Infomojokerto.id – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmennya dalam memperkuat basis data statistik untuk pembangunan daerah. Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Data dan Informasi Statistik di Hotel Grand Mercure Malang Mirama pada Kamis (20/11) malam.
Penandatanganan ini dilakukan bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto dan serentak dengan 37 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur beserta BPS di daerah masing-masing. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 mengenai implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang turut hadir memberikan arahan, menekankan bahwa akurasi DTSEN adalah faktor penentu ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran, karena data ini sangat penting. Kalau datanya akurat, intervensi dari kami juga akan tepat sasaran dan berdampak,” tegas Mensos.
Gus Ipul menambahkan, kesesuaian DTSEN dengan kondisi riil di lapangan akan mempermudah integrasi program pemerintah pusat dan daerah, sehingga “ego sektoral bisa dihindari.” Ia memuji komitmen kolaborasi yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah se-Jawa Timur dalam menindaklanjuti Inpres 4/2025.
Senada dengan Mensos, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyoroti peran penting akurasi data DTSEN dalam pengendalian inflasi dan stabilitas pangan, terutama menjelang hari besar seperti Natal–Tahun Baru (Nataru) dan Ramadhan.
“Data akan sangat menentukan bagaimana sasaran sembako, mulai dari perbandingan harga hingga pergerakan harga. Apalagi menjelang Nataru dan puasa, dinamika kebutuhan masyarakat pasti tinggi,” jelas Gubernur Khofifah.
Gubernur meminta seluruh kepala daerah, termasuk Pemkab Mojokerto, memastikan distribusi komoditas pangan esensial berjalan optimal, termasuk melalui Bulog dan program Food ID. Ia menyebut penandatanganan MoU ini sekaligus berfungsi sebagai momentum untuk memitigasi ketersediaan sembako di daerah.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut baik kolaborasi pemerintah daerah Jawa Timur yang dianggap memperkuat upaya pemutakhiran DTSEN. Ia juga memperkenalkan aplikasi inovatif Singosari, yang merupakan dashboard data potensi desa hasil kerja sama BPS dengan Pemprov Jatim.
“Aplikasi Singosari ini menjadi dashboard lengkap, tidak hanya level provinsi tetapi kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa. Ini bisa digunakan Pemda untuk merumuskan kebijakan,” ujar Amalia.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini menggarisbawahi dukungan penuh Pemkab Mojokerto terhadap peningkatan kualitas data statistik yang terintegrasi. Kehadiran Wabup Rizal menjadi wujud komitmen daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang presisi dan berbasis bukti.
