Infomojokerto.id – Indonesia tengah menjadi sorotan internasional menyusul beredarnya klaim yang menyebutkan Indonesia sebagai negara termiskin kedua di dunia berdasarkan data Bank Dunia edisi April 2025.
Namun, laporan tersebut dipastikan sangat bergantung pada definisi dan standar kemiskinan yang digunakan, sehingga klaim peringkat “termiskin kedua” dinilai menyesatkan karena tidak mempertimbangkan konteks ekonomi makro secara utuh.
Inti dari kontroversi ini terletak pada penggunaan angka 60,3% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan upper-middle-income sebesar $6,85 per hari.
Angka ini seringkali disalahartikan sebagai kemiskinan ekstrem, padahal standar kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia berada pada angka $2,15 per hari.
Perbedaan parameter inilah yang menyebabkan lonjakan data secara statistik jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan.
Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan klarifikasi bahwa terdapat perbedaan mendasar antara standar internasional dan standar nasional.
Berdasarkan data BPS per September 2024, angka kemiskinan di Indonesia justru menunjukkan tren penurunan di level 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa.
Hal ini didasarkan pada garis kemiskinan nasional yang berada di kisaran Rp 550.000 per bulan per kapita.
Pihak Bank Dunia sendiri menegaskan bahwa mereka tidak pernah merilis peringkat resmi “negara termiskin kedua di dunia” secara global.
Laporan yang diterbitkan hanya berupa profil ekonomi per negara yang bertujuan untuk memberikan pemetaan bagi kebijakan sosial. Bank Dunia menggunakan standar $6,85 sebagai tolok ukur bagi negara dengan kategori upper-middle-income untuk mendorong peningkatan standar hidup yang lebih tinggi.
Pengamat ekonomi menilai bahwa klaim peringkat tersebut muncul karena adanya cherry-picking data oleh pihak-pihak tertentu yang mengabaikan daya beli masyarakat atau Purchasing Power Parity (PPP).
Meskipun persentase penduduk di bawah garis $6,85 terlihat besar, hal tersebut mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas yang sedang berupaya naik kelas, bukan sebagai negara yang mengalami krisis kelaparan atau kemiskinan absolut.
Laporan Bank Dunia April 2025 tersebut seharusnya dibaca sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat rentan.
Dengan menyinkronkan data BPS dan parameter internasional, diharapkan kebijakan ekonomi ke depan dapat lebih tepat sasaran dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju target Indonesia Emas 2045, tanpa terjebak pada narasi peringkat yang tidak akurat secara metodologi.
