Infomojokerto.id – Standardisasi tingkat kompensasi bagi posisi manajerial di sektor industri korporasi swasta di Indonesia kembali menjadi tolok ukur utama dalam menilai daya saing pendapatan profesional di era kerja tahun 2026.
Skala penggajian manajerial di sektor swasta umumnya bergerak dalam kisaran rata-rata Rp9.750.000 hingga Rp12.750.000 per bulan, di mana variasi besaran sangat dipengaruhi oleh jenis industri, latar belakang pengalaman kerja, serta zonasi lokasi penempatan.
Apabila dibedah berdasarkan kualifikasi bidang operasional perusahaan swasta, jenjang posisi Manajer Kantor menduduki rentang batas terendah di kisaran Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 per bulan.
Di sektor penopang bisnis, posisi Manajer Operasional dan Manajer HR (Sumber Daya Manusia) masing-masing mengantongi standar remunerasi mulai dari Rp12.000.000 hingga menembus angka Rp20.000.000 dan Rp22.000.000 per bulan.
Sementara itu, bidang strategis yang mendorong pertumbuhan pendapatan seperti Manajer Marketing berada di kisaran Rp12.000.000 hingga Rp25.000.000, serta Manajer Pabrik yang dipatok pada rentang Rp13.000.000 sampai Rp22.000.000 per bulan.
Untuk posisi manajerial dengan spesialisasi tinggi seperti Manajer Accounting dan Manajer IT, rata-rata pendapatan tercatat sangat tinggi, yakni masing-masing berada di angka Rp14.000.000 hingga Rp28.000.000 dan Rp18.000.000 hingga Rp30.000.000 per bulan.
Bahkan untuk kualifikasi Manajer Perusahaan atau Manajer Umum, standar kompensasi korporasi swasta dapat menyentuh angka Rp15.000.000 hingga Rp25.000.000, sementara level tertinggi pimpinan eksekutif General Manager mampu mengantongi penghasilan Rp25.000.000 hingga Rp50.000.000 per bulan.
Jika komparasi tersebut disandingkan dengan taksiran pendapatan manajer KDKMP yang ditetapkan pemerintah pada kisaran Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta per bulan, terdapat selisih rentang nilai yang cukup signifikan dibanding industri korporasi umum.
Besaran alokasi penghasilan manajer KDKMP dinilai berada sedikit di bawah angka rata-rata manajer sektor swasta terendah, mengingat alokasi anggaran KDKMP pada fase transisi awal masih disokong langsung melalui pembiayaan APBN.
Kendati berada di bawah rerata kompensasi manajer korporasi swasta perkotaan, nilai gaji manajer KDKMP dinilai tetap memiliki daya saing yang memadai untuk tingkat perekonomian pedesaan lantaran disesuaikan dengan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat.
Pemerintah optimistis bahwa seiring berkembangnya ekosistem bisnis serta peningkatan pendapatan usaha KDKMP pasca-masa transisi dua tahun, tingkat kesejahteraan dan alokasi bonus kinerja bagi manajer desa dapat berpotensi meningkat di masa mendatang.
