Infomojokerto.id – Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, penting bagi masyarakat, terutama pelaku usaha di Mojokerto, untuk memahami kewajiban perpajakan mereka. Salah satu jenis pajak yang paling umum dan sering ditemui adalah Pajak Penghasilan (PPh).
PPh adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. PPh tidak hanya berlaku untuk pegawai bergaji tetap, tetapi juga untuk pemilik usaha, profesional, pekerja lepas, bahkan penerima hadiah.
Berikut adalah macam-macam Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia dan wajib dipahami oleh warga dan pengusaha di Mojokerto:
1. PPh Pasal 21 – Pajak Penghasilan Karyawan dan Tenaga Ahli
PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, seperti gaji, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya.
Contoh: Seorang karyawan perusahaan swasta di Mojokerto yang menerima gaji bulanan akan dipotong PPh 21 oleh perusahaan setiap bulan.
Tenaga freelance seperti pembicara seminar atau penulis lepas juga terkena potongan PPh 21.
2. PPh Pasal 22 – Pajak atas Perdagangan Barang Tertentu
PPh 22 dikenakan pada kegiatan impor atau pembelian barang oleh instansi pemerintah, BUMN, atau badan tertentu. Pajak ini biasanya dipungut oleh pihak yang melakukan pembayaran.
Contoh: Importir barang dari luar negeri yang masuk ke Mojokerto wajib membayar PPh 22 saat barang masuk melalui bea cukai.
3. PPh Pasal 23 – Pajak atas Penghasilan dari Modal atau Jasa
PPh 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, jasa, atau hadiah, selain yang dikenakan PPh 21. Biasanya, pemotongan dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan.
Contoh: Pemilik gedung yang menyewakan properti kepada perusahaan di Mojokerto akan terkena PPh 23 atas sewa tersebut.
4. PPh Pasal 25 – Angsuran Pajak Penghasilan
PPh 25 merupakan angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan, sebagai cicilan dari total PPh Tahunan. Sistem ini membantu agar beban pajak tidak menumpuk di akhir tahun.
Contoh: Pemilik toko kelontong atau warung makan yang melakukan pembukuan akan membayar angsuran PPh 25 bulanan berdasarkan proyeksi pendapatan tahun sebelumnya.
5. PPh Pasal 26 – Pajak untuk Wajib Pajak Luar Negeri
PPh 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia. Tarifnya umumnya lebih tinggi dan bersifat final.
Contoh: Royalti yang dibayarkan kepada penyanyi asing atas lagu yang diputar di Indonesia dikenai PPh 26.
6. PPh Pasal 29 – Pajak Kurang Bayar
PPh 29 adalah pajak yang harus dibayar tambahan oleh Wajib Pajak ketika jumlah pajak yang sudah dibayar atau dipotong pihak lain lebih kecil daripada pajak yang seharusnya dibayar menurut SPT Tahunan.
Contoh: Seorang pengusaha di Mojokerto yang sudah membayar angsuran PPh 25, tapi total penghasilannya ternyata lebih besar dari yang diperkirakan, maka sisanya harus dibayar di PPh 29.
7. PPh Final – Pajak Khusus dengan Tarif Tetap
PPh Final memiliki tarif khusus yang tidak dapat dikreditkan dan langsung final saat dibayarkan. Ini berlaku pada sektor tertentu, seperti UMKM dan penghasilan dari sewa properti.
Contoh: UMKM di Mojokerto dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun bisa memilih PPh Final 0,5% dari omzet bruto, tanpa menghitung laba rugi.
Kesimpulan :
Memahami macam-macam PPh adalah langkah awal agar tidak salah hitung, telat lapor, atau terkena denda. Bagi warga dan pelaku usaha di Mojokerto, penting untuk mengenali jenis pajak yang dikenakan agar bisa melakukan pelaporan dan pembayaran dengan benar.
Jika Anda masih bingung tentang kewajiban pajak Anda, silakan berkonsultasi langsung ke KPP Pratama Mojokerto atau kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di: https://pajak.go.id
