Infomojokerto.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto secara resmi memasukkan rencana pemindahan ibu kota daerah ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang. Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi Jawa Timur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, mengungkapkan bahwa rencana besar ini telah mendapatkan payung hukum yang kuat.
Hal tersebut telah terakomodasi dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 serta Perda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Artinya, rencana ini sudah selaras dengan visi, misi, dan selaras kebijakan pembangunan daerah, serta sinkron dengan dokumen perencanaan nasional maupun provinsi,” ujar Teguh Gunarko saat memberikan penjelasan resmi tentang proyek pemindahan pusat pemerintahan tersebut.
Sebagai langkah konkret di lapangan, Pemkab Mojokerto kini mulai memasuki tahapan pembebasan lahan yang berlokasi di Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari.
Kawasan ini diproyeksikan akan menjadi titik sentral perkantoran dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Mojokerto di masa depan.
Dalam proses pengadaan tanah ini, pemerintah telah melakukan plotting anggaran sebesar Rp 90 miliar. Meskipun angka tersebut mengalami rasionalisasi dari rencana awal yang sebesar Rp 100 miliar, alokasi ini dinilai cukup untuk memulai tahapan awal penguasaan lahan oleh negara bagi kepentingan umum.
Dengan ketersediaan dana tersebut, pemerintah daerah menargetkan mampu membebaskan puluhan bidang tanah dengan total luas mencapai 4,3 hektare.
Pemkab berharap proses pembebasan lahan di Desa Jotangan dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti guna mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur ibu kota yang baru.
