Infomojokerto.id – Pemerintah Kabupaten Mojokerto menegaskan komitmennya untuk segera merealisasikan pemindahan pusat pemerintahan atau ibu kota dari wilayah Kota Mojokerto ke Kecamatan Mojosari.
Dalam acara Konsultasi Publik yang digelar baru-baru ini, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menyatakan bahwa langkah ini merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat sejak puluhan tahun silam. Pemindahan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya strategis untuk menciptakan kemandirian wilayah.
Dalam sambutannya, Gus Barra mengungkapkan bahwa rencana ini sebenarnya telah digagas sejak kepemimpinan bupati-bupati terdahulu, mulai dari era Machmoed Zain tahun 1990 hingga saat ini.
“Ini adalah cita-cita yang sangat lama sekali diharapkan oleh seluruh masyarakat dan direncanakan oleh bupati-bupati sebelumnya. Sudah sekitar puluhan tahun kita merencanakan ini, dan sudah saatnya kita memiliki ibu kota di wilayah kita sendiri,” ujar Gus Barra di hadapan para tokoh masyarakat dan akademisi.
Gus Barra menekankan bahwa keberadaan pusat pemerintahan di luar wilayah administrasi, yakni di Kota Mojokerto, membuat kabupaten tidak memiliki identitas visual yang kuat. Menurutnya, pemindahan ke Mojosari akan memberikan “Titik Nol” bagi pembangunan daerah.
Dengan adanya pusat pemerintahan yang baru, titik tersebut akan bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memberikan keuntungan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto secara luas.
Lebih lanjut, Gus Barra mengungkapkan telah melakukan komunikasi strategis dengan Wakil Presiden RI guna mengawal agenda besar ini.
Ia menyampaikan bahwa dukungan dari pemerintah pusat sangat krusial, terutama terkait pembangunan infrastruktur penunjang di ibu kota baru nanti.
“Tadi kami bertemu Bapak Wapres dan menyampaikan agenda konsultasi publik ini. Beliau berpesan agar segala kebutuhan, baik pemindahan pusat pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur, segera disampaikan ke pusat untuk mendapatkan perhatian khusus,” tuturnya.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah (TKD) yang mencapai Rp316 miliar, Pemkab Mojokerto terus memutar otak agar program pembangunan tetap berjalan melalui jalur hibah dan program pusat.
Gus Barra menjelaskan bahwa pihaknya proaktif mengajukan proposal ke kementerian agar dana yang dipotong dapat kembali ke daerah dalam bentuk program nyata.
Strategi ini terbukti efektif dengan berhasilnya pengadaan beberapa proyek infrastruktur besar yang didanai oleh anggaran provinsi dan pusat.
Salah satu bukti keberhasilan lobi tersebut adalah proyek perbaikan jembatan dan infrastruktur jalan yang bernilai puluhan miliar rupiah.
“Alhamdulillah, beberapa program pusat sudah turun, seperti Jembatan Talunbrak serta pembangunan beberapa infrasruktur senilai Rp54 miliar yang sebagian akan dimulai pada April mendatang. Ini artinya, banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk membangun daerah meskipun anggaran daerah terbatas,” ungkapnya.
Gus Barra mengajak seluruh elemen masyarakat, ormas, dan akademisi untuk bersinergi menyukseskan pemindahan ibu kota ini.
Ia meyakini bahwa dengan dukungan penuh dari DPRD dan masyarakat, hambatan yang selama ini mengganjal proses pemindahan sejak tahun 1992 dapat segera teratasi.
Pemindahan ke Mojosari dipandang sebagai langkah besar untuk membawa Kabupaten Mojokerto ke arah yang lebih modern, efisien, dan berdaulat secara wilayah.
