Infomojokerto.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menegaskan bahwa penyesuaian Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya rasionalisasi dilakukan pada pos anggaran lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah berupaya maksimal untuk menghindari pemotongan tersebut.
Menurut Teguh, besarnya pengurangan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp316 miliar memaksa pemerintah daerah melakukan koreksi drastis di berbagai sektor.
“Pemangkasan dari pusat ini sangat signifikan, sehingga mau tidak mau kami harus melakukan penyesuaian di hampir seluruh pos anggaran,” ujar Teguh dalam audiensi di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Rabu (24/12).
Berikut adalah rincian penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemkab Mojokerto untuk menutup defisit tersebut:
- Sektor ASN: Pemotongan pada pos gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp40,4 miliar.
- Sektor Desa: Penyesuaian Dana Desa (DD) sebesar Rp42,9 miliar dan ADD sebesar Rp30 miliar, serta Bantuan Keuangan (BK) desa Rp18 miliar.
- Sektor Lainnya: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dikoreksi sebesar Rp30,1 miliar.
- Internal Pemerintahan: Pemangkasan perjalanan dinas DPRD sebesar hampir Rp33 miliar serta rasionalisasi kegiatan visi-misi bupati senilai Rp78 miliar.
Selain melakukan efisiensi, Pemkab Mojokerto juga mengoptimalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Rencana awal SiLPA sebesar Rp78 miliar ditingkatkan menjadi Rp140 miliar, atau terdapat penambahan sebesar Rp62 miliar untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.
Teguh menekankan bahwa kebijakan ini diambil secara menyeluruh dan berkeadilan.
“Jadi tidak hanya ADD yang dikoreksi. ASN dan program pembangunan strategis juga ikut terkena dampak. Kami berharap ke depan ada tambahan alokasi dari pemerintah pusat untuk memperbaiki kondisi ini,” pungkasnya.
Dialog tersebut diakhiri dengan suasana kondusif, di mana para kepala desa dan perangkat desa mendapatkan gambaran utuh mengenai keterbatasan ruang fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah demi menjaga stabilitas pemerintahan desa di masa mendatang.
