Infomojokerto.id – Sebanyak 888 buruh pabrik rokok PT Indonesia Tri Sembilan di kawasan Ngoro Industrial Park (NIP), Kabupaten Mojokerto, tampak sumringah saat menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) sebesar Rp1 juta per orang, Selasa (7/10).
Bantuan itu diserahkan langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarra (Gus Barra) sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja industri hasil tembakau.
Meski disambut gembira, program BLT DBHCHT yang dibiayai dari dana cukai hasil tembakau tersebut kembali menuai sorotan. Sejumlah kalangan mempertanyakan sejauh mana bantuan ini benar-benar memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan, mengingat bantuan bersifat tunai dan sekali terima, tanpa program pendamping yang signifikan.
Dalam sambutannya, Bupati Albarra menegaskan bahwa setiap penerima berhak mendapatkan dana penuh tanpa potongan apa pun.
“Bantuan langsung tunai ini akan diterima sebesar Rp1.000.000,00, mohon dicek kembali dan tidak ada potongan dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan buruh industri hasil tembakau, serta membantu memulihkan perekonomian daerah pascapandemi.
Namun, sejumlah pengamat menilai penyaluran BLT DBHCHT setiap tahun cenderung berulang dengan pola yang sama, tanpa evaluasi yang jelas terhadap efektivitas program. Bantuan hanya bersifat konsumtif, sementara aspek pemberdayaan ekonomi buruh rokok seperti pelatihan keterampilan atau program tabungan kesejahteraan jarang terealisasi.
“BLT seperti ini seharusnya bukan sekadar simbol perhatian, tapi disertai strategi jangka panjang. Kalau setiap tahun hanya dibagikan uang tanpa pembinaan, masyarakat akan terus tergantung,” ujar Sukma Wibowo, pemerhati kebijakan fiskal daerah.
Kegiatan di Ngoro juga dirangkaikan dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan. Inisiatif itu dinilai positif, tetapi belum menyentuh akar persoalan kesejahteraan pekerja industri hasil tembakau yang masih rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku dan kebijakan cukai nasional.
Gus Barra menegaskan bahwa Pemkab Mojokerto berkomitmen menyalurkan dana DBHCHT secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“DBHCHT menjadi alat kebijakan fiskal yang strategis, bukan hanya untuk kesejahteraan sementara, tetapi juga untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat dan sehat,” ucapnya.
Namun, pengawasan publik menjadi faktor kunci. Selama ini, data penerima BLT DBHCHT jarang dipublikasikan secara terbuka, sehingga sulit bagi masyarakat dan lembaga independen untuk memastikan akurasi penerima manfaat. Tanpa keterbukaan data, bantuan berpotensi tidak tepat sasaran atau disalurkan kepada kelompok yang tidak benar-benar membutuhkan.
Dengan nilai total miliaran rupiah setiap tahun, program BLT DBHCHT seharusnya menjadi momentum pemerintah daerah untuk bertransformasi dari kebijakan karitatif menuju pemberdayaan ekonomi riil bagi buruh rokok, petani tembakau, dan masyarakat miskin di Mojokerto.
