Infomojokerto.id – Derasnya arus modernisasi dan digitalisasi perdagangan kini bukan lagi sekadar tantangan, melainkan ancaman nyata bagi eksistensi pedagang pasar tradisional di Jawa Timur. Di tengah kepungan mal megah dan platform belanja daring, para penggerak ekonomi akar rumput ini dipaksa bertarung dalam medan laga yang tidak seimbang.
Mereka yang selama puluhan tahun menjadi jantung distribusi kebutuhan pokok, kini perlahan mulai tersisih oleh sistem ekonomi yang cenderung memanjakan para pemodal besar.
Fenomena merosotnya pasar rakyat ini bukan sekadar masalah perubahan tren belanja, melainkan luka serius pada sendi ekonomi mikro.
Pasar tradisional adalah ekosistem tempat petani desa, nelayan pesisir, dan perajin kecil menggantungkan seluruh napas hidup mereka. Jika pasar ini layu, maka rantai ekonomi rakyat dari hulu ke hilir akan ikut terputus, meninggalkan ribuan keluarga kecil dalam ketidakpastian pendapatan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.
Kondisi ini diperparah dengan bayang-bayang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selalu menghantui setiap tahunnya. Bagi pedagang kecil, kenaikan BBM adalah lonceng kematian; ongkos angkut barang dari tengkulak melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat justru merosot tajam.
Ketidakpastian ini menciptakan lingkaran setan yang membuat modal usaha mereka perlahan tergerus hanya untuk menutupi biaya operasional yang tak terkendali.
Ketimpangan fasilitas pun menjadi pemandangan yang menyedihkan di berbagai sudut wilayah Jawa Timur. Di saat pusat perbelanjaan modern menawarkan kenyamanan ber-AC dan tata ruang yang estetis, banyak pasar rakyat justru dibiarkan dalam kondisi kumuh dengan drainase buruk dan parkir semrawut.
Kontrasnya fasilitas ini secara psikologis mendorong konsumen berpaling, menyisakan lapak-lapak kayu yang kian sepi dan lantai semen yang makin retak dimakan usia.
Situasi krusial ini menuntut kehadiran pemerintah yang bukan sekadar memberi janji, tetapi aksi nyata yang berpihak pada keberlangsungan hidup kaum marhaen. Peran Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sangat dinantikan untuk menyeimbangkan kebijakan pembangunan agar tidak melulu berorientasi pada investasi besar.
Sudah saatnya pemerintah provinsi mengambil kendali untuk menyelamatkan nasib para pedagang yang kian terjepit di tengah himpitan ekonomi makro yang tidak stabil.
Gelombang keresahan ini pun disuarakan dengan lantang oleh Baret Mega Lanang, seorang pegiat sosial asal Jombang yang tumbuh dari keluarga pedagang pasar. Sebagai anak yang dibesarkan dari hasil peluh di pasar tradisional, Baret merasakan betul bagaimana denyut nadi pasar rakyat kian melemah.
Baginya, para pedagang bukan hanya angka dalam statistik pertumbuhan ekonomi, melainkan subjek manusiawi yang hak-hak kesejahteraannya sering terabaikan oleh kebijakan formal.
Baret Mega Lanang secara terbuka mendesak Gubernur Khofifah agar lebih serius memitigasi dampak ketidakpastian ekonomi mikro yang menyerang pasar-pasar di Jawa Timur.
Ia menegaskan bahwa tanpa perlindungan kebijakan yang jelas, pasar tradisional akan kalah telak melawan gurita ekonomi digital yang tak berwajah. Negara harus hadir sebagai tameng bagi mereka yang sudah bangun sejak dini hari namun sering pulang dengan kantong yang hampir kosong akibat sepinya pembeli.
“Sebagai anak pedagang pasar, saya menyaksikan sendiri bagaimana kerasnya perjuangan orang tua saya dan rekan-rekan mereka. Pendapatan mereka kini menurun drastis, ditambah lagi beban biaya transportasi yang kian mahal akibat fluktuasi harga energi. Jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi, kita sedang membiarkan ekonomi rakyat mati perlahan,” ujar Baret dengan nada penuh keprihatinan.
Langkah konkret yang ia usulkan adalah percepatan revitalisasi pasar secara menyeluruh di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Peremajaan infrastruktur harus menjadi prioritas utama agar pasar rakyat kembali memiliki daya tarik bagi generasi muda dan masyarakat perkotaan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menginstruksikan para bupati dan wali kota untuk membenahi sanitasi, keamanan, dan kenyamanan pasar tanpa harus menghilangkan karakter khas kerakyatannya.
Selain infrastruktur fisik, Baret juga menyoroti pentingnya jaminan sosial bagi para pedagang yang selama ini bekerja di sektor informal tanpa perlindungan kesehatan.
Risiko penyakit akibat beban kerja yang berat dan paparan cuaca di pasar seringkali menguras tabungan mereka yang terbatas. Maka dari itu, skema jaminan kesehatan dan perlindungan hari tua bagi pedagang pasar merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah juga didorong untuk memberikan akses beasiswa khusus bagi anak-anak pedagang pasar agar mereka memiliki mobilitas vertikal melalui pendidikan tinggi.
Menurut Baret, bantuan pendidikan ini akan meringankan beban ekonomi keluarga pedagang dan menjadi investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan di sektor informal. Keberlanjutan hidup keluarga pedagang tidak boleh berhenti hanya pada urusan perut hari ini, melainkan juga masa depan generasi penerusnya.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuktikan keberpihakan mereka kepada “wong cilik”. Jika pasar tradisional dibiarkan mati, Jawa Timur akan kehilangan bukan hanya identitas budayanya, tetapi juga fondasi ekonomi paling tangguh yang pernah ada.
Seruan dari Baret Mega Lanang dan ribuan pedagang pasar lainnya adalah pengingat bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan yang tidak meninggalkan mereka yang paling lemah di garis belakang.
Sementara itu, berdasarkan data Maret 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jawa Timur tetap kuat di angka 122,2 menunjukkan optimisme tinggi meski sedikit melandai. Disisi lain, Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi Maret 2026 mencapai 111,50 dengan kenaikan tahunan 3,79% yang dipicu harga emas, listrik, dan pangan.
Di sisi lain, saat peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 di Surabaya, Senin, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa penguatan ekonomi justru bertumpu pada konsumen yang berdaya.
“Hari Konsumen Nasional bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk meneguhkan bahwa konsumen yang berdaya dan terlindungi adalah kunci penguatan ekonomi menuju Indonesia Emas,” ujar Khofifah, dilansir dari Antara.
Gubernur memaparkan tren positif Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Jawa Timur yang terus naik dari 55,40 (2022) hingga mencapai 66,34 pada 2025. Menurutnya, ini adalah indikator bahwa pasar semakin sehat karena konsumennya semakin mandiri.
“Ini menunjukkan bahwa konsumen Jawa Timur semakin cerdas, semakin sadar akan hak dan kewajibannya, serta semakin selektif dalam menentukan pilihan,” katanya.
Meskipun IKK meningkat, bola panas tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi. Tantangannya adalah memastikan bahwa “konsumen yang semakin cerdas” ini tetap memilih pasar tradisional yang infrastrukturnya masih ditagih untuk dibenahi. Seruan Baret Mega Lanang menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati tidak boleh meninggalkan pedagang kecil di garis belakang.
