Infomojokerto.id – Menghadapi potensi lonjakan harga pangan menjelang Idulfitri 1447 H, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny, memaparkan skema mitigasi teknis dalam High Level Meeting (HLM) TPID. Fokus utama mitigasi kali ini adalah pada pencatatan dan pemantauan harga secara real-time.
Langkah ini diambil agar pemerintah memiliki akurasi data yang tinggi, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran sebelum fluktuasi harga semakin liar di pasar-pasar tradisional.
Dwi Yuhenny menggarisbawahi bahwa periode kritis yang perlu mendapatkan atensi khusus adalah tujuh hari menjelang lebaran (H-7). Pada fase ini, komoditas yang bersifat volatil seperti beras, daging ayam ras, cabai rawit, telur, dan gula biasanya mengalami tekanan permintaan yang ekstrem.
Oleh karena itu, pengawasan pada hari-hari tersebut akan diperketat guna memastikan tidak ada lonjakan harga yang melampaui ambang batas kewajaran di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Selain pemantauan data, intervensi fisik berupa operasi pasar murah menjadi instrumen utama untuk meredam inflasi. Operasi ini ditujukan khusus pada wilayah-wilayah yang tercatat memiliki kenaikan harga di atas rata-rata nasional maupun rata-rata Provinsi Jawa Timur.
Dengan menambah suplai komoditas langsung ke titik-titik tersebut, diharapkan keseimbangan pasar dapat segera pulih dan harga kembali stabil bagi konsumen tingkat akhir.
Kabupaten Mojokerto sendiri telah memulai langkah konkret dengan menggelar serangkaian pasar murah di lokasi strategis. Berdasarkan data pelaksanaan, kegiatan ini telah dilaksanakan di Pasar Pacet pada 9 Maret 2026 dan di depan pabrik Ajinomoto pada awal Ramadan, tepatnya 26 Februari 2026.
Program ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang paling terdampak oleh fluktuasi harga bahan pokok selama bulan suci.
Terkait efektivitas program tersebut, Dwi Yuhenny memberikan catatan penting mengenai skala distribusi.
“Pasar murah ini dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada cakupan wilayah, ketepatan sasaran, serta volume distribusi. Kita juga perlu memastikan stok komoditas tetap aman dan distribusi berjalan lancar,” jelas Dwi.
Pernyataan ini menegaskan bahwa volume barang yang digelontorkan harus mampu memenuhi kebutuhan riil di lapangan.
Lebih jauh, BPS juga menyoroti pentingnya integritas rantai pasok dari hulu ke hilir. Pengawasan ketat diperlukan untuk mengantisipasi adanya praktik penimbunan komoditas oleh oknum pedagang yang ingin mengambil keuntungan tidak wajar dari kelangkaan barang.
Hal ini mencakup pemeriksaan rutin terhadap ketersediaan stok di berbagai gudang penyimpanan, termasuk memastikan cadangan pangan di gudang Bulog berada dalam level yang aman untuk mencukupi kebutuhan lebaran.
Menanggapi paparan tersebut, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa (Gus Barra) menegaskan kembali komitmennya pada filosofi pengendalian inflasi 4K. Strategi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif menjadi harga mati dalam setiap program kerja TPID.
Gus Barra menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus saling terkoneksi dalam menjalankan fungsi kontrol ini secara simultan dan berkelanjutan.
Implementasi strategi 4K tersebut diwujudkan melalui berbagai program lintas dinas, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor bersama Satgas Pangan.
“Kita terus melaksanakan strategi 4K melalui berbagai program yang sudah berjalan, mulai dari gerakan pangan murah, pasar murah, sidak bersama Satgas Pangan ke pasar dan distributor, hingga kerjasama antar daerah penghasil untuk menjaga ketersediaan pasokan,” terang Bupati Gus Barra.
Selain itu, Pemkab Mojokerto juga mengandalkan dukungan fiskal melalui APBD untuk memperlancar jalur distribusi transportasi dan memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Langkah ini dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan wilayah-wilayah penghasil komoditas tertentu guna menjamin pasokan tetap mengalir ke Mojokerto meskipun terjadi peningkatan konsumsi secara masif di tingkat regional Jawa Timur.
Sebagai penutup, Bupati meminta agar jangkauan pasar murah terus diperluas hingga ke pelosok desa agar manfaatnya merata. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh anggota TPID untuk selalu siaga dalam mendeteksi gejolak ekonomi sekecil apa pun.
“Saya minta seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TPID menjalankan tugasnya dengan optimal serta segera berkoordinasi apabila menemukan gejolak harga di lapangan,” tegasnya.
