Infomojokerto.id – Di tengah sorotan publik terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai lamban dan kurang responsif, Bupati Mojokerto Muhammad Albarra menegaskan pentingnya lahir pemimpin birokrasi yang transformatif. Hal itu disampaikan saat membuka Leaders Alignment Program bagi pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Selasa (30/9), di Aston Mojokerto Hotel & Conference Center.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) itu diikuti 123 pejabat administrator dan menghadirkan tim Accelerated Transformation Consulting (ACT) International by ESQ. Pelatihan ini menggunakan metode blended learning untuk membentuk karakter kepemimpinan yang adaptif dan inovatif di lingkungan birokrasi.
Namun, di balik semangat pelatihan tersebut, sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas program semacam ini, mengingat pelatihan kepemimpinan kerap berulang tiap tahun tanpa perubahan signifikan di lapangan. Pelayanan publik di beberapa kecamatan Mojokerto masih dikeluhkan masyarakat, mulai dari lambannya pengurusan administrasi, kurangnya transparansi, hingga respons yang dianggap “asal jalan.”
Kepala BKPSDM Mojokerto, Tatang Marhaendrata, mengakui bahwa masih ada kesenjangan kompetensi dan perilaku kerja di kalangan pejabat administrator.
“Hasil asesmen kami menunjukkan adanya gap dalam kemampuan mengelola perubahan dan pelayanan publik. Ini perlu segera diperbaiki agar tidak menghambat pencapaian visi kepala daerah,” katanya.
Bupati Albarra atau yang akrab disapa Gus Bupati menegaskan bahwa ASN kini tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan administratif.
“Kita tidak butuh birokrasi yang hanya rapi di atas kertas. ASN harus inovatif, adaptif, dan mampu memberikan hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pelayanan publik adalah wajah sejati pemerintah, sehingga kualitasnya akan langsung menentukan tingkat kepercayaan rakyat terhadap birokrasi.
“Yang dinilai masyarakat bukan berapa banyak dokumen yang kita hasilkan, tetapi seberapa cepat dan tepat pelayanan yang mereka terima,” ujarnya.
Meski demikian, kritik datang dari beberapa warga dan aktivis pelayanan publik. Mereka menilai pelatihan seperti ini sering kali hanya berakhir sebagai kegiatan formalitas, tanpa diikuti perubahan perilaku birokrasi yang melayani masyarakat secara langsung.
“Pelatihan ASN selalu dikemas bagus, tapi apakah hasilnya sampai ke masyarakat? Banyak warga masih mengeluh sulitnya mengurus dokumen atau lambannya pelayanan di tingkat kecamatan dan desa,” ungkap Rizky Prasetyo, aktivis dari Forum Rakyat Mojokerto Bersatu.
Rizky menambahkan, jika pemerintah ingin benar-benar menerapkan kepemimpinan transformatif, ASN harus diberi tolok ukur kinerja berbasis dampak langsung kepada masyarakat, bukan hanya sertifikat pelatihan.
“Perubahan birokrasi itu bukan dari seminar, tapi dari keberanian ASN melayani rakyat dengan cepat dan tanpa pungutan liar,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Albarra menekankan komitmennya untuk memantau hasil pelatihan secara langsung dan memastikan pejabat yang tidak menunjukkan perubahan akan dievaluasi.
“Kami tidak ingin ini berhenti di ruang kelas. Akan ada tindak lanjut dan pemantauan kinerja setelah pelatihan ini,” ujarnya.
Dengan segala tantangan yang dihadapi, publik kini menanti apakah program Leaders Alignment ini benar-benar mampu melahirkan ASN yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar memperindah citra birokrasi Mojokerto.
