Infomojokerto.id – Isu mengenai wisata berkelanjutan semakin santer digaungkan, terutama di tengah kekhawatiran akan dampak pariwisata yang justru meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial.
Konsep ideal wisata berkelanjutan, yang seharusnya menjadi jembatan antara pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, kini dipertanyakan implementasinya.
Dhiva Revana Numberi, mahasiswa dari Program Studi Usaha Perjalanan Wisata (UPW) AKPAR 45 Jayapura, melalui tulisannya, menekankan pentingnya perubahan cara pandang dalam mengelola destinasi wisata. Alam, menurutnya, tidak boleh lagi sekadar diposisikan sebagai komoditas ekonomi jangka pendek.
“Perkembangan wisata berkelanjutan pada dasarnya menuntut perubahan cara pandang. Alam tidak boleh lagi diposisikan hanya sebagai latar foto atau komoditas ekonomi jangka pendek, melainkan sebagai ruang hidup yang harus dijaga daya dukungnya,” tulis Dhiva Revana Numberi.
Langkah-langkah konkret, seperti pengelolaan yang sensitif terhadap daya tampung lingkungan, pengendalian sampah, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, hingga penerapan infrastruktur hijau, harusnya menjadi standar operasional di setiap destinasi.
Lebih dari sekadar isu lingkungan, keberlanjutan pariwisata juga sangat bergantung pada masyarakat lokal. Memajukan pariwisata sambil meminggirkan warga sekitar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan baru. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan menjadi kunci utama.
Keterampilan warga dapat ditingkatkan melalui pelatihan pemandu lokal, pengelolaan homestay, hingga pengembangan produk kerajinan dan kuliner khas yang sekaligus mengangkat identitas destinasi.
Selain alam, pelestarian budaya juga harus ditempatkan sejajar. Tradisi, ritual, dan kearifan lokal seringkali menjadi magnet utama wisatawan. Namun, ada kekhawatiran budaya akan direduksi menjadi hiburan semata jika tanpa regulasi dan kesadaran etis. Wisata berkelanjutan mendorong pelibatan yang menghormati nilai-nilai lokal, bukan memaksa komunitas menyesuaikan diri demi selera pasar.
Mewujudkan konsep ideal ini tentu bukan perkara sederhana. Diperlukan sinergi kuat dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, hingga wisatawan.
Dosen Pengampu Mata Kuliah Tata Pergaulan dan Etika AKPAR 45 Jayapura, Nur Mahmudah El Madja, S.Sos. M.Med.Kom, menggarisbawahi pentingnya peran kolektif.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan wisatawan. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang tegas dan konsisten, bukan hanya pada level dokumen perencanaan, tetapi juga pengawasan lapangan,” jelas Nur Mahmudah El Madja.
Pelaku usaha juga dituntut berani mengubah model bisnis, dari orientasi eksploitasi menuju pengelolaan jangka panjang yang bertanggung jawab. Sementara itu, wisatawan harus menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, menyadari bahwa pilihan moda transportasi, akomodasi, hingga cara berperilaku membawa konsekuensi bagi alam dan masyarakat setempat.
Ketua Program Studi Usaha Perjalanan Wisata AKPAR 45 Jayapura, Inggumi Rumawak, S.ST.Par., M.Tr.Par, menegaskan bahwa ini adalah pilihan jalan yang berani.
“Pada akhirnya, perkembangan wisata berkelanjutan adalah soal keberanian memilih jalan yang tidak instan. Dengan menjaga alam dan memuliakan masyarakat lokal, pariwisata dapat bertransformasi dari sekadar industri hiburan menjadi instrumen perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tutup Inggumi Rumawak.
Dengan semangat menjaga alam dan memuliakan masyarakat lokal, pariwisata diharapkan dapat menjadi instrumen yang membawa perubahan sosial yang adil dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar industri hiburan.
