PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, jasa, atau hadiah, selain yang dikenakan PPh 21. Biasanya, pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan.

Contoh: Pemilik gedung yang menyewakan properti kepada perusahaan di Mojokerto akan terkena PPh 23 atas sewa tersebut.

4. PPh Pasal 25 – Angsuran Pajak Penghasilan

PPh 25 merupakan angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan, sebagai cicilan dari total PPh Tahunan. Sistem ini membantu agar beban pajak tidak menumpuk di akhir tahun.

Contoh: Pemilik toko kelontong atau warung makan yang melakukan pembukuan akan membayar angsuran PPh 25 bulanan berdasarkan proyeksi pendapatan tahun sebelumnya.

5. PPh Pasal 26 – Pajak untuk Wajib Pajak Luar Negeri

PPh 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia. Tarifnya umumnya lebih tinggi dan bersifat final.

Contoh: Royalti yang dibayarkan kepada penyanyi asing atas lagu yang diputar di Indonesia dikenai PPh 26.

6. PPh Pasal 29 – Pajak Kurang Bayar

PPh 29 adalah pajak yang harus dibayar tambahan oleh Wajib Pajak ketika jumlah pajak yang sudah dibayar atau dipotong pihak lain lebih kecil daripada pajak yang seharusnya dibayar menurut SPT Tahunan.

Contoh: Seorang pengusaha di Mojokerto yang sudah membayar angsuran PPh 25, tapi total penghasilannya ternyata lebih besar dari yang diperkirakan, maka sisanya harus dibayar di PPh 29.

7. PPh Final – Pajak Khusus dengan Tarif Tetap

PPh Final memiliki tarif khusus yang tidak dapat dikreditkan dan langsung final saat dibayarkan. Ini berlaku pada sektor tertentu, seperti UMKM dan penghasilan dari sewa properti.

Contoh: UMKM di Mojokerto dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun bisa memilih PPh Final 0,5% dari omzet bruto, tanpa menghitung laba rugi.

Kesimpulan :

Memahami macam-macam PPh adalah langkah awal agar tidak salah hitung, telat lapor, atau terkena denda. Bagi warga dan pelaku usaha di Mojokerto, penting untuk mengenali jenis pajak yang dikenakan agar bisa melakukan pelaporan dan pembayaran dengan benar.

Jika Anda masih bingung tentang kewajiban pajak Anda, silakan berkonsultasi langsung ke KPP Pratama Mojokerto atau kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di: https://pajak.go.id

The post Kenali Macam-Macam PPh: Panduan Lengkap Pajak Penghasilan untuk Masyarakat dan Pengusaha Mojokerto appeared first on Info Mojokerto.

Apa Itu Metode NPPN?

NPPN adalah cara menghitung penghasilan neto dengan mengalikan penghasilan bruto (total omzet) dengan persentase norma tertentu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Misalnya, jika penghasilan bruto seorang pengusaha di Mojokerto mencapai Rp200 juta dalam setahun dan norma NPPN untuk sektor usahanya adalah 50%, maka penghasilan neto yang akan dikenai pajak adalah Rp100 juta.

Mengapa Harus Waspada?

Masalah muncul ketika margin keuntungan usaha sangat kecil, namun penghasilan bruto tetap menjadi dasar penghitungan. Hal ini membuat beban pajak terasa berat, bahkan bisa melebihi keuntungan bersih sebenarnya.

“Banyak pengusaha pemula di Mojokerto yang tidak sadar bahwa metode NPPN bisa membuat mereka bayar pajak lebih besar daripada yang semestinya, hanya karena tidak tahu cara kerja norma penghitungan ini,” kata seorang konsultan pajak di wilayah Mojokerto.

Siapa yang Bisa Menggunakan NPPN?

Metode ini hanya berlaku untuk:

• Wajib Pajak Orang Pribadi (bukan badan usaha)

• Omzet usaha di bawah Rp4,8 miliar per tahun

• Tidak melakukan pembukuan, hanya pencatatan sederhana

Namun, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kantor Pajak (KPP) sebelum tahun pajak berjalan jika ingin menggunakan metode ini.

Solusi Bagi Pengusaha Mojokerto:

• Cek persentase norma untuk jenis usaha Anda di situs DJP

• Jika margin kecil, pertimbangkan membuat pembukuan sederhana

• Konsultasikan ke KPP Pratama Mojokerto atau pakar pajak terdekat

Jangan Sampai Salah Langkah!

Pemilihan metode pajak harus disesuaikan dengan kondisi usaha. Jangan sampai niat membangun bisnis justru terhambat karena beban pajak yang tinggi akibat kurangnya informasi. Pahami NPPN dan hitung risikonya sebelum memilih!

The post Pengusaha Mojokerto Wajib Waspada! Pajak Bisa Capai 50% Lewat Metode NPPN appeared first on Info Mojokerto.