Infomojokerto.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Senin (30/3).
Forum strategis ini bertujuan menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, adaptif, serta selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, akademisi, hingga perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Musrenbang ini menjadi landasan krusial dalam penyusunan KUA-PPAS serta APBD Tahun Anggaran 2027.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, dalam sambutannya menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan ini.
“Melalui Musrenbang ini kami harapkan akan terbentuk pengembangan partisipasi masyarakat pada setiap proses dan pelaksanaan pembangunan,” ungkap bupati yang akrab disapa Gus Barra tersebut.
Tema pembangunan tahun 2027 yang diusung adalah ‘Hilirisasi SDA dan Penyediaan Infrastruktur Menuju Transformasi Ekonomi Hijau dan Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan.’
Gus Barra merinci bahwa prioritas utama mencakup peningkatan daya saing SDM, ketahanan ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta digitalisasi birokrasi.
“Prioritas pembangunan tahun 2027 mencakup peningkatan daya saing SDM, penguatan ketahanan ekonomi, pemerataan infrastruktur, serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital,” tegasnya.
Selain isu domestik, Gus Barra juga menyoroti dampak ketegangan geopolitik internasional antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel terhadap ekonomi lokal.
“Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi industri, menekan UMKM, serta mempengaruhi daya beli masyarakat,” jelasnya.
Sebagai solusi, ia menekankan perlunya langkah antisipatif.
“Langkah antisipatif dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan lokal, efisiensi energi dan anggaran, menjaga iklim investasi, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, mengingatkan agar RKPD memberikan dampak nyata dan tidak sekadar rutinitas.
“Pertumbuhan ekonomi harus inklusif. Jangan sampai angka makro ekonomi tumbuh, namun daya beli masyarakat kecil tergerus,” tegas Ayni.
Ayni juga menyoroti pentingnya akurasi data kemiskinan dan efektivitas digitalisasi.
“Pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkualitas harus dibarengi dengan perlindungan terhadap sektor pertanian, serta memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif,” imbuhnya.
Ia pun mengingatkan agar aplikasi pemerintah harus fungsional.
“Transformasi digital jangan hanya berhenti pada banyaknya launching aplikasi, tetapi harus terintegrasi untuk memangkas waktu pelayanan publik,” ujarnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, melaporkan bahwa proyeksi belanja RKPD 2027 mencapai Rp2,61 triliun, sementara kebutuhan anggaran menyentuh Rp4,07 triliun.
Terdapat defisit sebesar Rp1,45 triliun yang akan disiasati melalui efisiensi dan optimalisasi pembiayaan alternatif dengan prinsip money follow program.
“Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini, diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan, guna mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur,” tutup Bambang.
