Infomojokerto.id – Polemik fatwa haram sound horeg dari MUI Jawa Timur masih bergulir. Di tengah pro dan kontra, pengusaha jasa sound horeg di Blitar buka suara dan menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Juru bicara pengusaha sound horeg Blitar, Haryono, menegaskan fatwa MUI tidak bersifat wajib.
“Fatwa MUI itu kan pendapat ulama, bukan produk hukum positif. Tidak ada kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk mematuhinya,” ujar Haryono, Kamis (3/9/2026) malam.
Menurutnya, Indonesia adalah negara majemuk sehingga tidak bisa diatur oleh satu ormas tertentu.
“Bagi yang mau ikut fatwa monggo, baik saja. Tidak juga tidak apa-apa, tidak ada sanksi hukumnya,” tambahnya.
Haryono juga membantah tudingan bahwa karnaval sound horeg selalu menimbulkan korban. Ia menyebut tiga kematian di Banyuwangi dan Jember lebih disebabkan faktor lain.
“Tidak bisa digeneralisasi. Jatuh korban lebih karena human error, ada kesalahan sopir, ada yang karena mabuk miras, penyakit jantung,” jelasnya.
Ia mengklaim setiap karnaval umumnya sudah direncanakan 1-2 tahun sebelumnya. Panitia juga mengantongi persetujuan warga dan iuran di sepanjang rute. Gangguan, kata dia, justru lebih banyak dikeluhkan warga dari luar lokasi.
Di sisi lain, Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris T Lalo meminta masyarakat tetap mematuhi Surat Edaran Bersama 2025 yang ditandatangani Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam V Brawijaya, serta fatwa MUI.
“Masyarakat yang akan mengadakan acara agar mematuhi surat edaran bersama dan fatwa MUI demi menjaga keamanan dan ketertiban,” ujar Lalo.
Ia juga mewajibkan panitia mengajukan izin tertulis karena kegiatan melibatkan massa besar.
Namun menariknya, di balik polemik ini ada sisi ekonomi yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil di Blitar.
Meski hanya insidental, karnaval sound horeg terbukti mendongkrak pendapatan pedagang keliling. Mulai dari penjual es teh, gorengan, cilok, hingga pedagang mainan anak.
Warung kelontong di sepanjang rute juga kebanjiran pembeli. Stok minuman, makanan ringan, dan rokok cepat habis saat karnaval berlangsung.
Tidak hanya itu, sektor jasa ikut merasakan imbasnya. Penyewaan kostum karnaval dan jasa Make Up Artist – MUA untuk peserta karnaval laris manis beberapa hari sebelum acara.
Seorang pedagang keliling di wilayah Kanigoro mengaku omzetnya bisa naik 2-3 kali lipat saat ada sound horeg.
“Biasanya sepi, pas ada karnaval rame. Sekali jualan bisa dapat buat seminggu,” katanya.
Pemilik usaha kecil lain juga merasakan hal sama. Sound horeg dianggap sebagai “hajat” warga yang menggerakkan ekonomi bawah.
Karena itu, sebagian warga berharap ada jalan tengah. Aturan diperketat soal keamanan dan volume, tapi kegiatan tidak dilarang total agar UMKM tetap bisa hidup.
Haryono berharap pemerintah tidak hanya melihat dari sisi gangguan, tapi juga menimbang manfaat ekonomi bagi rakyat kecil. “Ini soal perut juga. Banyak yang nunggu event ini,” tutupnya.
